KPK Periksa BP Migas Soal Penurunan Sejumlah Asset

Jakarta,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) selama enam bulan ke depan. Hal itu dilakukan terkait adanya kejanggalan dalam pengelolaan aset dalam kegiatan hulu penambangan minyak dan gas. “KPK menemukan beberapa aset yang sudah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak termasuk dalam Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) ataupun pemerintah,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, kepada Wartawan usai bertemu Kepala BP Migas, R Priyono, Kamis (18/12) di Jakarta. Haryono meminta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BPB Migas) untuk menindaklanjuti hal itu. Ia juga menyatakan telah terjadi penyusutan aset yang sangat signifikan dalam bidang migas dan gas, “penyusutan aset memang jadi persoalan sejak tahun 70-an,” ujar dia. Ia mencontohkan, aset yang sebelumnya bernilai Rp. 225 triliun atau setara dengan 24 miliar US dolar telah mengalami penyusutan menjadi 3 miliar US Dolar, “BP Migas harus menginventaris kondisi, status semua asset itu. Kita akan lakukan upaya untuk menyelamatkan itu,” kata Haryono. Menanggapi hal itu, Kepala BP Migas R. Priyono mengatakan, permasalahan asset BP Migas terjadi karena sebelumnya pengelolaan aset ditangani oleh Pertamina. Penyesuaian pengelolaan aset dilakukan sejak BP Migas mulai beroperasi sejak 2002. “Yang harus dilakukan adalah menata aset kembali sebelum 2002 dan setelah BP Migas berdiri. Ini menyangkut uang sangat besar, makannya kalau kita biarkan secara manual akan tidak efisien dan tidak efektif,” kata Priyono. Untuk mendukung suksesnya rencana tersebut, Haryono mengatakan system terintegrasi itu harus dibangun bersama 200 kontraktor swasta, Departemen Energi Sumber Daya Mineral, BP Migas, dan Departemen Keuangan. “Apabila ini bisa dijalankan akan lebih mudah dan transparan sehingga amanat Pasal 33 UUD 1945 bisa dipenuhi,” kata dia. Dalam kesempatan itu, Priyono meminta waktu dua tahun untuk menyelesaikan inventarisasi aset di lembaga yang ia pimpin. Ia menambahkan inventarisasi aset itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi BP Migas pada 2009. “Ini harus ditindaklanjuti karena 30 persen pendapatan negara bersandar pada minyak dan gas,” tambahnya.

KPK Tindak Korupsi Migas

Kamis, 12 Juli 2012

JAKARTA,   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menemukan penyimpangan di sektor migas yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Komisi yang dipimpin Abraham Samad ini pun mengundang beberapa stakeholder sektor tersebut untuk mencari jalan keluar guna memperbaiki penyimpangan. Beberapa pihak yang digandeng KPK untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4), Badan Pengatur Minyak dan Gas (BP Migas), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Tanggal 17 Juli mendatang, kami akan undang manajemen BP Migas dan ESDM untuk membahas mengenai temuan-temuan kami," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, kemarin (11/7). Sebenarnya, Selasa (10/7) lalu, KPK sudah mengundang BPK, BPKP, dan UKP4 untuk membahas persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, Busyro yang ditemani Adnan Pandu Praja, wakil ketua KPK lainnya, membahas soal kecurangan-kecurangan yang terjadi di sektor migas. Tahun lalu, KPK menemukan penyimpangan di aspek hulu BP Migas yang menyebabkan kerugian negara. mencapai Rp152,4 triliun. Berdasarkan kajian, penyimpangan tersebut berkaitan dengan pajak. Temuan tersebut disampaikan ke Presiden dan DPR. Dalam laporan itu, lanjut Busyro, KPK menyampaikan uang itu bisa ditarik ke dalam negeri dengan cara-cara tertentu. Nah, untuk itulah pihaknya mengundang para stakeholder. "Ini adalah kelanjutannya. Ini juga terkait dengan program kerja KPK ke depan yang juga fokus ke pertahanan pangan dan energi," imbuhnya. Adnan Pandu Praja menambahkan pihaknya berharap ada perbaikan di sektor migas. Jika tidak, KPK akan menindak setiap kecurangan yang merusak ketahanan energi Indonesia. "Banyak sekali temuannya. Ini sudah berulang kali dilakukan sehingga perlu pendekatan," imbuh mantan Komisioner Kompolnas. Dia menambahkan, pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektormigas sudah masuk dalam road map KPK yang fokus pada pemberantasan korupsi raksasa. Korupsi migas terbukti telah merusak ketahanan energi. Anggota BPK Bahrullah Akbar menjelaskan, BP Migas mempunyai kontrak kerjasama dengan 254 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) migas yang sekitar 60 diantaranya masih aktif. Menurutnya, setiap tahun ditemukan penyimpangan sampai US$1,7 miliar. Beberapa penyimpangan yang ditemukan adalah legal cost yang tidak sesuai ketentuan, gaji pegawai WNA, WNA yang tidak punya izin, pembebanan biaya tanpa bukti, pembagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai kontrak, manipulasi jumlah minyak yang keluar dan lainnya

BP Migas Berpotensi Korupsi, KPK Didesak untuk Selidiki

Minggu, 22 Juli 2012

 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki dugaan korupsi dan penunjukkan langsung oleh BP Migas dalam pengerjaan fit out Gedung Wisma Mulia berpotensi merugikan keuangan negara.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan KPK harus masuk menelusuri ini karena pekerjaan yang menggunakan uang negara ini tanpa ada lelang dan berpotensi terjadi korupsi.

"KPK sudah bisa masuk ke sana, dengan menyita dokumen kontrak antara BP Migas dengan perusahaan tersebut, di mana bisa dilihat rasionaliasasi anggaran gedung tersebut," ujar Uchok saat dihubungi Sabtu (21/7/2012).

Berdasarkan data audit khusus BPK kepada BP Migas yang diperoleh FITRA, ditemukan adanya dugaan penunjukan langsung pekerjaan fit out Gedung Wisma Mulia senilai Rp 76 miliar oleh PT Sanggarcipta Kreasitama (SK) yang tidak sesuai ketentuan.

BP Migas mengakhiri sewa atas gedung Patra Jasa pada akhir 2010. Dalam proses penentuan gedung baru yang akan disewa untuk ditempati 2011, BP Migas memilih jasa konsultan untuk melakukan analisa dan evaluasi kebutuhan gedung yang sesuai dengan kepentingan lembaganya (fit out), yakni PT Procon International. Perusahaan itu ditugaskan menganalisa dan evaluasi kebutuhan gedung untuk BP Migas sesuai Surat Perjanjian Nomor PJN-lll/BPDl0O0/20l0/S7 tertanggal 14 September 2010.

Berdasarkan hasil kajian PT Procon International yang dimuat dalam Laporan Final Office Accomodation Study Report 9 November 2010, perusahaan jasa konsultan ini merekomendasikan Gedung Wisma Mulia di bilangan Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta, untuk memenuhi kebutuhan BP Migas tersebut.

Dalam proses sewa ruangan Gedung Wisma Mulia, PT SK sebagai pengelola Gedung Wisma Mulia, mengajukan surat penawaran tertanggal 26 November 2010 tentang pengadaan sewa ruang untuk ruang kerja.

Penawaran PT SK meliputi lantai 22 sampai dengan lantai 40 dengan luas 29.016,50 meter persegi, sewa ruang dan jasa pelayanan dan fasilitas parkir, dengan masa sewa selama 5 tahun, senilai Rp 347,2 miliar. Perusahaan itu juga menawarkan untuk mengerjakan fit out senilai Rp 76 miliar.

Berdasarkan penawaran PT SK tersebut, BP Migas melakukan negosiasi harga atas pekerjaan sewa ruang kantor dalam Berita Acara Negosiasi Harga 1 Desember 2010. Dan disepakati harga sebagaimana renegosiasi menjadi sebesar Rp 307,3 miliar atau turun sebesar Rp 38,5 miliar dari penawaran awal. Sementara, untuk pekerjaan fit out tetap senilai Rp 76 miliar.

Kesepakatan BP Migas dan PT SK termuat dalam lease agreement No. 34/BPM1/LA/01/10/00 dan No 0865/BP00000/2010/57 yang ditandatangani pada 13 Desember 2010.

Dalam Bab III Pasal 5 huruf W kesepakatan tersebut, dinyatakan bahwa PT SK akan melaksanakan pekerjaan fit out untuk melakukan pekerjaan renovasi berikut penyediaan/pengerjaan interior sesuai dengan persetujuan design, material dan denah ruang terkait sebanyak 14 lantai dengan luas 28.514,93 meter persegi, sesuai dengan standar spesifikasi yang diminta dan disetujui oleh pihak penyewa senilai Rp 76 miliar (termasuk pajak).

Namun, hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa dalam pengadaan pekerjaan fit out BP Migas tidak melakukan negosiasi harga. Kondisi tersebut tidak sesuai Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 021/PTK/Vll/2007 (Revisi-01) tentang Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan BP Migas Bab V Huruf E yang menyatakan bahwa tata cara penunjukan langsung harus memenuhi tahap-tahap antara lain klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Hal tersebut mengakibatkan proses pengadaan fit out belum menjamin diperolehnya harga yang lebih kompetitif.

Dari data BPK, lanjut Uchok, kondisi itu disebabkan perencanaan relokasi BP Migas kurang menyeluruh dan terintegrasi diantara fungsi-fungsi pada BP Migas. Selain itu, juga disebabkan Panitia Pengadaan tidak menghitung dan menetapkan jenis pekerjaan dan harga satuannya yang dituangkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Uchok menjelaskan, audit BPK disebutkan bahwa pihak BP Migas sudah menanggapi temuan itu dan beralasan pengadaan fit out yang dilakukan PT SK tidak melalui prosedur lelang dan proses negosiasi, karena BP Migas akan mengakhiri sewa ruang kantor di Patra Jasa. Makan pemilihan Wisma Mulia sebagai gedung yang dipilih dilakukan sekaligus dengan penyediaan sarana dan prasarana kantor yang meliputi meubeler, furniture dan ME (Full Furnish).

Menurut Uchok, keputusan untuk menyewa ruangan dan mengeluarkan uang ratusan miliar rupiah juga sangat aneh. Sebab, dengan uang sebanyak Rp 307,3 miliar, seharusnya BP Migas sudah bisa membangun gedung sendiri yang besar dan luas. Bandingkan dengan KPK yang hanya meminta anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk pembangunan gedung baru.

"Jelas ini pemborosan keuangan negara dan tidak sesuai dengan klaim Presiden SBY yang selalu menyerukan penghematan anggaran negara," tegas Uchok.

Terkait hal ini, Seknas FITRA meminta BPK melakukan audit investigasi sebelum mereka telah melakukan renovasi di kantor lama, Gedung Patra Jasa, dan penghambur-hamburan uang negara. "Di sini, DPR jangan diam saja, dengan pemborosan uang negara yang dilakukan oleh BP Migas. Kami meminta DPR untuk meminta pertanggungjawaban sewa gedung ini," tandasnya.

Deputi Pengendalian Operasi BP Migas, I Gde Pradnyana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas, mengakui bahwa masalah itu adalah temuan bersama Unit Pengawasan Internal (UPI) BP Migas dengan BPK pada 2011. Namun, hal itu sudah diselesaikan oleh UPI, dan BPK sendiri sudah menyatakan penyelesaian itu dapat diterima sehingga tak ada masalah lagi.

"Karena dianggap tidak ada pelanggaran, maka tak ada staf yang diberi sanksi," kata Gde.

Gde mengatakan sudah menjelaskan kek BPK saat ditanya bahwa dana ratusan miliar untuk sewa Gedung Wisma Mulia bisa dipakai untuk pembangunan gedung baru.

Meski begitu, dia meyakinkan bahwa BP Migas siap mengikuti aturan bila KPK memang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek ini. "Monggo saja, kita akan jelaskan juga kepada KPK," ujarnya.

KPK Bidik Korupsi Besar di Sektor Hulu Migas

 

 

Jakarta, Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama BPK, BPKP, UKP4, dan Ditjen Pajak melakukan koordinasi untuk pengawasan terkait pendapatan negara di bidang migas. Rupanya KPK sedang membidik giant corruption yang diduga terjadi di sektor migas.

"Kami berkoordinasi dan bersinergis di sektor hulu migas. Ini sengaja kami bentuk, kita punya fokus untuk membidik giant corruption. Kami bersama-sama pemerintah karena sadar KPK tidak bisa sendiri," ujar Wakil Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/7/2012).

Menurut Adnan, sinergisitas ini dibangun karena ada temuan-temuan berulang dari kajian yang dilakukan KPK terkait penerimaan negara dari sektor migas. KPK pun menilai perlu adanya pendekatan KPK supaya temuan ini tak berulang terus-menerus.

BPK menyebutkan ada masalah dalam perhitungan di kontrak kerjasama yang dijalin BP Migas dan kontraktor kerja sama (KKKS), sehingga mengurangi government share.

"BP Migas melakukan kontrak kerja sama dengan 254 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), di antaranya Chevron dan yang aktif 63 KKKS. Dari sharing profitnya, misalnya banyak hal yang tidak masuk, tapi masuk, sehingga mengurangi government share kita. Ada hitungan nyeleneh kurang lebih US$ 1,7 miliar," jelas anggota BPK, Bahrul Akbar.

Sementara Deputi-II, Bidang Pemantauan dan Hubungan Kelembagaan UKP4, Hanief Arie menambahkan bahwa sektor hulu sangat penting untuk diperhatikan. Ini karena sektor hulu membutuhkan investasi yang sangat besar dan dibarengi dengan resiko yang tinggi.

"Butuh kerja keras dari kementerian dan lembaga. Hal ini untuk memastikan sasaran ketahanan energi bisa selesai bertahap," kata Hanief.

Untuk itu, KPK pun menunggu respon berupa perubahan manajemen BP Migas. "KPK sudah melakukan kajian, kita berkoordinasi untuk menyamakan perspesi untuk selanjutnya bertemu BP Migas. Kita menunggu perubahan manajemen BP Migas," tambah Adnan.

Sebagai kelanjutan dari rapat koordinasi ini, KPK akan mengundang pihak BP Migas dan Kementerian ESDM.

"17 Juli nanti kami akan undang manajemen BP Migas dan ESDM untuk membahas temuan dari KPK," ujar Wakil Ketua KPK, Busyro Muqodas.

Gangguan Keamanan Hulu Migas Meningkat Tajam

Deputi Umum Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) A.S. Rizal Asir mengungkapkan, gangguan keamanan pada kegiatan operasi hulu migas meningkat tajam. Yakni dari 471 kasus pada 2009, menjadi 1.153 kasus pada 2010.

Semakin maraknya gangguan ini, menurutnya telah menghambat pencapaian target produksi migas. Diantaranya akibat ditutupnya sejumlah fasilitas produksi, dan hilangnya ratusan barel minyak setiap hari. Sebagian besar gangguan keamanan itu terjadi di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

Berbicara dalam “Security Outlook 2011” di Palembang, Sumsel, Rabu, 2 Maret 2011, Rizal merinci 471 kasus gangguan keamanan operasi hulu migas pada 2009 terdiri dari 355 kejadian pencurian peralatan, dan 116 kasus gangguan operasi lainnya.

Sedangkan pada 2010, terjadi peningkatan menjadi 1.153 kasus. Terdiri dari kejadian pencurian peralatan migas sebanyak 667 kasus, dan 486 kasus lainnya berupa unjuk rasa, sabotase, penghentian kegiatan operasi, dan ancaman.

Memasuki 2011, berbagai gangguan ternyata tak kunjung reda. Rizal mencontohkan, ditutupnya fasilitas produksi di lapangan Suban, Jambi, yang dioperasikan ConocoPhillips pada awal Februari 2011 hingga saat ini.

Penutupan itu akibat adanya tekanan dari masyarakat setempat. Akibat kejadian itu, potensi kehilangan produksi mencapai 120 juta kaki kubik gas bumi per hari.

Kejadian lain adalah pencurian minyak mentah Pertamina EP yang terjadi di jalur pipa Tempino dan Plaju. Terhitung Januari-Maret 2011, terjadi 43 kasus pencurian dengan kerugian produksi sekitar 400 barel minyak per hari.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sekuriti BP Migas, Harrymawan BG menyebutkan, Sumatera bagian selatan menyumbang lebih dari 50 persen gangguan keamanan migas secara nasional.

Dengan alasan tersebut, pihaknya melakukan komunikasi intensif dengan Kepolisian Daerah (Polda), khususnya Polda Sumsel dan Jambi, untuk meminimalisasi ancaman dan gangguan, serta melakukan optimalisasi pengamanan di industri hulu migas. Peningkatan koordinasi dengan TNI dan pemerintah daerah juga dilakukan.

Selain itu, BP Migas juga meminta kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) migas lebih menggiatkan pengamanan berbasis masyarakat. Hal ini guna menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas industri hulu migas.

“Dengan rasa memiliki, masyarakat akan ikut menjaga dan mendukung pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi,” jelasnya.

Security Outlook 2011 yang digelar selama dua hari di Palembang, dibuka pada Rabu, 2 Maret 2011 oleh Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, disaksikan Wakapolda Sumsel, Brigadir Jenderal Torkis Panangian Siahaan.

Mengambil tajuk “Optimalisasi Pengamanan Objek Vital Nasional di Sektor Hulu Migas guna Mencapai Target Produksi 2011”, kegiatan itu dihadiri 250 peserta yang berasal dari BP Migas, KKKS, Polri, TNI, dan jajaran pemerintah daerah.

Perkembangan Penanganan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Bioremediasi di PT. Chevron Pasific Indonesia

JUMAT, 15 Juni 2012.

 

Perkembangan Penanganan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Bioremediasi di PT. Chevron Pasific Indonesia

 

Penanganan dugaan tindak pidana korupsi di PT. Chevron Pasific Indonesia untuk hari JUMAT, 15 Juni 2012 sebagai berikut :

 

A.     KASUS POSISI

Pt. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) berdasarkan kontrak kerja sama sejak Tahun 2003-2011 telah melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan untuk membersihkan limbah minyak dengan sistem pembayaran cost recovery senilai US$ 270 juta, namun pada kenyataannya pengelolaan lingkungan termasuk dalam hal ini pengolahan limbah tanah tercemar minyak dengan sistem Bio Remediasi sama sekali tidak dikerjakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 128 Tahun 2003 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi, sehingga diduga menimbulkan kerugian negara sebesar nilai kontrak (Total Loss).

 

B.    HASIL PENYIDIKAN

Sampai hari ini, Jumat 15 Juni 2012 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli serta pemeriksaan laboratorium tehadap sampel tanah terkontaminasi limbah yang diambil oleh Penyidik dari lokasi Bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia di Riau. Adapun perkembangan terakhir hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik antara lain:

-Hari Senin tanggal 4 Juni 2012, telah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel limbah di PUSARPEDAL KLH – Serpong namun pada saat akan dilakukan pengujian ternyata pihak PUSARPEDAL KLH menyatakan tidak sanggup melakukan pengujian karena PUSARPEDAL tidak memiliki alat dan sumber daya manusia melakukan uji laboratorium terhadap sampel tanah terkontaminasi limbah minyak bumi tersebut.

-Kemudian uji laboratorium akhirnya dilakukan sendiri oleh ahli yang telah disiapkan oleh penyidik dengan disaksikan dan dihadiri oleh para Tersangka, tenaga ahli dan Petugas laboratorium dari PT. CPI, PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sugimita Jaya.

-Uji laboratorium yang dilakukan oleh ahli yang disiapkan penyidik masih dalam proses uji labora karena harus menunggu selama 14 hari untuk mengetahui kadar TPH, unsur bakteri maupun unsur-unsur lain yang terkandung di dalam sampel tanah terkontaminasi limbah minyak tersebut.

-Hari Senin tanggal 18 Juni 2012, penyidik telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pakar dari KLH terkait dengan rekomendasi dan pemberian ijin Bioremediasi serta pemberian penghargaan (Propert Biru) kepada PT. CPI karena dianggap berhasil dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

-Penyidik juga telah mengirim surat kepada BPKP untuk melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang menurut pendapat tim penyidik, kerugian negara adalah sejumlah nilai kontrak (Total Loss).

-Setelah selesai semua pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, segera akan dilakukan pemeriksaan terhadap para Tersangka.

-Perlu tidaknya dilakukan penahanan terhadap para Tersangka akan dipertimbangkan nanti setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap para Tersangka dan setelah ada hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP, karena hal ini terkait dengan syarat-syarat objektif dan subjektif tentang penahanan.

-Masalah keterlibatan dan pertanggungjawaban pihak KLH dan BP Migas yang terkait dengan kasus tersebut, Tim Penyidik sedang mendalami pemeriksaannya sampai sejauh mana keterlibatan pihak KLH dan BP Migas dalam kasus pelaksanaan proyek Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia tersebut.

 

 

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

 

M. ADI TOEGARISMAN, S.H., M.H.

Garong Minyak Berkeliaran Bikin Target Produksi Seret
BP Migas Catat Terjadi 225 Kasus Pencurian BBM 
 Juni 2012 ,

PENCURIAN BBM

. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mencatat tingkat pencurian minyak di Indonesia sangat tinggi.
Deputi Umum BP Migas J Wi­djo­narko mengatakan, gang­guan keamanan pada fasilitas in­dustri hulu migas akan langsung ber­dampak pada kegiatan ek­splorasi dan eksploitasi migas di Indo­nesia. Kondisi itu menye­bab­kan kehilangan pendapatan ne­gara ri­buan dolar AS per harinya.
Dia mengatakan, gangguan non teknis itu bisa berupa pen­curian (minyak bumi, pipa be­si, valve), sabotase (pemblo­ki­ran ja­lan), premanisme (anca­m­an, pe­­nyerangan) dan demons­trasi. Hal tersebut merupakan kendala utama tercapainya tar­get pro­duksi nasional.
Bahkan, dia mencatat, selama se­lama tiga tahun terakhir gang­guan non teknis telah meningkat 160 persen, yaitu dari 471 ke­ja­dian tahun 2009 menjadi 1.234 kejadian pada tahun 2011.
“Gangguan non teknis yang selama ini terjadi telah meng­aki­batkan terhambatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di be­berapa wilayah, yang pada ak­hirnya akan memberikan ke­ru­gian materil terhadap investor dan negara,” kata Wi­djo­narko.
Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, tentu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kestabilan perekonomian. Apa­lagi, pemerintah tahun ini me­nar­getkan pendapatan dari sektor migas 2012 sebesar Rp 240 triliun.
Kepala Divisi Humas Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Pra­dnyana mencatat, dari Januari sam­pai April 2012 sudah ada 225 ka­sus pencurian minyak. Sedang­kan2011 kasus pencurian mi­nyak mentah produksi kon­traktor kontrak kerja sama (KKS) men­capai 420 kasus.
Gde mengatakan, kasus pen­curian tersebut banyak terjadi di jalur-jalur pipa distribusi minyak mentah di daerah Tempino Ka­bupaten Batanghari, Jambi sam­pai di daerah Plaju, Sumatera.
“Modus yang umum dilaku­kan para pencuri minyak terse­but, yakni sengaja melubangi pipa minyak lalu mentrans­fer­nya ke drum-drum lalu di­bawa ka­bur,” jelasnya.
Perusahaan minyak yang se­ring melaporkan terjadinya pen­curian minyak antara lain Per­tamina EP, Medco E&P (Ri­mau), Conoco­Phillips (Gris­sik) dan UBEP Jambi. “Kehi­langan mi­nyak yang ter­catat di 2011 se­kitar 3.000 barel, tapi kami ya­kin jumlahnya jauh lebih besar dari angka itu,” kata Gde.
Dia mengakui, gangguan ope­rasional berkontribusi pada pe­nurunan produksi migas. Fak­tor non teknis menyumbang 60 per­sen penyebab turunnya pro­duksi. Oleh karena itu, BP Migas me­ngajak semua pihak terkait be­kerja sama mengurangi gang­guan operasional yang dihadapi kon­traktor di lapangan.
Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rachmanto mengata­kan, BP Migas sebagai penang­gung­jawab produksi minyak (lifting) harus mengambil lang­kah tegas menghadapi pencuri­an minyak itu.
Pasalnya, setiap kehilangan minyak mentah berarti berku­rangnya pendapatan negara dari sektor migas. Karena itu, res­pons­nya harus cepat dalam meni­n­daklanjuti temuan tersebut. “Ga­rong (pencuri) minyak bisa bikin target produksi seret,” ujarnya.
Kalau penyebab hilangnya mi­nyak karena kebocoran pipa yang disengaja, BP Migas dan pihak terkait harus segera me­nin­dak­lanjuti. Kalau penyebab kehila­ngan akibat kebocoran pipa yang sudah aus dimakan usia, itu juga harus segera diperbaiki, terma­suk opsi mengganti pipa.
Untuk diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan pro­duk­si minyak nasional mencapai 930 ribu barel per hari. Namun, hing­ga kini angka produksinya masih di rata-rata 900 ribu per barel. Untuk 2013 disepakti lifting minyak dan gas sebesar 2.215-2.320 ribu barel oil equivalen per day (BOEPD), terdiri dari lifting minyak bumi sebesar 890-930 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.325-1.390 ribu BOEPD.

Komisi III DPRD Desak Pembangunan KONI

MUARABULIAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari khususnya Komisi III mendesak pembangunan gedung KONI Batanghari yang saat ini tengah direhab. Pasalnya pembangunan hingga saat ini baru mecapai 10 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2012. Pembangunan sarana olahraga itu didesak mengingat Kabupaten Batanghari pada tahun 2014 akan menjadi tuan rumah Porprov tingkat provinsi Jambi.

"Kita hanya minta pembangunanya dipercepat. Jika masih seperti ini saya kira akhir Desember belum selesai," ujar Heri Chandra, salah seorang anggota Komisi III kemarin (8/6). Dia pun menyayangkan   tidak nampak papan proyek yang mengerjakan pembangunan KONI tersebut. "Seharusnya ini ada papan proyek pembangunanya, jangan seperti ini," ketusnya.

Sementara itu, Somad,  Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batanghari saat dimintai keterangan terkait hal ini mengatakan, bahwa pekerjaan baru tercapai 10 persen karena banyak pekerjaan yang memakan waktu cukup lama. "Untuk pekerjaan memang agar terlambat dikarenakan ada sesuatu hal seperti tukang harus membuat rangka besi behel material. Pekerjaan itu memang harus teliti sehingga untuk yang lain agak terhambat,"terang Somad.

Somad mengatakan proyek rehab KONI akan rampung akhir 2012, "Kami sudah menargetkan bulan desember tahun 2012 pekerjaan ini sudah rampung dan pertengahan 2013 KONI siap digunakan masyarakat Batanghari,"tukasnya. Disinggung masalah rumput yang akan dipakai nantinya, Somad mengatakan akan memakai rumput dari Medan. "Untuk rumput kami pesan dari Medan, karena sudah sesuai dengan spesifikasi, model dari KONI kami buat agak klasik,"katanya.

Polres Muaro Jambi Lakukan Serah-Terima Jabatan

SENGETI — Jajaran Polres Muaro Jambi menggelar pelantikan pejabat baru, di aula Mapolres Muaro Jambi, Sabtu (14/7). Beberapa pejabat menempati pos baru, dan sejumlah pejabat lainnya mendapat promosi di Polda Jambi.
Mereka yang dilantik meliputi AKP Basar sebagai Kasat Intelkam menggantikan AKP Edi Suhaimi, Iptu M Amin Nasution SH sebagai Kapolsek Kumpeh Ilir menggantikan Iptu Erwandi, Iptu Abriansyah Harahap SH sebagai Kapolsek Jaluko menggantikan AKP Sumantri dan Iptu Deni Mulyadi SE sebagai Kapolsek Sungai Bahar menggantikan AKP Sehat Waluyo, dan AKP Mahadi sebagai Kapolsek Maro Sebo menggantikan Iptu A Akil SH yang diangkat menjadi Kapolsek Mestong.
Dalam amanatnya Kapolres Muaro Jambi sekaligus inspektur upacara, AKBP Badarudin, menyatakan, mutasi di jajaran Polri sesuatu hal yang biasa, guna memberi penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai Bhayangkara.
Kapolres memberi ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kasat Intelkam, Kapolsek Kumpeh Ilir, Kapolsek Sungai Bahar dan Kapolsek Jaluko yang baru di jajaran Polres Muaro Jambi.
Ucapan terimakasih dan selamat jalan serta selamat bertugas di tempat baru diberikan pada AKP Edi Suhaimi, Iptu Erwandi, AKP Sehat Waluyo dan AKP Sumantri yang telah memberi kinerja memuaskan selama di jajaran Polres Muaro Jambi.
Kapolres juga memberi ucapan selamat kepada Kapolsek Maro Sebo dan Kapolsek Mestong. Ia berharap para pejabat yang dilantik dapat memberikan warna baru dan suasana lebih kondusif.
Acara serah terima jabatan ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari  Wakapolres, seluruh Kabag, kasat dan anggota Polres Muaro Jambi kepada pejabat baru maupun pejabat lama.

Limbah Hasil Kerukan Rawa Proyek Waterboom Jadi Sorotan

MUARABULIAN - Komisi III DPRD kabupaten Batanghari meninjau lokasi pembangunan Waterboom yang tepat di samping pendopo rumah bupati di Rt 04 Kelurahan Rengas Condong, Muara Bulian, Senin (4/6).
Limbah hasil pengerukan rawa di lokasi menjadi sorotan tajam. Komisi meminta agar rekanan agar dapat limbah jangan ditumpuk dekat lokasi karena mengganggu kenyamanan masyarakat sekeliling. Komisi juga meminta agar lokasi dipagar sekeliling.

Ketua Komisi III, Hendri Chandra, meminta agar pembuangan limbah rawa jangan dekat lokasi. Hal ini bisa menimbulkan aroma yang tidak sedap.
Selain itu juga Hendri menghimbau agar pembangunan waterboom yang bersebelahan dengan tanah warga agar jangan menjadi sengketa di kemudian hari. Pemkab Batang Hari diminta menyelesaikan permasalahan tanah sedini mungkin.
"Jangan nantinya jadi sengketa dengan warga yang bersebelahan dengan lokasi pembangunan. Kalau perlu tanah warga tersebut dibeli oleh Pemkab Batang Hari," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Batang Hari, Yuninta Asmara, menginginkan dalam hal penimbunan lokasi dalam resapan air agar diksanakan secara cepat dan tepat. Hal ini dilakukan jangan sampai terkesan penghabisan anggaran hanya untuk menimbun.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Batang Hari, Ruslan A Gani, melalui Kabid Cipta Karya, A Somad, mengatakan, proyek waterboom yang menelan dana Rp.24 miliar tersebut akan diupayakan pembangunannya sebaik mungkin.
"Kami tetap akan berupaya pembangunan water boom ini sebaik mungkin tanpa merugikan pihak lain. Apalagi masalah tanah masyarakat yang bersebelahan dengan lokasi," katanya.
Mengenai pagar sekeliling lokasi, setelah penimbunan kedalaman air, baru akan dipagar keliling. Untuk saat ini dibutuhkan jalan masuk, sehingga belum bisa untuk memagar keliling, dan untuk limbah tetap dibuang.
"Kami upayakan tidak ada penumpukan yang mengakibatkan bau,dan mengenai timbunan kita akan set sebaik mungkin, timbunan akan tetap ada pemadatan," jelasnya.

4 Tahun, Tiang Listrik Jadi Pajangan

Belum Dialiri, Ada Indikasi Korupsi

Salah satu tiang listrik di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang yang belum juga dialiri listrik.

MUARABULIAN - Sejak tahun 2008 lalu, puluhan tiang listrik yang berada di Desa Pompa Air, Bungku dan Desa Sungkai Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari sudah terpasang di beberapa titik. Tapi sayangnya, hingga kini tiang tersebut hanya jadi pajangan.

Pasalnya, listrik yang diharapkan warga dengan sudah dipasangnya tiang tersebut tak kunjung juga dinikmati. Budi, salah satu warga Desa Pompa Air mengeluhkan kepada pihak terkait khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang hingga kini tak kunjung memenuhi harapan mereka tersebut. ‘’Tiang listrik itu sudah sejak tahun 2008 lalu berdiri, tapi sampai sekarang listrik belum masuk juga, ada apa ini," kesalnya. Dia menyebut, ratusan kepala keluarga di Desa Pompa Air memang sangat berharap desa mereka mendapat bantuan listrik.

"Sejak dulu memang desa kami belum dialiri listrik, kami harap secepatnya harapan kami ini bisa terpenuhi. Karena pak Bupati dulu sudah berjanji akan mengaliri listrik di setiap desa yang ada secepatnya," harapnya. Budi menambahkan, jika pada malam hari dirinya dan warga lainnya hanya menggunakan mesin diesel guna menerangi rumah mereka. ‘’Setiap malam mesin tersebut menghabiskan minyak sampai empat liter, itupun cuma sampai pukul 11 malam," keluhnya. Sementara itu Jhon Kennedy, salah satu anggota DPRD Kabupaten Batanghari dari Dapil Pemayung-Bajubang ketika diminta tanggapannya terkait belum dilakukannya penyetruman oleh pihak terkait tersebut mengaku akan mendiskusikannya dengan para anggota DPRD Batanghari lainnya. Ia berupaya akan segera memanggil pihak terkait yakni Dinas ESDM untuk mempertanyakan hal tersebut.

‘’Saya juga dapat laporan dari warga Pompa Air itu, kasihan mereka belum juga mendapatkan penerangan listrik, padahal tiangnya sudah lama dipasang. Kami akan segera cari solusi untuk mereka," ucapnya. Sementara itu, Arif, Kabid Listrik Dinas ESDM Kabupaten Batanghari ketika dimintai tanggapannya terkait belum dialirinya listrik di kawasan tersebut mengaku bahwa proyek miliaran tersebut sedang dalam masalah. ‘’Proyek itu sedang dalam masalah, sekarang ini masih diselidiki pihak kejaksaan. Untuk diketahui, itu bukan tanggung jawab kami, karena pada tahun 2008 dulu, itu merupakan pekerjaannya Bagian Ekonomi bukan kerjaan kami,’’ sebutnya.

Dia juga mengatakan, paling lambat dalam tahun depan listrik di tiga desa itu akan segera dialiri. ‘’Jika kasus ini sudah selesai, akan kami teruskan dan ambil alih proyek itu, dananya sudah dianggarkan sebesar Rp 4 miliar lebih," ungkapnya. Sementara itu, saat ini pihak Kejaksaan Negeri Muarabulian terus melakukan penyelidikan karena adanya indikasi korupsi kesalahan terdapat pada tiang listrik tersebut. Dimana tiang listrik itu tidak sesuai dengan spek yang ditetapkan.

Bupati dan Camat Teken MoU Program e-KTP

Senin, 09 Juli 2012 

Bupati menandatangani e-KTP.

Muara bulian: SEJUMLAH Camat dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari secara resmi menandatangani surat pernyataan kesanggupan dalam pelaksanaan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di ruang pola II kantor Bupati Batanghari, Jumat (6/7). Acara penandatanganan itu dihadiri oleh Bupati Batanghari H Abdul Fattah SH, Wakil Bupati Sinwan SH, Kadis Dukcapil Adrian Faisal, sejumlah pimpinan SKPD, Kades dan Lurah serta unsur Muspida lain. Bupati Batanghari H Abdul Fattah SH dalam sambutannya mengatakan, dirinya pribadi sangat mendukung program e-KTP tersebut. "Program ini limit waktunya 30 September mendatang, saya berharap sebelum tanggal 30 September nanti untuk perekaman e-KTP di Batanghari sudah rampung," harapnya.

Dirinya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat Batanghari agar mensukseskan program e-KTP. "Untuk para camat, saya minta koordinir pelaksanaan perekaman e-KTP ini. Semua lapisan masyarakat Batanghari saya minta ikut mensukseskan program ini, sebab jika di kabupaten Batanghari tidak sukses, saya selaku Bupati akan ditegur oleh pusat dan provinsi," tegas Fattah.

Sementara itu, Kadis Dukcapil Adrian Faisal Msi menjelaskan, dari data yang diterima saat ini jumlah warga Batanghari yang wajib e-KTP sekitar 159.488 jiwa. Untuk perekaman e- KTP saat ini Kabupaten Batanghari mendapat peringkat kedua dari Kota. "Kendala saat proses perekaman e-KTP pasti ditemukan, terkadang saat dalam proses perekaman tiba-tiba lampu mati. Selain itu, terkadang ada gangguan teknis alat perekaman. Untuk itu, kepada masyarakat yang merasakan kendala saat melakukan perekaman, kami mohon jangan ada yang mengeluh. Mari sama-sama kita atasi hal tersebut demi kelancaran program ini,"ungkap Kadis Dukcapil yang lebih akrab dipanggil Bang Aan.

Di Batanghari, Izin UMKM Banyak Kadaluarsa

Senin, 09 Juli 2012 

MUARABULIAN- Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, BPTSP, dan Dispenda Batanghari, beberapa hari belakangan melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pengusaha. Tim gabungan tersebut menyisir usaha-usaha  yang berada di Kelurahan Sridadi dan Desa Simpang Terusan, Kecamatan Muarabulian. Pada penyisiran tersebut, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) banyak ditemukan di Kecamatan Muarabulian, ibukota Kabupaten Batanghari.

Namun diantara usaha yang ada, hanya sedikit yang sudah mendapat izin, berupa surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin usaha perdagangann (SIUP).
Pantauan di lapangan, saat tim mempertanyakan izin kepada pemilik usaha, sebagian besar di antara mereka mengatakan belum memiliki izin. Padahal usaha yang mereka jalankan sudah cukup lama. Tidak sedikit di antara usaha perdagangan dan kerajinan itu yang sudah berjalan lebih dari lima tahun.

Selain itu, tim juga menemukan puluhan pengusaha yang sudah memiliki izin, namun izin itu sudah tidak berlaku lagi. “Banyak yang sudah kadaluarsa, pengusahanya tidak memperpanjang masa berlaku izinnya,” kata Mulyono, Kasi Penyuluhan dan Penyidikan Satpol PP Batanghari disela-sela pendataan.

Di antara usaha yang sudah didata hingga kemarin siang, hanya sebagian kecil usaha yang izinnya masih berlaku. “Tidak sampai 10 persen,” ungkapnya. Dia menyebut telah meminta kepada pengusaha yang izinnya kadaluarsa supaya segera memperpanjang izinnya, sesuai dengan Perda Batanghari tahun 2011.

Kepada para pengusaha yang belum mengantongi izin langsung didata, dan diminta segera mengurus izinnya. Kepada para pengusaha itu, tim menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang tidak mendapatkan izin berarti telah melanggar aturan, dan ada sanksi pidana bila tidak mengindahkan aturan tersebut.

Pemerintah tidak langsung menjatuhkan sanksi bagi mereka. Untuk tahap awal, kata Mulyono, pihaknya hanya memberikan teguran, bila tidak diurus sejak 15 hari setelah mereka diminta membuat surat pernyataan kemarin. “Surat peringatan maksimal sampai tiga kali. Setelah itu ditindak,” katanya. Sosialisasi dan pendataan akan menjadi agenda rutin Satpol PP dan instansi terkait. “Kita akan turun setiap minggu ke kecamatan, mendata dan mensosialisasikan peraturan daerah tentang izin usaha ini,” tandasnya.

Kinerja Pejabat Eselon II Dipertanyakan

Selasa, 10 Juli 2012 

 

MUARABULIAN- Masyarakat Batanghari kembali mempertanyakan kinerja para pejabat perangkat daerah khususnya Kepala Dinas atau eselon II lainnya di Kabupaten Batanghari. Mereka menilai, pejabat yang ditempatkan oleh Bupati banyak yang tidak sesuai, sehingga tidak ada gebrakan atau program jitu yang terarah dari dinas instansi yang dipimpinnya.

Hal ini seperti yang dilontarkan Ridwan Hasyim, tokoh masyarakat yang juga mantan anggota dewan Kabupaten Batanghari dua periode ketika dikonfirmasi via ponselnya kemarin (9/7). Dikatakannya, banyak terjadi kejanggalan pada  pejabat yang diamanahkan memegang jabatan, terkesan ada sedikit unsur memaksakan.

“Memang tidak semua, ada beberapa jika dilihat  pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan jabatan yang dipegangnya, sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak dan tidak ada gebrakan yang mareka lakukan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga sangat  menyayangkan sejumlah pejabat Kabupaten Batanghari, ada yang memegang dua jabatan sekaligus, yang harusnya bisa  diisi dengan orang lain atau kader yang lain.  “ Jika memegang dua jabatan seperti yang ada sekarang apakah bisa mareka melaksanakan dengan baik. Sedangkan satu saja, mungkin belum bisa dijalan dengan baik. Seperti tidak ada orang lain saja untuk mengisi kekosongan tersebut,” cetusnya.

Lebih jauh, pihaknya juga menyayangkan sejumlah pejabat Pemkab yang ditambah masa pensiunnya, yang seharusnya sudah habis. Padahal menurutnya, untuk Kabupaten Batanghari masih banyak generasi muda yang sanggup bekerja untuk membangun Batanghari.

“Seharusnya yang pensiun biarlah pesiun, masih banyak generasi muda menggantikan. Untuk membangun tidak perlu harus putra daerah, yang terpenting ada kemauan membangun Kabupaten Batanghari  seperti yang  diharapkan kita bersama,”ungkapnya.

Dirinya juga mengaku merasa senang. Semenjak kepemimpinan Bupati Batanghari, dengan niatnya untuk membangun Kabupaten Batanghari yang lebih baik. Hal itu juga dibuktikan Bupati dengan perubahan-perubahan yang dilakukan dan adanya pembangunan-pembangunan yang telah direncanakanya.  "Sekali lagi, kami hanya minta dievaluasi lagi pejabat yang ada dan letakkanlah orang yang ahli pada tempatnya,"tandasnya.

Kapolda : Permasalahan Lahan, Perlu Pemetaan

Selasa, 10 Juli 2012 

JAMBI – Kapolda Jambi Brigjen Pol Ade Husen Kartadipoera, mengakui terdapat sejumlah permasalahan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, menurut Kapolda, perlu dilakukan pemetaan terhadap permasalahan yang ada. “Memang ada permasalahan lahan. Tapi dimana-mana ada permasalahan lahan perlu dipetakan guna mencarikan solusinya,” kata Ade Husen, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan kemarin (9/7).

Hanya saja Ade Husen tidak menyebutkan solusi seperti apa yang akan dilakukan nantinya jika terjadi permasalahan lahan. Namun ia menegaskan solusi terhadap permasalahan lahan memang perlu dicari sedini mungkin, agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar lagi.

Mengenai penempatan personel untuk melakukan pengamanan di perusahaan-perusahaan, Ade Husen mengatakan hal ini bisa saja dilakukan, dan bukan merupakan bentuk keberpihakan kepada pihak-pihak tertentu. Dikatakannya, siapa saja bisa mengajukan permohonan untuk bantuan pengamanan.

“Untuk penempatan anggota guna melakukan pengamanan, itu bisa dilakukan sesuai dengan permintaan yang diajukan. Namun setiap pengajuan tidak serta merta kita kabulkan, melainkan akan dikaji terlebih dahulu. Itu pun setelah situasi kondusif anggota akan kita tarik kembali,” terangnya.

Lebih lanjut Ade Husen mengatakan, pihaknya tetap akan mengupayakan pelayanan prima terhadap masyarakat. Selain itu, ia juga sudah menekankan kepada seluruh personel, untuk terbuka kepada masyarakat.  Disinggung menganai adanya anggota yang terlibat sejumlah kasus pidana, seperti penyalahgunaan narkotika, Ade Husen menegaskan dirinya akan mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang bersalah melakukan tindak pidana. “Oknum anggota yang terlibat kasus pasti akan kita proses,” pungkasnya.

Bupati Menduga Banyak Warga Ngaku SAD

Selasa, 10 Juli 2012

Bupati Batanghari Abdul Fattah menduga banyak warga yang mengaku sebagai Suku Anak Dalam (SAD). Untuk itu Bupati meminta camat untuk mendatang ulang.

MUARABULIAN- Bupati Batanghari H Abdul Fattah SH meminta dengan tegas kepada Camat Bajubang agar mendata ulang warga Desa Bungku. Pasalnya, isu semakin bertambahnya warga Desa Bungku setiap harinya menjadi catatan bupati. Selain itu, bupati juga menghimbau agar petugas yang melaksanakan perekaman e-KTP harus berhati-hati. Sebab, dengan adanya program e-KTP tersebut, warga yang bukan asli Desa Bungku ingin mengambil kesempatan agar menjadi warga Bungku dan berharap tergabung sebagai warga orang kubu alias Suku Anak Dalam (SAD). Hal ini dikatakan bupati pada sebuah kesempatan baru-baru ini. Dikatakannya, pada program e-KTP khusus untuk warga Desa Bungku diminta agar didata dengan seksama. Menurutnya, momen e-KTP menjadi peluang warga lain yang ingin mengaku sebagai warga Desa Bungku.

"Sekarang di Desa Bungku banyak kubu modern, yaitu orang yang dengan sengaja mengaku sebagai warga kubu atau SAD. Dengan cara tersebut mereka berharap agar ke depan mendapatkan sawit bagian kemitraan, "ungkapnya. Untuk mengatasi hal ini, sambungnya, kepada Camat Bajubang diminta untuk mengkoordinir agar tidak terjadinya manipulasi data warga. "Saat ini saya dengar setiap hari warga Desa Bungku semakin bertambah. Bahkan warga yang ada saat ini semua ingin dijadikan kubu. Saking banyaknya warga Bungku, banyak orang kubu yang berada di Bungku bukan orang kubu asli. Kubu yang ada saat ini telah bercampur baur dengan warga 'kubu modern' yang ingin bergabung dengan suku kubu asli, "terangnya.

Ditambahkannya, semua warga Bungku harus dievaluasi kebenarannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Kita hanya ingin tahu apakah asli warga Bungku atau bukan. Hal ini harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Jika warga tersebut mengaku asli warga Desa Bungku, kita cek kebenarannya, tempat tinggalnya dimana, keluarganya siapa saja dan ini harus jelas adanya, jangan ada data yang di manipulasi. Apabila ditemukan data warga yang dimanipulasi, perangkat desanya jangan berkecil hati, secepatnya akan saya berikan sanksi, "cetusnya.
Lebih jauh dijelaskannya, banyak pendatang yang dengan sengaja membangun gubuk-gubuk liar agar dianggap sebagai warga Desa Bungku asli. "Terkecuali warga tersebut ada investasi di sana, membuka kebun namun setelah didata benar hak milik mereka tidak jadi masalah. Sekali lagi, semua yang berada di Desa Bungku saya berharap agar dievaluasi. Yang lebih berhak adalah kepala desanya, mustahil Kades tidak mengetahui warganya sendiri itukan lucu, "tandasnya

Dinamika Kebijakan Irigasi dan Implikasinya bagi Petani

Hamong Santono [1]

Pendahuluan
Perdebatan mengenai privatisasi dan komersialisasi air masih terus berlangsung sampai saat ini.  Privatisasi dan komersialisasi air diawali dengan munculnya Dublin Principles yang menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap air dari barang public menjadi barang ekonomi.

Secara konseptual ada perbedaan definisi antara privatisasi dan komersialisasi.  Privatisasi  mencakup transfer operasi sampai dengan transfer kepemilikan dari pemerintah kepada perusahaan swasta. Sayangnya definisi privatisasi di Indonesia dipersempit berdasarkan UU No.19 2003 tentang BUMN, dimana privatisasi hanyalah didefinisikan sebagai penjualan saham. Sedangkan komersialisasi merupakan proses perubahan pengelolaan barang atau jasa yang semula mengikuti aturan sosial menjadi mengikuti aturan pasar. Pengelolaan air berbasis komunitas baik untuk irigasi maupun air bersih merupakan salah satu contoh model pengelolaan yang mengikuti non market  social rules, sedangkan air minum dalam kemasan dan PDAM  merupakan model pengelolaan yang mengikuti aturan pasar. Dengan demikian komersialisasi tidak harus terjadi melalui privatisasi atau dengan kata lain komersialisasi tidak harus datang dari private sektor.

Lebih lanjut dalam konteks privatisasi air terdapat dua aspek yang terkait, service management dan resources management. Service management mengacu pada the provision of infrastructure  seperti jaringan pipa distribusi, fasilitas pengolahan air, sumber pasokan air (supply sources) dan sebagainya, sedangkan resources management mengacu pada pengalokasian air antara sektor pertanian, industri, rumah tangga, isu-isu polusi dan sebagainya. [2]

Sejarah dan Konteks Reformasi Irigasi di Indonesia
Pada tahun 1999, perubahan besar terjadi di sektor sumberdaya air di Indonesia, dengan  munculnya kebijakan untuk melakukan reformasi sektor sumberdaya air di Indonesia yang didukung oleh Bank Dunia melalui WATSAL. Seperti sudah diungkapkan di atas, ada dua aspek terkait  yaitu manajemen sumberdaya air dan manajemen layanan. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari reformasi sumberdaya air di Indonesia. Salah satu bagian dari dua aspek tersebut adalah reformasi di sektor irigasi.

Jika dilihat lebih dalam, reformasi sektor irigasi sudah dilakukan sudah dilakukan sejak tahun 1987. Dengan alasan keterbatasan dana, pemerintah pada tahun 1987 melakukan reformasi kebijakan di sektor irigasi yang dikenal dengan Irrigation Operation and Maintenance Policy (IOMP). Kebijakan tersebut merupakan hasil dari dialog kebijakan (policy dialogue) antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia serta ADB yang tidak lain adalah prakondisi untuk memperoleh dana pinjaman baru di sektor irigasi. Reformasi kebijakan sektor irigasi yang dibiayai oleh Bank Dunia melalui The First Irrigation Subsector Project (ISS I), ISSP II, dan Java Irrigation and Water Resources Management Project (JIWMP), pada intinya memperkenalkan kebijakan baru di sektor irigasi yaitu turnover management, irrigation service fee  dan efficient operational dan pemeliharaan . Sebagai bagian dari reformasi pengelolaan irigasi, petani dalam hal ini P3A diharapkan dapat berperan aktif  untuk ikut dalam pengelolaan irigasi. P3A merupakan sebuah organisasi pengelola irigasi yang dibentuk oleh pemerintah (top-down approach) sebagai penggganti organisasi pengelola irigasi tradisional seperti Ulu-Ulu, Raksa  Bumi, Tudung Sipulung dan sebagainya.

Dalam perjalanannya IOMP dianggap gagal, salah satu persoalannya adalah masalah kelemahan manajemen, yang disebabkan fokus pembangunan irigasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat teknis dan fisik bangunan irigasi, sedangkan faktor-faktor sosial dan institusional yang bersifat spesifik lokal luput dari perhatian. Kondisi tersebut membawa implikasi pada marginalisasi kemampuan petani dalam mengelola irigasi dan menjadikan P3A sebagai perpanjangan tangan birokrasi pada waktu itu.

Pada tahun 1999 Presiden mengeluarkan Inpres No.9 tahun 1999 tentang Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang berisi isntruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk (1) melakukan koordinasi mempersiapkan kerangka peraturan dan perundangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaharui kebijakan pengelolaan irigasi, (2) Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi yang dimaksud  meliputi (a) pengaturan kembali fungsi dan tugas lembaga pengelola irigasi, (b) pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A), (c) Penyerahan Pengelolaan Irigasi kepada P3A, (d) Pengaturan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi, (e) Keberlanjutan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut kemudian pemerintah menerbitkan PP No.77 tahun 2001 tentang Irigasi. Terbitnya PP tentang irigasi ini kemudian menjadi polemik ketika pada tahun 2003 pemerintah (Departemen Kimpraswil) mengumumkan “moratorium” pemberlakuan PP ini, dengan alasan pada waktu itu masih ada pembahasan soal RUU Sumberdaya Air, pemindahan kewenangan pengelolaan irigasi akan membebani petani terutama petani miskin . Hal ini menimbulkan “kekecewaan” bagi kelompok pendukung PKPI , dengan alasan bahwa pengumuman “moratorium” tersebut tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi hanya perintah lisan yang disampaikan dalam rapat kerja Kimpraswil atau rapat-rapat internal lainnya dan tidak pernah dalam bentuk bahan tertulis dan menunjukkan bahwa pemerintah ragu-ragu dalam upaya memberdayakan petani.  Dan dengan berlakunya UU No.7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, kebijakan irigasi di Indonesia kembali seperti semula, dimana tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi  primer dan sekunder berada di tangan pemerintah, sedangkan jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani.

Dinamika Kebijakan Irigasi dan Implikasinya
Sejak Indonesia tidak mampu lagi mencapai swasembada pangan, berbagai perubahan kebijakan terus dilakukan pemerintah dalam pengelolaan irigasi. Alasan utama yang muncul perubahan kebijakan tersebut adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Namun jika dikaji lebih dalam, perubahan tersebut juga tidak terlepas perubahan model kebijakan irigasi pada tingkatan internasional. Dominasi pemerintah dalam pembangunan irigasi pada masa revolusi hijau dipandang sebagai penyebab utama kegagalan pembangunan irigasi termasuk di Indonesia. Salah satu dari kegagalan tersebut adalah ekspansi besar-besaran daerah irigasi tidak diimbangi dengan ketersediaan dana untuk melakukan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. Dengan demikian pemindahan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dari pemerintah kepada petani (P3A) dipandang sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor irigasi. Konsep inilah yang sebenarnya  diadopsi oleh pemerintah Indonesia di sektor irigasi atau yang lebih dikenal sebagai Irrigation Management Transfer  (IMT), yang menempatkan P3A sebagai aktor utama dalam operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk menjalankan IMT ini adalah hak guna air (water use rights). Bank Dunia sendiri mendefinisikan hak-hak irigasi dalam tiga kategori yaitu management kontrol, fasilitas fisik dan air. Khusus hak atas air  (water rights) irigasi adalah seberapa banyak air yang dapat diberikan kepada petani untuk menjamin kecukupan air bagi lahan petani anggota P3A lainnya. Pada intinya IMT mendorong adanya transfer  otoritas pengambilan keputusan dalam pengelolaan irigasi kepada P3A.

Beberapa studi terhadap IMT menunjukkan dampak yang positif baik terhadap petani maupun keberlajutan system irigasi.  Hal ini meliputi perbaikan distribusi  air yang adil kepada petani dan meningkatnya partisipasi petani dalam proses pengambilan keputusan. Namun studi lain juga menunjukkan bahwa IMT berdampak negatif, antara lain rendahnya skala ekonomi P3A untuk menyediakan layanan  sesuai dengan sistem yang ada, petani juga diminta untuk membayar jasa air lebih mahal  tanpa adanya perbaikan dan efisiensi layanan. Dan yang terpenting sebenarnya adalah bahwa  IMT memperkenalkan P3A sebagai sebagai langkah awal untuk merubah sistem pertanian subsisten menjadi tanaman yang bersifat komersial. Dengan tanaman komersial dan ketersediaan pasar petani kecil akan mampu membayar iuran kepada  P3A untuk operasional dan pemeliharaan serta perbaikan jaringan irigasi. Dan pada akhirnya pemerintah  dapat menghilangkan subsidi maupun pengeluaran yang terkait dengan pembangunan irigasi.

Hal lain yang juga perlu dicermati adalah ketidakjelasan  status jaringan irigasi di Indonesia. Jika jaringan irigasi dipandang sebagai barang publik (public goods), seharusnya petani tidak dibebankan untuk membayar biaya jasa layanan air irigasi. Tetapi jika jaringan irigasi dipandang sebagai common property goods , maka petani harus membayar jasa layanan air tersebut. Persoalannya dengan kebijakan irigasi sekarang adalah ada dua penyedia layanan jaringan irigasi yaitu pemerintah dan P3A dan keduanya berhak untuk menarik jasa layanan air tersebut kepada petani, yang tentu saja membawa implikasi pada semakin beratnya beban petani.

Statement
Hari Air Dunia 2012

HENTIKAN PERAMPASAN DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM
TEGAKKAN KEDAULATAN AIR, PANGAN DAN ENERGI

Stop Privatisasi Dan Komersialisasi Air

Hari Air Dunia  diadakan setiap tahun pada 22 Maret sebagai sarana untuk memfokuskan perhatian semua kalangan, terutama pemerintah akan pentingnya air dan pengelolaannya yang berkeadilan. Hak atas Air juga telah ditetapkan sebagai Hak Asasi Manusia dalam Rapat Umum PBB, 28 Juli 2010, dan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang mendukung.

Hari Air Dunia pertama kali direkomendasikan PBB pada Konferensi tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), 1992 di Rio de Jenero, Brazil. Majelis Umum PBB menanggapinya dengan menetapkan  22 Maret 1993 sebagai Hari Air Dunia pertama.

The World is Thirsty Because We are Hungry merupakan tagline yang di pilih dalam peringatan Hari Air Dunia 2012 kali ini - seolah mengajak kita semua: seluruh tumpah darah Indonesia, untuk kembali menginsyafi hakikat pendirian republik ini, juga membuka mata; betapa negeri yang kaya raya akan sumberdaya alam ini telah berada dalam jurang pemisah antara sebagian kecil golongan yang menikmatinya dengan membeli dan sebagian besar rakyat Indonesia yang terabaikan Hak-Hak Asasi, serta juga Hak Konstitusinya. Air, Pangan, Energi dan kebutuhan vital lainnya telah menjadi hak eksklusif, yang hanya bisa diakses dengan membeli.  Air dan Pangan berlimpah di pasar, tapi tidak di rumah.

Disaat Indonesia masih impor pangan, lahan pertanian beririgasi teknis yang tidak lebih dari 30% itu, dibiarkan rusak, tercemar maupun dirampas atau dialih fungsikan. Gerakan masyarakat untuk menuntut dan melindungi lahan pertaniannya justru diabaikan dan dihadapi dengan kekerasan seperti di Bima, Mesuji Lampung dan Bulukumba. Sebagai gantinya pemerintah mempromosikan pertanian skala luas untuk perusahaan swasta-asing masuk ke Indonesia melalui skema Food Estate. Kebijakan yang kontra kedaulatan inilah yang menyebabkan berbagai pemonopoli pangan dunia seperti Monsanto, bebas masuk merusak sistem pertanian rakyat.

Hal ini bisa terjadi karena salah urus, salah orientasi dan abainya pemegang kekuasaan. Konstitusi dilanggar. Dalam setiap konflik perebutan sumberdaya antara rakyat dengan korporasi; pemerintah selalu memihak korporasi, ‘demi keamanan investasi’ yang telah menjadi arti baru dari defenisi Kemanan Nasional yang salah kaprah.

Upaya pencarian untung ala kapitalisme telah beranjak ke arah komodifikasi hampir semua aspek kemanusiaan dan alam, termasuk pangan dan energi. Seiring dengan akselerasi krisis, dimana semua sumber daya alam –yang melimpah di bumi Indonesia— telah dijadikan sebagai subjek rencana pembagian keuntungan diantara imperialis; bahkan air sebagai elemen paling dasar bagi keberlangsungan seluruh mahluk hidup termasuk manusia, telah dimasukkan kedalam daftar komoditas. Hal ini terefleksi dengan jelas dalam BUMN – Nasional Summit, dimana semua sektor vital telah diobral bebas bagi para pencari keuntungan tanpa perlindungan dari Negara.

DANONE, PALYJA-SUEZ, MONSANTO merupakan sebagian kecil dari contoh kuatnya pengaruh korporasi asing di Indonesia, sekaligus menunjukkan betapa lemahnya perlindungan hak warga oleh Negara.

Meski terus menimbulkan kerusakan lingkungan dan ditolak oleh masyarakat lokal, DANONE tetap bebas beroperasi sebagai perusahaan tertutup yang memperdagangkan AIR yang merupakan barang publik.

PALYJA (dan AETRA) yang tanpa proses lelang, dengan mudah mendapatkan kontrak konsesi layanan air di DKI Jakarta selama 25 tahun; gagal disemua target kontrak; menggelapkan aset publik, mencekik warga Jakarta dengan tariff selangit,  pun pemerintah tidak juga berbuat apa – apa. Bahkan, SUEZ – perusahaan induk PALYJA asal Perancis lebih didengar oleh pemerintah RI.

Singkatnya, sejak tunduk pada tekanan Bank Dunia lewat utang WATSAL yang memanipulasi konsepsi IWRM (Integrated Water Resources Management / Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu) yang berasal dari Dublin Principles; dimana maksimalisasi fungsi ekonomi air menjadi indikator utamanya, pemerintah telah menjerumuskan rakyat Indonesia pada pasar air. Untuk kepentingan ini, pembuatan UU no. 7/2004 pun tidak lepas dari intervensi kepentingan World Bank dan ADB. akhirnya Indonesia dipaksa menyatakan diri sebagai Negara yang mengalami krisis air dan berlakulah hukum besi pasar; supply terbatas dan demand yang tinggi. Air menjadi domain investasi dan modal, tidak lagi dianggap sektor vital yang mesti diproteksi.

Maka, pemerintahan yang seperti ini; mulai dari tingkat daerah hingga pusat (nasional), jika tidak segera kembali kepada mandat Konstitusi UUD 1945 dan membatalkan semua proyek – proyek privatisasi, komersialisasi dan komodifikasi kekayaan alam Indonesia, sudah selayaknya untuk turun atau diturunkan!

Indonesia, 22 maret 2012
TEGAKKAN KEDAULATAN AIR, PANGAN DAN ENERGI

Gerakan Rakyat Untuk Kedaulatan Indonesia
SPI – API – JRMK – KRuHA – WALHI – KIARA – KAU - LBH Jakarta - Solidaritas Perempuan – ICW –FPPI – UPC - Jakarta Bergerak - Green Student Movement – IHCS

Penanganan sungai di Sumut tak maksimal

Warta

WASPADA ONLINE

MEDAN – Penanganan sungai di Sumatera Utara (Sumut) dinilai tidak maksimal karena kurangnya koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air (PSDA) Su-mut dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II. Anggota Komisi D DPRD Sumut Ajib Shah mengatakan, selama ini proyek penanganan sungai oleh BWSS II tidak diketahui oleh Dinas PSDA.Akibatnya muncul kesan tumpang tindih dan masing-masing saling tidak mengakui wewenangnya dalam penanganan sungai di Sumut.Padahal koordinasi dua instansi ini sangat diperlukan. “PSDA mengaku bahwa sungai itu wewenang BWSS II, tapi BWSS II bilang sungai ini wewenang PSDA.Ini yang mau kita urai dalam rapat,tapi kebetulan Kepala BWSS II tidak bisa hadir karena ada tugas lain,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut Ajib Shah kepada wartawan usai rapat koordinasi dengan Dinas PSDA dan BWSS II di Gedung Dewan, kemarin. Selain itu, anggaran penanganan sungai di Dinas PSDA sangat kecil, yakni sekitar Rp300 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012.Dari seluruhnya, alokasi untuk belanja langsung hanya Rp130 miliar. Sementara beban pembangunan dan pemeliharaan sungai dan jembatan di Sumut sangat tinggi.“ Makanya kami mau koordinasi. Dengan begitu, BWSS II bisa mem-backup kekurangan anggaran ini karena memang mereka punya kewenangan itu,”katanya. Persoalan lain yang sampai saat ini belum terlihat penyelesaiannya adalah pembangunan bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deliserdang. Karena itu dalam rapat koordinasi tersebut,mereka ingin mengetahui apa yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar pembangunan bisa terealisasi.  “Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunannya, BWSS II yang tahu ini.Apa kebijakannya? Jangan diam saja. Bendungan Lau Simeme itu dibutuhkan untuk mencegah banjir Medan, cadangan air bersih,pengairan,pembangkit listrik, perikanan dan pariwisata,” paparnya. Anggota Komisi D Analisman Zalukhu menambahkan, pihaknya berharap BWSS II dan Dinas PSDA membangun sinergitas kerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Langkah ini diperlukan agar pengelolaan sungai di Sumut bisa berjalan maksimal untuk pembangunan. “BWSS II merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Mereka punya kewajiban untuk membantu daerah mengatasi program yang anggarannya tidak mampu ditampung oleh daerah,”tuturnya. Dia berharap koordinasi ini dilakukan untuk menghilangkan egosentris masing-masing instansi.Menurut Analisman, yang terjadi saat ini,banyak kegiatan BWSS II yang dilakukan di Sumut tidak diketahui Dinas PSDA mulai dari perencanaan. Padahal BWSS II berkegiatan di Sumut. “Ini penting, supaya program itu tidak tumpang tindih. Dinas PSDA pun bisa fokus untuk menjalankan program sesuai kewenangannya,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini. Kepala Dinas PSDA Sumut Ruslan Efendy tidak banyak berkomentar.Menurut dia,memang penanganan sungai seperti Belawan,Deli,Babura dan anak-anak sungainya itu merupakan wewenang BWS. “Tapi harus diakui kewenangan ini yang perlu dikoordinasikan. Nanti saja,dalam rapat selanjutnya,” katanya. Sementara soal pembangunan bendungan Lau Simeme, kata Ruslan, saat ini memang terkendala pembebasan lahan karena lahan untuk pembangunan berada di dalam kawasan hutan produksi.“Seperti apa kondisi riilnya, BWSS II yang bisa menjelaskan,” pungkasnya. Komisi D DPRD Sumut kemudian menjadwalkan ulang rapat koordinasi tersebut

Daerah Resapan Air Harus Dijaga

Berbagai Kegiatan Warnai Hari Air

 Selasa, 24/04/2012 

Berbagai kegiatan digelar dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia (HAS). Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar dan dewan air gelar kegiatan peringatan Hari Air Sedunia (HAS).

Dalam peringatan serentak oleh badan ketahanan pangan PBB, FAO tahun 2012 ini diangkat tema, air dan ketahanan pangan. Di Sumbar berbagai kegiatan juga digelar, di antaranya semiloka dan talk show, mulai 21-24 April. Rangkaian kegiatan kampanye peduli air dilaksanakan melalui kegiatan lomba mewarnai tingkat SD, SMP dan SMA di Kantor PSDA Sumbar dan pemasangan baliho.

"Untuk menjaga air kita juga harus menjaga tempat resapan air," kata Yultekhnil, Ketua DPRD Provinsi Sumbar dalam seminar peringatan HAS, di Pangeran Beach Hotel, Selasa (24).

Dalam Seminar itu Yultekhnil mengingatkan bahwa air merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia, tanpa air manusia tidak akan bisa hidup karena air fungsi yang terpenting bagi seluruh kehidupan manusia seutuhnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ditjen, Sumber Daya Air dan pemakalah Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Dewan Sumber Daya Air, Tim Koordinasi PSDA dan PSI Unand.(*)

Di Batanghari 60 Lebih PNS Pensiun Tiap Tahun

Kamis, 05 Juli 2012 

 MUARABULIAN- Tahun ini 13 pejabat struktural di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batanghari memasuki usia pensiun, tediri dari eselon III dan IV . Hal ini dikatakan Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batanghari Drs Ariansyah kepada sejumlah wartawan kemarin.

Dikatakannya, terhitung Januari hingga Desember 2012, sebanyak 13 pejabat eselon III dan IV memasuki usia pensiun. Mereka yang memasuki usia pensiun ini ada terdiri dari Kabid, Kasubag, Sekretaris dan satu orang Camat. Saat ini ada sekitar lima orang pejabat eselon III yang sudah pesiun, sedangkan untuk pejabatan eselon IV sebanyak tiga orang.

“Eselon III dan eselon IV yang sudah pensiun saat ini terhitung dari Januari hingga 1 Juli kemarin, ” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan Ariansyah, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Batanghari yang sudah pensiun terhitung dari Januari hingga Mei lalu sebanyak 62 orang terdiri dari pejabat eselon III, IV, para guru dan lainnya. “Biasanya setiap tahunnya jumlah PNS dilingkup Pemkab Batanghari yang masuk usia pensiun sekitar 60 hinggga 80 PNS. Dengan masuknya usia pensiun PNS ini tentu saja jumlah PNS di Batanghari semakin berkurang,” sebutnya.

Diakuinya, saat ini jumlah PNS di Batanghari masih kurang, ditambah lagi setiap tahun jumlah PNS memasuki usia pensiun mencapai 60 hingga 80 orang. “Meskipun PNS di Batanghari masih kurang, kita tetap mengupayakan PNS yang ada bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tugas mereka, menjelang ada penerimaan untuk PNS,” tandasnya.

4 Pencuri Minyak Mentah Tertangkap

Jumat, 06 Juli 2012 

Pelaku Coba Suap Polisi, Sodorkan Uang 20 juta
JAMBI– Empat pencuri minyak mentah milik Pertamina, berhasil ditangkap dan diamankan pihak kepolisian. Dari empat pelaku ini, dua diantaranya ditangkap petugas security Pertamina. Dua pelaku ditangkap kemarin malam (4/7) saat hendak melakukan pencurian minyak mentah dari pipa Pertamina, di wilayah Sungai Gelam km 11 Kabupaten Muarojambi. keduanya pelaku yang tertangkap langsung diserahkan ke pihak berwajib.
Terungkapnya pencurian ini berawal sekitar pukul 17.00 WIB, Rabu (3/7) lalu, setelah petugas security menemukan sebuah kran yang terpasang di pipa Pertamina. Karena curiga, malam harinya petugas security lantas melakukan pengintaian. Ternyata dugaannya benar, sekitar pukul 23.00 WIB, petugas security melihat lima orang tidak dikenal datang dan memantau gerak-gerik mereka dari jauh. Saat mereka beraksi memindahkan minyak mentah dari pipa Pertamina ke tedmon, petugas security langsung melakukan penyergapan.

Sayangnya, dari lima pelaku itu tiga lainnya berhasil kabur. Sementara dua pelaku atas nama Rijal alias Peri (37), warga Lorong Simpang Gado-Gado Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dan Jon Heri (44), warga Perumahan Bougenville Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, berhasil tertangkap. Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, saat dikonfirmasi wartawan kemarin (5/7) membenarkan adanya penyerahan dua orang pelaku pencurian minyak mentah milik Pertamina tersebut. “Pelaku diserahkan ke Polda Jambi sekitar pukul 04.00 WIB. Saat ini kasusnya ditangani oleh Subdit III Dit Reskrimum Polda Jambi,” kata Almansyah. Selain dua orang pelaku, petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Diantaranya, satu unit kendaraan roda empat merek Suzuki Colt T nopol BH 1026 WJ, minyak mentah lebih kurang 1.000 liter, dan selang plastik sepanjang lebih kurang 50 meter.

“Untuk barang bukti, saat ini kita titipkan di Pertamina, sementara pelaku akan dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian. Sementar tiga pelaku yang kabur masih dicari,” pungkas Kabid Humas.Sementara itu Jon Heri, saat ditanyai wartawan mengaku hanya sebagai sopir, dan diajak oleh pelaku lainnya. Ia mengaku baru pertama kali terlibat dalam kasus pencurian minyak mentah milik Pertamina tersebut, itu pun sebagai sopir. “Aku baru kali ini lah, tidak ada dijanjikan apa-apa cuma minyak diisikan penuh dan dikasih uang Rp 100 ribu,” jelasnya. Selain itu, ia juga mengaku tidak mengetahui masalah pencurian minyak tersebut. Jon juga mengaku tidak mengatahui siapa yang memasangkan kran di pipa Pertamina, untuk mengalirkan minyak ke tedmon. “Aku tidak tahu siapa yang memasangnya. Waktu kami datang (bertiga, red) sudah ada dua orang di lokasi,” pungkasnya.

Sementara itu, jajaran Polsek Mestong menyergap satu kawanan pencuri minyak mentah dari pipa pertamina di Pal 1 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong. Dari informasi yang berhasil dihimpun, kronologis penangkapan kawanan yang diduga telah lama melakukan pencurian minyak mentah ini berawal dari dilakukannya patroli oleh pihak Polsek Mestong bersama scurity Pertamina dari Mestong hingga perbatasan Sumatera Selatan (Sumsel). Sampai di Pal 1 anggota mencium bau minyak mentah, setelah dilakukan penelusuran anggota Polsek yaitu Aipda Novyan menemukan sebuah truk PS dan 3 orang pelaku sedang menyedot minyak melalui pipa menggunakan selang.

"Ketika disergap, di TKP ditemukan sebuah mobil PS yang berisikan 1 ton minyak mentah, 3 orang pelaku sedang melakukan penyedotan dengan membobol pipa minyak Pertamina,” terang Kapolsek. “Saat ketahuan pelaku segera berlari meninggalkan mobil, anggota sempat mengejar dan memberikan peringatan dengan mengeluarkan tembakan, namun pelaku tetap berhasil lolos," lanjutnya. Selang beberapa jam, datang seseorang yang mengaku pemilik minyak dengan nama Ridho dan Hendri, keduanya meminta agar mobil minyak milik mereka dilepaskan dengan menyodorkan uang senilai 20 juta. "Ridho dan Hendri menyodorkan uang 20 juta meminta mobil mereka dibebaskan, namun polisi menolak dan akhirnya Ridho dan Hendri kami gelandang ke kantor untuk dimintai keterangan,"imbuh Kapolsek
Aksi pencurian yang dilakukan kawanan ini diprediksi telah berlangsung lama, sebab selama ini telah cukup banyak pertamina kehilangan produksi minyaknya. "Barang bukti berupa 700 liter minyak mentah, sebuah mobil PS dengan nopol BH 8535 AI warna hijau, yang didalamnya terdapat 4 buah tedmon plastik dan 6 buah drum, selang plastik 2 inchi sepanjang 150 meter dan satu unit mobil Avanza dengan nopol B 1405 UFO, semuanya telah kami amankan di Mapolsek Mestong," tutur Kapolsek

Manajer Proyek RS Unja Tersangka

Jumat, 06 Juli 2012 

JAMBI-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menetapkan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Pendidikan Universitas Jambi (Unja). Dari dua tersangka itu satu diantaranya adalah dari PT Duta Graha Indah (DGI) Wibowo, yang merupakan manager proyek dalam pembangunan RS Unja yang diduga merugikan negara Rp 7,5 miliar itu.

Sedangkan satu tersangka lagi atas nama Bambang Rianto, dari PT Yodya Karya selaku leader manajemen konstruksi proyek RS Unja. Kasi Penkum Kejati Jambi, Andi Ashari, membenarkan penetapan dua tersangka baru kasus pembangunan RS Unja yang berlokasi di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi, ini. 

“Sesuai surat perintah Kajati Jambi, Kamis (5/7) tim penyidik telah menetapkan tersangka baru atas nama Bambang Rianto, dari PT Yodya Karya selaku manajemen kontruksi, dan Wibowo, manajer proyek dari PT DGI,” kata Andi Ashari. Menurut Andi, penetapan dua tersangka ini berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh penyidik. “Dari proses pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, terbukalah ada tersangka lagi,” ungkap Andi di ruang kerjanya, kemarin.  Andi juga mengatakan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka bertambah. “Tidak tertutup kemungkinan tersangka bertambah, tergantung hasil pengembangan penyidikan nanti,” kata dia.
Dikatakan Andi, dalam kasus ini, kedua tersangka ini akan dikenakan pasal 2, 3 jo pasal 9 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1.

Sebelumnya, penyidik Kejati juga telah menetapkan satu tersangka, yakni Syarif, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek multiyears ini. Bahkan, Syarif telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Hanya saja, hingga saat ini tersangka belum ditahan oleh penyidik. Lantas, apakah dengan ditetapkannya sejumlah pihak sebagai tersangka pembangunan RS Unja bakal menjadi berhenti? Rektor Unja, Aulia Tasman, membantah hal itu. Sebelumnya, dia menyatakan, pembangunan RS yang disebut-sebut ada kaitannya dengan kasus Nazaruddin ini tetap akan dilanjutkan.

Menurut dia, tahun lalu pembangunan RS Unja ini baru dianggarkan sebesar Rp 40 miliar, itu hanya untuk pembangunan 1,5 blok. Karena total pembangunan rumah sakit ini akan menyedot dana sebesar Rp 350 miliar dengan 9 blok. “Tahun ini dianggarkan lagi Rp 50 miliar untuk 2 blok berikutnya,” ujar dia baru-baru ini. Pembangunan ini dengan sistem multiyears, dan ini adalah progam nasional, karena itu harus dilanjutkan. Sementara soal kaitan dengan kasus Nazaruddin, langsung dibantahnya. ‘’Itu hanya politis saja, tidak ada kaitan dengan pembangunan. Orang pusat yang bermain bukan kita, bagi kita siapapun yang memenangkan tender silakan saja kerjakan,” kilahnya. Menurut dia, jika memang ada persoalan hukum  silakan saja diproses. Tapi pembangunan rumah sakit itu tetap harus dilanjutkan. “Ngapain distop, bangunan itu akan jadi bangkai,” paparnya. Sementara terkait adanya pejabat Unja yang menjadi tersangka kasus ini, Aulia Tasman menyebut persoalan itu karena adanya kelebihan membayar kepada rekanan. ‘’Kita sudah minta rekanan mengembalikan, rekanan juga sanggup. Sekarang sudah dikembalikan Rp 3,8 miliar atau separuhnya, tinggal separuh lagi,” katanya.