artikel berita

Masyarakat nelayan belawan bahari Budidayakan Lele DUMBO
Ir H WAHID Msi : MENDUKUNG BUDIDAYA IKAN LELE
Belawan :OR
penghasilan masyarakat nelayan tradisional mulai berkurang,bahkan hampir tidak membawa hasil kerumah hal ini dikarenakan Ombak, angin dan hujan yang akhir-akhir ini sering terjadi,sehinga masarakat nelayan kelurahan belawan bahari lingkungan VI dan VIII kecamatan medan belawan khusunya mengambil langkah-langkah jalan alternatif,yaitu budidaya LELE DUMBO guna untuk menambah penghasilan dan untuk menghidupi keluarga, oleh karena itu para nelayan melaklukan ternak ikan lele Dumbo selain mudah memeliharanya juga makanannya muda didapat dipasar , demikian dikatakan M Thamrin,asrol,Siman,Pepen,Hasan lubis,Herman Pakaji dan Ali Andak, masyarakat nelayan pembubidaya lele dumbo dilokasi kolam di lingkungan VIII ke OR baru-baru ini.
Thamrin juga menambahkan upaya ini kami lakukan untuk mewujudkan perikanan budidaya sekaligus percontohan karena air disini ,air payau (pertemuan air tawar dan air asin), sebagai masarakat nelayan kami harus proaktif untuk menciptakan iklim usaha dan mendukung program pemerintah khusunya Dinas Perikanan & Kelautan Kota Pemko Medan di bawah pimpinan Ir.H.A.Wahid, M.Si, yaitu lewat gerakan makan ikan produksi dalam negeri , dan kami juga berharap kepada DISKANLA MEDAN agar membantu bibit ikan lele dumbo dan sekaligus memberikan pembinaan,pengarahan, ucap nya.
Disisi lain Ir.H. A. WAHID Msi saat dikonfiormasi diruangan kerjanya (1/4) mengatakan kepada OR Kebijakan dalam pembangunan perikanan adalah Pengendalian Perikanan Tangkap, Pengembangan Perikanan Budidaya dan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Diskanla Medan akan membantu bibit ikan lele dumbo , sekaligus memberikan pembinaan,pengarahan, karena itu, kita berupaya untuk meningkatkan produksi budidaya ikan . Mudah-mudahan budidaya ikan lele dumbo dapat meningkat penambahan keuangan para masyarakat nelayan khususnya di Medan Utara dan marilah kita bersama untuk menggalakkan budidaya tersebut. Ucapnya
Ir H.A.Wahid juga menambahkan Dalam hal Meningkatnya permintaan ikan berkualitas dan bermutu sehingga dapat bersaing di pasar global .stakeholder perikanan budidaya harus melakukan 3 (tiga) hal, antara lain: (1). Produksi super efficient, yaitu para pembudidaya mampu memproduksi ikan dengan biaya yang paling murah, dengan menekan biaya produksi sedemikian rupa sehingga dapat menjual dengan harga yang lebih murah (affirdable) dibandingkan negara lain. Super Efficient dapat diwujudkan dengan menerapkan cara budidaya yang benar sehingga peluang keberhasilan tinggi, menurunkan biaya - biaya yang tidak perlu dan menggunakan sarana dan prasarana serta sumber daya alam secara tepat guna.
(2). Real quality, kedepan masyarakat maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi akan menuntut makanan yang berkualitas terbaik dan tersedia secara kontinyu. Mutu baik berarti memenuhi standar kualitas/mutu yang dipersyaratkan (acceptable), sedangkan kontinyu berarti mutunya harus dijaga agar tidak berfluktuasi yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan konsumen,
dan (3). Mega marketing, produk perikanan harus mempunyai pasar yang luas. Hal ini menuntut para pengolah/processing agar dapat menciptakan produk yang bernilai tambah dan lebih bervariasi sehingga membuka pasar yang lebih luas.
Selain itu, pembudidaya akan dituntut untuk memperbanyak keanekaragaman species yang dipelihara untuk menyediakan pilihan yang lebih banyak kepada konsumen sehingga konsumen mudah mendapatkannya (accessible).
Perikanan budidaya kelak harus mampu meningkatkan konstribusinya secara nyata terhadap sektor perikanan secara keseluruhan. Keberhasilan ini dapat dicapai dengan baik, apalagi terdapat dukungan dan peran aktif semua stakeholders dari hulu sampai ke hilir, termasuk di dalamnya Masyarakat Akuakultur Indonesia.(ROY)
PEMERINTAH PUSAT DAN SUMUT HARUS SEGERA MEMBANGUN
Perluasan PPSB Belawan Dan PPN Sibolga, KARENA MENDATANGKAN PAD YANG BESAR.
Belawan:OR
Percepatan pembangunan Kelautan dan perikanan di sumatera utara harus segera di tingkatkan agar pendapatan hasil daerah meningkat (PAD), pemerintah pusat dan daerah harus secepatnya membangun pasilitas yang memadai diareal PPSB ( Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan ) gabion belawan dan PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) nauli sibolga, upaya pemerintah untuk meningkatkan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya PPSB gabion belawan saat ini kami nilai belum terlihat karena kondisi pelabuhan tidak teratur ,dan pasilitas yang digunakan para pengusaha sektor kelautan di gabion belawan,mengunakan dermaga yang mereka bangun secara pribadi ,akibat keterlambatan pemerintah pusat dan daerah membangun perluasan dermaga dan lemahnya pengawasan tersebut ,dampak dari kurangnya perhatian pemerintah harga ikan selalu mahal dan tidak terjangkau harganya oleh masyarakat sementara kampanye gerakan makan ikan sering dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi seperti ini, pemerintah pusat harus secepatnya membangun perluasan dermaga gabion belawan dan sibolga, yang mana akibat keterlambatan pembangunan tersebut pengusaha seenaknya,sehingga membuat harga ikan melambung tinggi,demikian dikatakan Koordinator DPP Aswd Roy Andre dan Nazaruddin selaku ketua kelompok nelayan KUB di Pekan Labuhan, Sabtu (29/3)
Bung Roy menambahkan, Pelabuhan belawan sebagai ujung tombak pelaksana program serta menggalang keterpaduan bersama sektor terkait lainnya, Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan, sehingga kekuatan sektor ini terkandung dalam potensi ekonominya dan dapat dioptimalkan menjadi salah satu pilar keunggulan kompetitif bangsa dalam pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Hal tersebut didasari dengan pertimbangan antara lain:
(1) potensi sumber dayanya besar dan beragam, serta memiliki daya saing yang cukup tinggi; (2) memiliki keterkaitan yang kuat terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya; (3) sumber dayanya merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang bila pengelolaannya dilakukan secara tepat dan benar; (4) tingkat pengembalian dan keuntungan investasi relatif tinggi sehingga merupakan sektor ekonomi yang efisien; (5) daya serap tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan tinggi, dan (6) dapat menghasilkan devisa bagi Negara. Ujarnya. (Roy)


Tangkap Pelaku Traffiking Dan pemerkosaan Anak Dibawah umur, terjadi di kab,sergei dan tanjung balai,
KAPOLDASU harus tegas untuk menindak pelakunya,
Medan :OR
Terkait lamban kinerja polres serdang bedagai dalam melakukan penangkapan Irawati alias Wati yang membawa anak di bawah umur tanpa sepengetahuan kedua orang tua korban yaitu Yudi Supratman penduduk desa baja ronggi kecamatan dolok masihul dan Marlina br Simatupang penduduk desa pergulaan kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai akibat perbuatannya tersebut telah merugikan masa depan anak dibawah umur hinga terjadinya pemerkosaan yang dialami Juli Winda Sari umur 12 tahun dan Novita Sari umur 15 tahun yang dilakukan Supri,Irul dan Iyus warga kota tanjung balai dan kasus yang menimpa kedua putri mereka sudah dilaporkan kepolres serdang bedagai dengan laporan polisi NO:POL.LP/28/I/2008/Sergai,tanggal 30 januari 2008 tentang melarikan perempuan yang belum dewasa Dan Laporan Polisi NO. POL:LP/29/I/2008/sergai,tanggal 30 januari 2008 tentang melarikan anak yang belum dewasa .akan tetapi dalam kasus tersebut pelaku dijerat pasal 332 ayat (1) ke le Subs pasal 330 dari KUHPidana sementara UU NO 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak dilibatkan apakah polres sergai tidak mengerti tentang UU perliduggan anak demikian dikatakan ibu RASIANI orang korban, pada OR dikantor Kabiro Ombusdman Rakyat Sergai,tegas nya
Disamping itu tanggapan yang disampaikan Muslim Harahap,SH selaku Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitasi Pelayanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara dikantornya Jl.diponegoro No. 30 Medan, Rabu (2/4) kepada OR mengatakan, sangat meyesalkan atas tindakan Kapolres Sergai yang terkesan tidak menindak lanjuti pengaduan tersebut bahkan Kapolres Sergai diduga menutupbutpi oknum pelaku trafficking (perdagangan anak),seharusnya kasus ini tidak dimasukkan kedalam Undang-undang KUHP akan tetapi kasus ini adalah melanggar UU.No 23 tahun 2002 pasal 81 ayat 1 tentang perlindungan anak sejalan dengan UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak,UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak,UU.No 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention yang isinya anak adalah bahagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin,dilindungioleh orang tua,keluarga,masyarakat,pemerintah dan Negara Republik Indonesia.
Untuk itu diminta kepada Kapoldasu agar mengusut tuntas kasus tersebut dan juga Kapoldasu harus mengevaluasi kinerja Kapolres sedang Bedagai dalam hal kasus trafficking tersebut dan dimintakan juga kepada Kapolres Tanjung Balai untuk menangkap pelaku pemerkosaan anak dibawah umur dan tanpa pilih kasih.
Muslim Harap,SH menambahkan dalam waktu dekat ini akan menyurati pihak Kapoldasu,Kapolres Serdang Bedagai dan Polres Tj.Balai yang mana initinya pelaku tarfficking harus ditindak tegas.
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Bripka Sugiono selaklu Juper diruang kantor Sat Reskrim Sergei,Selasa (1/4) mengatakan ke OR,kami tidak berhak menangkap pelaku tersebut itukan hak Jaksa, dan jika Ibu korban tidak terima atas keputusan kami silahkan pukul-pukul saya, ungkapnya. Sementara AKP Nasran selaku Kasat Reskrim Polres Sergei sepertinya tidak berkeinginan ditemui wartawan OR.Sementara ditempat terpisah Kasat Reskrim Polres Tj.Balai dikantornya,Jum’at (4/4) mengatakan ke OR, dalam hal ini pihak Kapolres T.Balai siap menangkap para pelaku pemerkosa tersebut,apabila ada perintah dari Kapoldasu hal ini dikarenakan laporannya yang terjadi di wilayah Sergai,seharusnya Kapolres Serdang Bedagei ada koordinasi terhadap Kapolres T.Balai,namun sampai saat ini belum ada koordinasi tentang hal tersebut.Tegasnya

JEMBATAN PENGHUBUNG DUSUN 11 DENGAN DUSUN I DESA TANJUNG REJO
DITELANTARKAN DINAS JALAN DAN JEMBATAN
Deli serdang :OR
terlantarnya pembangunan jembatan sepajang 120 meter lebar 4 meter dan hanya tujuh pondasi tiang jembatan yang bisa dilihat saat kita akan melintas ke dusun XI tri mulyo didesa tanjung rejo kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang,yang mana jembatan penghubung dusun XI tri mulio yang dihuni 900 kepala keluarga yang rata-rata perkerjaan mereka bercocok tanam padi,sawit dan tani tambak udang saat sulit sekali untuk mengangkut hasil bumi yang akan mereka jual dikarenakan jembatan penghubung dengan dusun I yang saat ini belum terselesaikan hal ini dikatakan kepala dusun XI tri mulyo miswad pada OR baru-baru ini

Hal yang sama juga dikatakan WAGIO ketua polmas baru-baru ini kepada OR di desa tanjung rejo kecamatan percut sei tuan,kami minta dinas jalan dan jembatan propinsi sumatera utara segera menyelesaikan jembatan yang di telantarkan dan sampai saat ini,dan kami minta pemerintah pusat membantu sumur Bork arena masarakat desa tanjung rejo sulit mendapatkan air bersih.tegasnya
Disisi lain kepala desa tanjung rejo Sahroni.SE diruangan kerjanya mengatakan ke OR bahwa hal tersebut saat ini memang belum diselesaikan,dan warganya memang sulit mendapatkan air bersih terutama yang tinggal didusun XI ,beliu juga menambahkan saya berharap agar jembatan tersebut cepat diselesaikan dan bantuan sumur bor.ucapnya
Hasil pantauan OR tentang kepala desa tanjung rejo saat menemui beberapa warga mengatakan pak kades Sahroni memang dekat dengan warga dan selalu mementingkan urusan warganya dan kami sangat berterimah kasih pada pak kades yang selalu memikirkan nasib kami.(roy)





tengki CPO di depan polres kppp belawan
KAPOLDASU SEGERAH MEMBENTUK TIM
Medan,OR
Terkait penangkapan 2 unit Tangki pengangkut minyak sawit (CPO) terindikasi bercampur dengan oli kotor oleh Kapolres KPPP Belawan yang pada hari rabu tanggal 20 Pebruari 2008 yang disinyalir milik PT Sarana Agro Nusantara (PT.SAN) yang diangkut tangki BK.8700 BK dan BK.8715 DT.Sementara minyak sawit tersebut berasal dari PTP N II Bah Jambi Kabupaten Simalungun Propsu,hasil penangkapan itu super tangki berhasil melarikan diri sedangkan 2 unit tangki tersebut ditahan pihak KPPP Belawan sebagai barang bukti,akan tetapi dalam seminggu kemudaian pada hari kamis tanggal 28 Pebruari 2008 jam 19.00 Wib terlihat dari salah satu tangki yang bermuatan CPO hasil tangkapan Polres KPPP Belawan,kedua tangki sudah tidak berada dihalaman Polres KPPP Belawan,hal ini menjadi sorotan beberapa kalanagan publik.Ada apa dengan Polres KPPP Belawan.Demikian dikatakan seoarang buruh pelabuhan Belawan yang tidak mau disebutkan namanya ke koran ini.
Menyinggung masalah raibnya tangki CPO hasil tangkapan KPPP Belawan tersebut Budi Utomo,SH selaku praktisi hukum dan Pengacara di Medan,mengatakan ke OR,Rabu (19/3),seharusnya barang bukti tersebut jangan berpindah tempat,apalagi benar-benar tangki CPO tersebut tidak lagi berada ditempat,untuk itu dimintakan kepada Pihak Kapoldasu untuk menurunkan segera jajarannya untuk menyelidiki kasus tersebut dan jika ada oknum yang bersalah agar segewra ditindak, karena sudah saatnya setiap tindakan yang menjurus merugian negara dalam bentuk apapun pihak kepolisian harus super aktif untuk menindak tegas pelakunya tanpa pilih bulu.Tegasnya.
Hal senada disampaikan Muslim Muis,SH selaku Kepala Divisi Advokasi HAM & Demokrasi Lembaga Bantuan Hukum Medan,di kantornya Jl.Hindu, No.12 Medan,mengatakan ke OR, Kita minta Kapoladasu untuk segerah membentuk tim guna mengusut adanya dugaan hilangnya 1 unit CPO TANGKI di halaman KPPP Belawan yang mana sebelumnya CPO Tangki tersebut telah di tnagkap sebanyak dua unit, jiga hasil pengusutan oleh tim di temukan pelangaran maupun kejahatan maka Kopoldasu harus mengambil tegas guna menghukum jajarannya, karena tindakan tersebut dapat memperburuk citra kepolisian di mata masyarkat, apa lagi CPO Tangki itu sebagai barang bukti.
Ketika di konpirmasikan baru baru ini tentang dugaan hilangnya tangki CPO di halaman KPPP Belawan ke Kapolres melalui Ajudannya, dan selanjutnya Ajudan tersebut mengarahkan ke AKP Ramlan Selaku Bina Mitra, akan tetapi AKP Ramlan menganjurkan ke Kompol Sandi Nugroho selaku Wakapolers KPPP Belawan.Yang di terimah ajudannya dan selanjutnya ajudan tersebut mengarahakan kembali ke bagian Bina Mitra begitulah selanjutnya.Sehingga informasi yang di cari belum jelas sampai berita ini di turunkan. dan dua hari kemudian OR mengkomfirmasikan kembali kepada kasat Reskim kppp belawan dan mengatakan saya hanya bisa menjawab tiga pertanyaan dimana kejadiannya,kapan terjadinya dan kapan kejadiannya selanjutnya saya tidak tahu kemana berkas pemeriksaannya. Dan berkas sudah sampai keatasan saya.





SMKN MEDAN AKAN MENJADI SBI
Medan,OR
Dinas Pendidikan Kota Medan Dalam tahun 2008 ini akan mejadikan 3 SMK negeri Kota Medan yang berada di kawasan kejuruan untuk menjadikan Sekolah Betarap Internasional (SBI). Yang mana sekolah tersebut di antaranya adalah SMKN 2 Medan, SMKN 3 Medan dan SMKN 7 Medan, adapun ketiga sekolah tersebut akan di jadikan menjadi sekolah SBI karena sudah mempunyai keunggulan maupun kelebihan seperti SMKN 2 Medan yang telah mempunyai prestasi terkemuka untuk sesumatera Utara di bidang Teknilogi dan Siswanya sering mendapat utusan untuk Sumut di Tinggkat Nasional dan mempunyai murid yang terbanyak di antara sekolah lainnya sebanyak 1300 Orang dan SMKN 3 Medan berprestasi di bidang Kimia dan satu-satunya hanya di SMKN 3 di Kota Medan yang mencapai siswa cukup banyak hampir 1000 Orang dan SMKN 7 Medan berprestasi Juara bidang Bisnis Manajemen dan mempunyai murid yang terbesar di seluruh SMK Kota Medan demikian di katakan Drs H. Hasan Basri MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan melalui Drs.Resopinal sebagai kasi kurikulum SMK Kota Medan.ke Or, Senin (17/3) dikantornya jalan Pelita IV Medan.
Sekolah bertarap Internasional ( SBI) yang ada pana saat sekarng ini hanya di SMKN 1 Medan, SMKN 8 Medan dan SMK Teladan Medan. Untuk SBI tersebut harus mempunyai sarat-sarat di antaranya memiliki sertifikasi manajemen mutu ( SMM ) ISO 9001/2000. Empat mata pelajaran produktif ( Kejuruan) di sajikan dengan mengunakan bahasa Inggris ( Biligual atau dua bahasa ), memiliki fasilitas bengkel standart, mengasilkan produk utuh, pembelajaran teacing faktory ( pembelajaran seperti industri produk utuh), lingkungan sekolah yang green school atau sekolah lingkungan hijau, lulusan yang dapat di terimah dalam negri dan luar negeri dan memiliki pasilitas untuk tempat uji kopetensi ( TUK).
Maka pemerintah pusat akan mendorong sekolah SMKN 2 Medan dan SMKN 3 Medan untuk di dukung mendapat dana ADB ( Asian Developmant Bank) katanya.
(ANGGA).



HUT Aman Ke 10 Berlangsung Meriah
Medan.OR
Baru-baru ini Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sesumatera Utara pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2008 telah merayakan Hari Ulang Tahun yang ke 10 tahun yang acara tersebut diadakan di Perkebunan Masyarakat Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan.
Acara kegiatan tersebut sangat meriah, masyarakat adat dan sekitarnya sangat antusia dalam mengikuti HUT tersebut,hal ini terlihat banyak masyarakat yang hadir dalam acara tersebut juga dihadiri Sekjen AMAN Abdon Nababan yang turun labgsung dari Jakarta.
Sementara Abdon Nababn selaku Sekjen AMAN dalam kata sambutannya mengatakan jika PTPN II tidak dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi antara PTPN II dengan masyarakat BPPRI maka PTPN II bubarkan saja.tegasnya
Hal senada juga dikatakan anggota DPRDSU dari komisi E Drs.H.Nurdin Ahmad,Samsul Hilal dan Drs P Nakhe.17/3 ketika menyambut unjuk rasa dame masyarakat adat nusantara di DPRDSU.lebuh lanjut Nurdin Ahmad mengatakan jika perlu kita akan minta Poldasu untuk menangkap oknum yang merampas tanah rakyat dan kita juga akan meminta Mentri BUMN untuk melihat langsung persoalan tanah rakyat ini.ucapnya
Pantauan OR dilapangan Dalam acara itu turut dimeriahkan sejumlah beberapa seni tari dari beberapa daerah tari adat,diantaranya tari Melayu,tari Minang Kabau, tari Batak dan lain-lain.
Acara tersebut dimulai dari pukul 14.00 Wib yang diawali dengan menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan ditutup dengan Do’a serta makan bersama. (AM Damanik)





Terkait Dana BOS PERIKSA KEPSEK SMPN 31 MEDAN
Medan.OR
Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang telah dikucurkan pemereintah Pusat melalui Pemko Medan cq Dinas Pendidikan Kota Medan yang melalui APBN seharusnya disalurkan sesuai prosudur yang berlaku,namaun sangat disayangkan Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Medan diduga melakukan penyimpangan terhadap dana tersebut.Demikian dikatakan Ketua Komite SMPN 31 Medan baru-baru ini ke OR.
Selain itu sejumlah tanda tangan siswa SMPN 31 Medan yang terindikasi dipalsukan juga harus diusut tuntas dalam penerimaan dana BOS tersebut.
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala sekolah SPMN 31 Medan,namun tidak dapat ditemui sepertinya pihak Kepsek menghindari dari kejaran dari wartawan OR.
Untuk itu beberapa wali murid meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota agar menindak tegas Kepala sekolah yang bersangkutan demi kelancaran proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
Sementara Bung Budi Utomo,SH selaku praktisi hukum dan pengacara dikantornya di Medan,Jum’at (4/4) mengatakan ke OR,Perbuatan yang mengambil hak orang lain tanpa didasari peraturan itu adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.Untuk itu adanya dugaan penyimpangan disekolah SMPN 31 Medan menjadi PR bagi Dinas Pendidikan Kota Medan dan disamping itu jika memang ada tanda-tanda penyimpangan,maka pihak Dinas agar segera mengambil tindakan tegas. Katanya. (AM.Damanik)