Catatan Akhir Tahun Ekonomi Kota Jambi

Metro Jambi
Ditulis oleh nas
Kamis, 31 Desember 2009

Dari Infrastruktur sampai Sulitnya Perizinan
Guna mengetahui kondisi perekonomian Kota Jambi tahun 2009, dan proyeksi ekonomi Jambi tahun 2010, Jambi Independent menggelar diskusi terbuka, Selasa (29/12) lalu. Hasilnya, cukup banyak yang bisa dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi. Berikut intisari hasil diskusi tersebut.
Kota Jambi yang berpenduduk sekitar 3 juta, ternyata masih menyimpan berbagai masalah pelik. Di antaranya soal infrastruktur, perizinan usaha, sampai arah kebijakan yang cenderung membuat publik gamang, menjadi pokok bahasan menarik dalam diskusi yang digelar di Graha Pena Jambi, Selasa lalu.

Peserta diskusi yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pelaku usaha, sampai pemerintahan, memunculkan wacana-wacana yang patut direnungkan kembali oleh pemerintah maupun semua pihak. Salah satunya keterkaitan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi.

Jika di Malaysia orang sulit mencari jalan yang berlubang, justru di Jambi orang sulit mencari jalan yang tidak berlubang. Para pelaku usaha menyorot tajam soal kerusakan jalan kota. Menurut mereka, aspek infrastruktur jalan, amat penting bagi pertumbuhan ekonomi kota menuju arah yang lebih baik. Bagaimana orang mau usaha, kalau jalan yang ada tidak memadai untuk distribusi barang dan jasa.

”Ini sudah rahasia umum, kalau ada pejabat besar yang mau jalan, baru jalan seketika jadi bagus,” ungkap Jefri, peserta diskusi yang juga pelaku usaha di Jambi, ketus.

Malah, peserta yang lain, dengan keras menolak jika sebagian kalangan menyalahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak bekerja maksimal, atas kerusakan jalan-jalan di dalam kota. Yang salah, adalah kucuran anggaran. Tahun 2010 nanti, anggaran untuk perbaikan jalan kota, sangat minim. PU, dinilai tidak bisa berbuat banyak dengan anggaran minim.

Selain infrastruktur jalan, soal sampah dalam kota juga jadi bahasan serius. Selama ini, langkah mewujudkan kota Jambi sebagai kota yang bersih, dinilai peserta diskusi belum terealisasi. Sampah-sampah, masih berserakan di dalam kota. Malah, di STMIK Nurdin Hamzah, sebagai salah satu sekolah tinggi yang notabene di bawah manajerial Wakil Wali Kota Jambi Sum Indra, belum mencerminkan kebersihan. Selain parkir semrawut, di dekat kampus itu ada tempat pembuangan sampah (TPS) yang sering berserakan. Bagaimana mau memberi contoh, jika di tempat sendiri kotor.

Termasuk soal penanganan sampah. Selama ini, pemerintah terkesan mengandalkan TPA sebagai solusi distribusi sampah. Padahal, ada cara lain. Misalnya dengan membuat daur ulang sampa berteknologi tinggi, sehingga, TPA di Talang Gulo tidak penuh akibat sampah yang kian hari kian menggunung. Jika TPA penuh, tentu pemerintah akan mencari TPA baru. Lama-lama, TPA di Kota Jambi yang malah menumpuk seiring bertumpuknya sampah kota. Solusi daur ulang, patut dipertimbangkan.

Di bidang lain, misalnya di segi pelayanan perizinan usaha, pelaku usaha di Kota Jambi masih merasa belum terbantu. Bayangkan, dalam mengurus satu izin usaha, bisa memakan waktu sampai 6 bulan. Itupun, belum ditambah tetek bengek biaya yang tidak sedikit. Malah, pelaku usaha mengaku terpaksa ”memberi pelicin” supaya izin yang dibutuhkan bisa segera diurus dinas bersangkutan. Harga pelicin itu pun variatif.

Tak jarang mereka, para pengusaha itu, ditawari langsung oleh staf di dinas bersangkutan untuk memperlancar pengurusan izin. Tawaran itu berupa perlambangan. ”Biasanya kalau si anu mengurus, sekian,” ungkap seorang peserta diskusi.

Ajuan perizinan pengusaha, seringkali berpindah-pindah dari satu meja ke meja lain dalam satu dinas. Kalau satu hari saja tidak dilihat, maka berkas pengajuan akan tetap di meja itu sampai didatangi kembali.

Salah satu jenis usaha, traveling, malah memiliki izin yang tumpang tindih. Bahkan, pengurusan izin di bidang satu ini, terkesan disepelekan. Tak tahu jenis usaha apa, atau menawarkan wisata apa, perusahaan yang mengurus izin travel tahu-tahu sudah diberi izin. Padahal, proses pengeluaran izin usaha travel, sangatlah sulit. Dinas yang akan mengeluarkan, sampai disarankan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi perusahaan yang mengajukan izin. Setelah dinilai layak, baru diberi izin.(nas)