Tuesday, April 20, 2010

KEKERINGAN- Para petani di Desa Alur Merbau sedang memperlihatkan hasil panen mereka yang gagal akibat sawahnya kekeringan


Selasa, 31 Maret 2009

KEKERINGAN- Para petani di Desa Alur Merbau sedang memperlihatkan hasil panen mereka yang gagal akibat sawahnya kekeringan



LANGSA- Sedikitnya 5000 hektar lahan sawah milik warga di Kecamatan Langsa Timur mengalami kekeringan. Akibatnya panen padi warga untuk tahun ini di kecamatan tersebut mengalamai gagal panen, Senin (30/3).

Adapun 5000 areal sawah tersebut berada di Desa Alue Merbau, Desa Bukit Metuah, Desa Senebok Antara, Desa Alur Pinang dan Desa Matang Cengai. Menurut salah seorang petani Desa Alue Merbau, Mahmud Nasution (52), kekeringan itu terjadi akibat cuaca panas beberapa pekan terakhir ini.

Selain itu juga kerena tidak berfungsinya saluran irigasi yang berada di desa tersebut, "Sudah tiga bulan lahan pertanian tidak bisa dialiri air, karena tanggul saluran irigasi yang berada di Desa Bukit Metuah dan Desa Lubuk Punti, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang yang biasanya mengaliri air ke sawah kami, pada Desember 2008 lalu telah jebol (hancur-red)," sebutnya.

Dia menerangkan, keringnya sawah mereka diawali saat terjadinya malapetaka pecahnya tanggul irigasi yang selama ini mengairi sawah mereka. Sejak saat itu air tidak lagi dapat mereka peroleh, sehingga lahan tanaman padi mengalami kekeringan dan hasil panen pada tahun ini menurun drastis.

"Biasanya dengan luas lahan 13 rante, kami dapat mengasilkan padi hingga 2,8 ton, namun panen kali ini hasil yang kami dapatkan hanya 1 ton saja karena padi banyak yang mati dan kosong," terang Muhammad lagi

Yang sangat disayangkan lagi, akibat gagal panen itu sejumlah petani mulai patah semangat dan enggan untuk menanam padi lagi di lahan tersebut. Areal perawahan mereka tersebut mulai ditinggalkan, karena modal yang dikeluarkan dengan hasil tidak berimbang.

Sementara itu, salah seorong tokoh Pemuda Kota Langsa, Edi Syahputra, menyikapi kondisi gagal panen tersebut mengatakan, dirinya sangat menyesalkan sikap ketidakpedulian Pemko Langsa. Menurutnya, tidak seharusnya pihak Pemko tidak peduli dan menelantarkan kondisi yang dialami masyarakatnya itu.

Apalagi petani yang berada dikawasan Langsa Timur diketahui sejak berdirinya Pemko Langsa yang dimekarkan dari Kabupaten Induk Aceh Timur hingga kini telah memberikan kontribusi tidak sedikit dari hasil pertanian palawija kepada pemerintah.

"Daerah ini merupakan lumbung padi satu-satunya milik Kota Langsa, Pemko Langsa harus segera mencari solusi untuk melakukan perbaikan irigasi tersebut, jangan sampai masyarakat di sana (Langsa Timur) terus menderita dengan rusaknya irigasi," harap Edi. (dai)

Aral Sea, Kekeringan Terparah Sepanjang Sejarah




Aral Sea, Kekeringan Terparah Sepanjang Sejarah




Aral Sea, Kekeringan Terparah Sepanjang Sejarah
Selasa, 06 April 2010

SICHUAN - China selatan dinilai mengalami kekeringan terparah sepanjang sejarah, bahkan bencana ini juga disebut-sebut sebagai salah satu bencana planet yang paling mengejutkan.
Bencana itu mendesak para pemimpin Asia untuk meningkatkan upaya memecahkan masalah itu, kekeringan tersebut berdampak pada 61,3 juta di provinsi Guangxi, Sichuan, Guizhou, Yunnan kota Chongqing dan daerah sekitarnya

Bahkan, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan danau terbesar keempat di dunia, Aral Sea, telah menyusut 90 persen sejak sungai yang sebagian besar mengisinya telah dialihkan ke proyek Soviet untuk meningkatkan produksi kapas di wilayah kering.
Kementrian China dalam Hubungan Sipil telah mengeluarakan pernyataan singkat tentang bencana dan orang kedua dalam Partai Komunis China, Wen Jiabao telah melakukan kunjungan keliling daerah yang terkena dampak kekeringan, dengan iring-iringan tentara.
Pasokan air minum untuk 18 juta orang dan air untuk 11,7 juta ternak dan 5 juta hektar lahan pertanian, masih utuh sedangkan lebih dari 1,15 juta hektar lahan telah menjadi rusak parah.
Kerugian ekonomi secara langsung diperkirakan 2,85 miliar dolar.
Wen Jiabao datang ke Qujing, kota di Provinsi Yunnan pada 19 - 21 Maret untuk menginspeksi wilayah itu. Beijing News melaporkan dia mengatakan kepada kader partai setempat "bersiap dengan keadaan terparah" setelah dia mendapat informasi bahwa jutaan hektar tanaman gagal produksi karena kekeringan di kota ini.
Dalam tanggapannya, Kementrian Keuangan dan Hubungan Masyarakat China telah mengalokasikkan dana bantuan sejumlah 155 juta yuan untuk menanggulangi dampak kekeringan, dengan rata-rata 3 yuan atau Rp 4.300 perorang.
Provinsi Guizhou mengeluarkan pernyataan resmi pada 19 Maret, melaporkan bahwa bencana kekeringan telah berdampak pada 84 wilayah, kota dan daerah lain yang penduduknya lebih dari 17,3 juta dan lebih dari 3,1 juta kekurangan makanan.
Beberapa laporan mengindikasikan keadaan pada waktu jaman pahit dahulu seperti jaman pengumpulan hasil bumi yang disebut sebagai Lompatan Besar Kedepan, dimana hampir seluruh penduduk mengalami kelaparan dan banyak yang bisa selamat oleh dedaunan, sayuran hutan dan makanan yang setengah busuk.
Chongqing Morning Post memberitakann beberapa penduduk di desa Xiaowanshan di Provinsi Yunnan bisa selamat dengan memakan apa yang disebut sebagai "tumbuhan domba kelaparan" tumbuhan liar yang dombapun tidak mau memakannya. Penduduk desa ini mengatakan bahwa mereka tidak punya persediaan apapun untuk mereka makan di rumah.
Dampak kekeringan di Yunnan melebihi segala kekearingan lebih dari ratusan tahun, menurut departemen meteorologi setempat. Diperkirakan sampai bulan Mei, satu dari empat orang tidak akan punya air minum.
Kekeringan mulai pada musim gugur tahun lalu dan berlanjut sampai tiga musim berturut-turut. Dan bisa berlanjut sampai awal musim panas. Tujuh juta orang diperkirakan akan menderita dan berdampak pada kekurangan makanan.
Guangzhou Daily juga memberitakan pernyataan pejabat dari Wilayah Mile di Yunnan, pada 22 Maret. Dia mengatakan, "panen pertama dari tanaman musim semi untuk jagung, gandum dan kacang-kacangan tidak ada sama sekali alias nol. Kami tidak bisa menanam bijih pada akhir musim semi. Jika tidak ada hujan sampai bulan Mei, tanaman utama seperti padi dalam keadaan bahaya. Rakyat akan mengalami kelaparan."
Shuitang dan Wenshan dianggap sebagai desa-desa terkering di Yunnan. Berlokasi di puncak gunung diketinggian 5.906 kaki diatas permukaan laut.
"Selama tiga bulan terakhir tidak ada sayuran segar. Banyak orang mencari tanaman liar di gunung. Tidak ada air minum, apalagi air untuk irigasi." Menurut Li Shaozhong, anggota staff desa Shuitang, seperti dilaporkan oleh City Express.
Li mengatakan meminta dengan berlinang air mata agar penduduk meninggalkan desa. "Apakah anda akan menunggu mati dahaga?" katanya kepada mereka.
Di Shibanfang, wilayah Yanshan, Wang Chaoyun, seorang sekretaris partai mengatakan kepada The Epoch Times, "Kami mengalami kekeringan yang sangat berat, warga desa harus mencari air sejauh 7 kilometer jaraknya. Semua orang tidak bisa melakukan apapun kecuali berjuang melawan kekeringan.
Sungai dan telaga semuanya kering total. Tidak ada air disumur atu di bak penyimpanan air. Tidak ada sayuran. Tanaman gandum semuanya mati. Bahkan pohon-pohon di gunung juga layu. Tidak ada apapun yang tersisa," kata Wang.
Yang Mingquan , seorang warga desa dari Kota Xingyi, Provinsi Guizhou mengatakan kepada The Epoch Times, bahwa tidak ada huja sejak 15 Juni tahun lalu. Sumur alam setempat juga semuanya kering, penampungan air secara dasar telah mengering, karena sungai tidak ada airnya. Semua anak sungai di desa-desa semuanya hilang. Tanaman gandum dan bijinya semuanya mati. Semua sayuran mati."
Dia mengatakan warga setempat harus mencari air setiap hari dari suungai yang terdekat berjarak 30,5 km. Pemerintah setempat harus menyediakan air minum 2,2 liter air mium perorang.
Yang mengatakan, "Sekarang tidak ada air untuk kuda, domba dan babi. Sebagian besar telah pada mati atau dijual. Tidak ada yang mampu memelihara lagi. Masyarakat sekarang berjuang untuk hidup."
Yang merefleksikan pada intruksi Wen Jiabao kepada kader partai. Dia mengatakan bahwa arti sebenarnya dari "Bersiaplah pada yang terburuk" adalah "Bencana ini adalah ancaman hidup dan mati.

Laut Aral Kini Menjadi Gurun Gersang









Laut Aral Kini Menjadi Gurun Gersang
06 Apr 2010


LAUT ARAL, Uzbekistan (Suara Karya) Danau Aral, dulunya dikenal sangat indah dan menjadi daerah tujuan wisata dunia. Namun kini, danau keempat terbesar di dunia yang biasa disebut Laut Aral itu, dalam kondisi mengenaskan dan terancam menjadi gurun gersang karena jumlah airnya kian minim. Danau yang dulu nan indah itu, kini mengering dan hanya memiliki 10 persen air.

Pemandangan yang memprihatinkan itu disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon, Minggu (4/4) saat dia mengunjungi Uzbekistan. Ban menilai bahwa kekeringan yang terjadi di Laut Aral, yang terletak di Asia Tengah, merupakan salah satu bencana lingkungan terburuk di bumi.

Maka, mantan menteri luar negeri Korea Selatan itu juga mendesak agar para pemimpin negara di Asia Tengah melakukan upaya untuk mengatasi persoalan di Laut Aral, yang terletak antara utara Kazakhstan dan selatan Uzbekistan itu.

Pernah dinobatkan sebagai danau terbesar keempat di duqia dan salah satu danau ter-indah di dunia, kapasitas air di wilayah yang umum disebut Laut Aral itu telah menyusut hingga 90 persen. Penyebabnya, banyak sungai yang mengalir ke Laut Aral kini sebagian besar dialihkan ke sebuah proyek Uni Soviet di masa Perang Dingin untuk mendongkrak produksi kapas di daerah gersang tersebut.

Danau yang makin menyusut ini menyebabkan ekonomi yang bergantung pada perikanan bangkrut dan membuat kapal-kapal penangkap ikan terdampar di tanah kosong berpasir yang merupakan dasar danau sebelumnya. Penguapan air menimbulkan lapisan-lapisan pasir bergaram yang bisa dibawa terbang oleh angin hingga mencapai Skandinavia dan Jepang, serta menimbulkan masalah kesehatan pada warga setempat.

Dalam kunjungannya ke lima negara pecahan Uni Sovyet di kawasan Asia Tengah itu, Ban menggunakan helikopter untuk mencapai lokasi Laut Aral. Ban menyatakan keheranannya saat debu tebal menyembur ke udara saat heli yang membawanya memualai pendaratan tepat di pinggir danau yang berubah menjadi padang pasir itu.

Ban juga berkunjung ke Muynak, Uzbekistan, sebuah kota di tepi pantai di mana sebuah dermaga membentang di antara gurun, dan sejumlah unta berjalan perlahan di dekat rongsokan badan kapal yang terdampar. "Di dermaga itu, saya tidak bisa melihat apapun kecuali kuburan kapal," kata Ban kepada para wartawan setelah tiba di Nukus, kota terdekat dan ibukota wilayah otonomi Karakalpak di Uzbekistan. Senin.

"Jelas ini merupakan salah satu bencana terburuk, bencana lingkungan di dunia. Saya sangat terkejut," lanjut Ban. Bencana kekeringan Laut AraJ merupakan salah satu persoalan utama yang diperhatikan Ban dalam kunjungan enam hari ke wilayah Asia Tengah tersebut. Dia meminta semua pemimpin negara menyingkirkan permusuhan dan persaingan, dan bekerja sama memperbaiki kerusakan lingkungan ini.

Kekeringan laut Aral Sea Bencana Paling Mengejutkan



laut aral kekeringan




Kekeringan laut Aral Sea Bencana Paling Mengejutkan




Kekeringan laut Aral Sea Bencana Paling Mengejutkan





Kekeringan laut Aral Sea Bencana Paling Mengejutkan




05/04/2010

Kekeringan laut Aral Sea Bencana Paling Mengejutkan

Jakarta - Kekeringan di Aral Sea dinilai sebagai salah satu bencana planet yang paling mengejutkan, dan mendesak para pemimpin Asia untuk meningkatkan upaya memecahkan masalah itu.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan danau terbesar keempat di dunia itu, telah menyusut 90 persen sejak sungai yang sebagian besar mengisinya telah dialihkan ke proyek Soviet untuk meningkatkan produksi kapas di wilayah kering.

Penyusutan laut telah merusak perekonomian nelayan. Penguapan laut juga meninggalkan lapisan pasir yang sangat asin, dan dapat dibawa angin sejauh Skandinavia dan Jepang, dan mengganggu masyarakat setempat dengan masalah kesehatan.

Ban telah berkeliling dengan helikopter sebagai bagian dari kunjungan ke lima negara Asia Tengah Soviet. Perjalanannya termasuk di Muynak, Uzbekistan, sebuah kota tempat dermaga yang mengering dan menakutkan.

"Di dermaga, aku tidak melihat apa-apa, aku hanya bisa melihat kuburan kapal," kata Ban setelah tiba di Nukus, kota terdekat yang cukup besar dan ibukota daerah otonom Karakalpak.

"Ini jelas salah satu bencana terburuk bencana lingkungan dunia. Aku sangat terkejut," katanya.

15% Kerusakan Hutan Sumut Akibat Pembalakan Liar



Senin, 19 April 2010
Medan | Sebanyak 555 Ribu hektare hutan lindung di Sumut mengalami kerusakan. 15% kerusakan hutan diantanya diakibatkan pembalakan liar.

Demikian diungkapkan Kadis Kehutanan Sumut, JB Ringo-ringo Senin (19/04), saat memberikan keterangan di Poldasu.

"Data terakhir terdapat 3,7 juta kawasan hutan di Sumut dan sebanyak 15% telah rusak akibat pembalakan, dan perluasan areal perkebunan. Ini diduga penyebab utama terjadinya bencana alam dan banjir bandang," ungkap JB Ringo-ringo.

Terkait keterlibatan oknum Dinas Kehutanan Kabupaten yang tersandung masalah pembalakan, Kadis Kehutanan Sumut, JB Siringo-ringo sendiri menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak Kepolisian.

“Kita telah kumpulkan data-data, setiap izin mencakup 25 hektare, terdapat 3 buah izin yang di keluarkan, jadi semuanya mencapai 75 hektare, dan diketahui areal tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan hutan konversi, jadi jelas ini pelanggaran,” ucapnya.

Untuk menecegah kerusakan hutan yang lebih parah, saat ini Dinas Kehutanan Sumut bekerjasama dengan Poldasu, untuk mengungkap kerusakan kawasan hutan di Sumut akibat pembalakan liar.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berjalan efektif untuk menjaga kelestarian hutan di Sumut,” harapnya. (raj)

KPK Tetapkan Gubernur Sumatera Utara Tersangka



Selasa, 20 April 2010
Medan | Sejumlah pegawai kantor Gubernur Sumatera Utara terkejut mendapat kabar bosnnya, Gubernur Syamsul Arifin, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun tidak sedikit pegawai kantor Gubernur Sumatera Utara bersikap biasa.

"Apa benar? Jam berapa beritanya?" tanya seorang pegawai kantor Gubsu di lanti 4 yang menolak menyebut namanya di Medan, Selasa (20/4).

Tapi ada yang aneh dengan kabar Syamsul Arifin Ditetapkan sebagai tersangka. Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Edy Sofian yang jarang datang ke ruang humas kantor Gubernur tiba-tiba terlihat dan berbincang dengan para wartawan.

"Saya harap kita semua dapat memakluminya, masalah itu terlalu sensitif. Ntar dinilai kami tidak loyal," selinting ucapan Kadis Kominfo kepada wartawan.

Sementara, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK telah menetapkan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin sebagai tersangka atas dugaan korupsi keuangan daerah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam kurun 2000 sampai 2007.

"Kasus itu telah ditingkatkan ke proses penyidikan sejak pekan lalu dengan tersangka Syamsul Arifin, mantan Bupati Langkat," kata Johan.

Johan mengatakan, KPK telah memiliki bukti cukup untuk menetapkan mantan bupati Langkat itu sebagai tersangka. Dugaan korupsi itu diperkirakan membuat negara mengalami kerugian Rp31 miliar.

Dalam hal ini, kata Johan Budi, KPK akan bekerjasama dengan penegak hukum di Sumut untuk mengusut kasus dugaan korupsi itu.(ar)

Friday, April 9, 2010

Hari Ini 1457 Sapi Impor Australia Masuk Sumut “Hewan Impor Seharusnya Dikarantinakan”

Selasa 06/04/2010,
MEDAN | DNA - Terbukti Sumut belum mampu swasembada daging, menyusul masuknya kembali ribuan ekor sapi asal Brome Australia ke Sumut melalui Pelabuhan Belawan sesuai catatan sebelumnya beberapa bulan ini masuk sebanyak 2489 ekor, 1258 ekor, 1385 ekor dan 3210 ekor.







(foto:dnaberita/agusleo)
Lagi ribuan ekor sapi-sapi impor masuk yang seharusnya dikandangkan terlebih dahulu di karantina hewan Belawan namun entah kenapa sapi-sapi impor itu mulus lolos dari Belawan

Kali ini ribuan ekor atau sekitar 1457 sapi impor Australia itu masuk lagi di Pelabuhan Belawan Selasa (6/4) sekira pukul 23.00 WIB yang diangkut kapal khusus sapi bernama MV NORVANTES sandar di dermaga 202 Pelabuhan Citra Belawan.

Keagenan kapal pengangkut sapi dari Pelabuhan Darwin ke Belawan diketahui dilaksanakan pelayaran PT.GL sedangkan kegiatan EMKL serta pelaksanaan pembongkaran muatan sapi dikerjakan PBM TSP dan LUIS.

Belum diketahui persis apakah ribuan ekor sapi potong asal Australia yang hadir di pintu gerbang perekonomian Sumut tersebut sudah bebas penyakit virus sapi gila atau belum sebab ribuan ekor sapi diangkut kapal berbadan besar itu langsung diturunkan kedalam truk pengakutan sapi dengan tujuan belum diketahui secara pasti dibawa kemana.

Informasi yang berhasil terendus DNAberita, Selasa (6/4) dari Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) Pelindo I Cabang Belawan, rencananya kapal pengangkut khusus sapi dari Negara Kangguru itu akan kembali bertolak ke Pelabuhan Austaralia pada Rabu (7/4) pukul 23.00 WIB.

Ditempat terpisah, Roy Andre seorang aktivis kordinator ASWD Sumut wilayah kerja Medan Utara mendesak, pihak instansi terkait yakni Karantina Hewan harus lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan masuknya sapi impor tersebut, jika tidak, kita khawatir sapi tersebut terjangkit Virus sapi gila yang dapat mengancam kesehatan masyarakat Indonesia maupun terjangkitnya virus sapi gila ke sapi-sapi local.

“Karantina hewan jangan meloloskan begitu saja ribuan ekor sapi tersebut seharusnya terlebih dahulu dikarantinakan di kandang milik karantina yang ada di Gabion sebagaimana biasanya kita menyesalkan kalau sapi-sapi sebelumnya lolos begitu saja tanpa dikandangkan di kandang karantina hewan Pelabuhan”, jelas Aktivis ASWD tersebut.

Hutan Mangrove (Bakau-red) Sumut Rusak Parah Kerusakan hutan bakau (mangrove) terutama di Karang Gading, Kabupaten Deli Serdang dan Langkat, Sumatera

"Di Sumut kerusakan meliputi sekitar 6.000 hektare dari 15.765 hektare hutan bakau yang ada di provinsi ini," kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut Djati Wicaksono Hadi di Medan, Sabtu.

Oleh karena itu, kata dia, adanya kerusakan hutan bakau di Sumut harus secepatnya diatasi oleh dinas terkait, dan diselamatkan dengan cara dilakukan penghijauan.
Menurut dia, kerusakan hutan bakau di Sumut tidak hanya disebabkan adanya perambah hutan yang mengambil kayunya, tetapi juga akibat berubahnya fungsi menjadi lahan sawit atau tambak ikan.

Kegiatan yang merusak hutan bakau itu sudah berlangsung cukup lama, dan petugas BKSDA Sumut terus melakukan penertiban di lapangan.

Penertiban yang dilakukan dengan cara memperingatkan pemilik kebun sawit dan pemilik tambak untuk segera menghentikan kegiatannya.

Bahkan, kata dia, dalam melakukan penertiban di lapangan, petugas BKSDA banyak menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

Namun, menurut dia, petugas BKDSA tetap terus melakukan kegiatan tersebut, dan tidak terpengaruh dengan rintangan itu. "Ini adalah tugas BKSDA untuk menyelamatkan kerusakan hutan bakau," katanya.

Selain itu, petugas BKSDA terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penrusakan kawasan hutan bakau.

"Bagi warga yang masih melakukan pelanggaran, akan diproses melalui jalur hukum. Langkah itu untuk membuat jera pelakunya," kata Wicaksono.

Ia menyebutkan seluas 6.000 hektare kerusakan hutan bakau di Sumut terdapat di Karang Gading di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang yang mencapai sekitar 4.000 hektare.

Kemudian seluas 2.000 hektare di Desa Padang Halaban, Kecamatan Besitang, Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.

Ia mengatakan pihak BKSDA telah melakukan penghijauan seluas 800 hektare dengan menanam kembali tanaman bakau.

"Penghijauan di kawasan hutan bakau yang rusak parah itu terus dilakukan. Kawasan hutan suaka margasatwa tersebut harus diselamatkan dari kepunahan," kata Wicaksono. )

Pencurian BBM Melalui Pipa Pertamina Marak Kerugian Tak Terhitung

BELAWAN - Meski beberapa waktu lalu petugas Polres KP3 Belawan telah meringkus sejumlah pelaku pencurian BBM di Pipa Pertamina namun aksi pencurian BBM di jalur berbahaya tersebut masih marak terjadi.

Kawanan maling yang kerap mencuri minyak dari instalasi pipa pertamina kembali terjadi. Kali ini, pipa pertamina yang berada dikawasan Paluh Puntung, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan.

Seringnya pencurian minyak dari pipa pertamina ini diduga adalah sabotase dari segelintir orang yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan keselamatan orang banyak.

Informasi dilapangan diterima wartawan Jumat siang (09/04) menyebutkan, terungkapnya aksi pencurian untuk kesekian kalinya ini berawal ketika beberapa pertamina yang tengah melakukan patroli mencium aroma minyak tanah di tengah paluh (Rawa-Rawa) puntung yang berada sekitar 2 kilometer dari pinggir jalan Pelabuhan Raya Belawan atau persis dikampung Salam Belawan.

Penasaran dengan penciumannya, petugas lapangan tersebut melakukan penyelidikan dengan menyusuri pinggiran paluh. Persis di pinggir paluh puntung, jaringan pipa pertamina belah dibobol kawanan maljng. BBM jenis minyak tanah yang sedang dialirkan dari kapal tangker di Pelabuhan Belawan ke Depo Pertamina di Pekan Labuhan berceceran di Paluh-Paluh. Aksi pembobolan pipa pertamina ini kemudian diteruskan ke pihak menejemen PT Pertamina.

Usai menerima laporan dari petugas lapangan, petugas Pertamina bersama pihak Lantamal I Belawan menuju lokasi dimaksud dan langsung melakukan penutupan pipa yang bocor.

Karnas Girsang, kepala Security Depo Pertamina Pekan Labuhan di lokasi menuturkan, setelah menerima laporan kebocoran pipa pertamina, pihaknya segera melakukan penutupan agar aksi pencurian dapat dihentikan. “Pipa yang bocor telah kita tutup dan kita berharap agar aksi pencurian dapat dihentikan,”tegas Girsang.

Pihaknya menilai, maraknya aksi pencurian BBM dari pipa pertamina yang semakin marak tidak bisa dikatakan pencurian biasa. Pencurian ini di bisa dikatakan aksi sabotase yang dilakukan orang-orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

“Kami yakin kalau para pelaku pencurian diback up oknum-oknum tertentu. Kalau tidak memiliki beking tentu mereka tidak akan berani mencuri,”ungkap Girsang dengan yakinnya.

Dengan tegas Girsang mengatakan, bila ada orang-orang dalam pertamina terbukti terlibat didalamnya, pihaknya selaku pengaman akan menindak tegas dan akan berlanjut ke jalur hukum.

“Kita akan melakukan penyelidikan kearah itu. Kalau memang ada pasti akan ditindak tegas,”paparnya. Meskipun begitu, pihaknya berharap kedepannya, jaringan instalalasi pertamina yang berada dijalur tersebut akan aman dari aksi pencurian.

Saturday, April 3, 2010

ASWD: JANGAN SAMPAI ANAK CUCUK KITA DI WARISI AIR MATA. Wariskanlah Mata Air



ASWD: JANGAN SAMPAI ANAK CUCUK KITA DI WARISI AIR MATA. Wariskanlah Mata Air







ASWD: JANGAN SAMPAI ANAK CUCUK KITA DI WARISI AIR MATA. Wariskanlah Mata Air



ASWD: JANGAN SAMPAI ANAK CUCUK KITA DI WARISI AIR MATA. Wariskanlah Mata Air





ASWD: JANGAN SAMPAI ANAK CUCUK KITA DI WARISI AIR MATA. Wariskanlah Mata Air




ASWD: JANGAN SAMPAI ANAK CUCUK KITA DI WARISI AIR MATA. Wariskanlah Mata Air




Medan - Ketua Dewan Penasehat DPD PRESS ROOM Asosiasi Suara Wartawan Demokrasi (ASWD) Sumatera utara , ISKABDAR MUDA Didampingi Wakil bendahara DPD PRESS ROOM ASWD SUMUT JAWARIS GINTING Dan RUSLI serta Pengurus Lainnya mengatakan agar kita mengingatkan kembali pentingnya air bagi lingkungan termasuk manusia. Dalam kehidupan di dunia, makhluk hidup tidak akan terpisahkan oleh air makanya haruslah selalu dijaga.
“Jangan sampai anak cucu dan generasi kita yang akan datang, menerima warisan air mata, tetapi warisilah mata air,” ujar Iskandar dalam peringatan Hari Air se Dunia ke VXIII Di Kantor DPD PRESS ROOM SUMUT Jalan Kampung Lalang medan, Kamis (24/2). Iskandar mengatakan, kota medan Krisis air bersih dan air sudah banyak yang terkontaminasi oleh aktivitas manusia sendiri. Keadaan ini harus mendapat perhatian dan kepedulian nyata dari seluruh masyarakat mengingat air kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup.

Sementara Jawaris tarigan wakil bendahara mengatakan aswd dan para pemangku pemerintah harus mengalakan kepedulian sejak dini terhadap lingkungan untuk kepentingan orang banyak. “Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting, untuk kepentingan masyarakat umum, apabila ada segelintir orang yang melakukan pencemaran air, maka yang bersangkutan hanya mementingkan diri sendiri. Air harus digunakan dengan bijaksana untuk kepentingan masa kini dan mendatang, jangan sampai anak cucu kita diwarisi air mata, harus kita warisi dengan mata air,” kata nya dalam sambutannya.

jawaris tarigan juga merasa prihatin melihat kondisi lingkungan di kota medan. Jika dulu sungai dan belawan airnya jernih dan banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, sekarang sumber air tersebut sudah banyak yang menurun kualitasnya.

Pelelangan Yang Sedang Berlangsung PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Tahun Anggaran 2010

Satminkal : Direktorat Jenderal Cipta Karya

Propinsi : SUMATERA UTARA



No Nama Paket Pagu Dana Progres

1. Peningkatan Kinerja TPA Pematang Terap Kab. Serdang Bedagai (Paket PTSB)
Rp. 1,990,400,000 Daftar Peserta

2. Peningkatan Kinerja TPA Regional Aek Nabobar Kab.Tapanuli Tengah (Paket RAN)
Rp. 4,820,400,000 Daftar Peserta

3. Peningkatan Kinerja TPA Terjun Kota Medan (Paket TPA - T)
Rp. 1,300,000,000 Daftar Peserta

4. Perencanaan Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kota Medan Dan Kab. Asahan (Paket PPST 3R-MA)
Rp. 170,000,000 Daftar Peserta PQ

5. Penyusunan DED Air Limbah di RSH/Rusuna/Pesantren/Kampus/Nelayan Kota Medan (Paket DED-RSH-MDN)
Rp. 198,500,000 Daftar Peserta PQ

6. Penyusunan DED Air Limbah di RSH/Rusuna/Pesantren/Kampus/Nelayan Kota Tebing Tinggi (Paket DED-RSH-TT)
Rp. 198,500,000 Daftar Peserta PQ

Pembiayaan dan Pengendalian Departemen Sosial Tahun 2008

22/11/2008
DEPARTEMEN SOSIAL
URAIAN KEGIATAN SATUAN HARGA
(Dalam Rupiah) KETERANGAN
I. PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
A. Pembinaan Masyarakat Terasing
1. Pertemuan Pokja PKSMT lintas sektoral Tk. Propinsi Kegiatan 750.000
2. Pertemuan Pokja PKMT lintas sektoral terkait Tingkat Kabupaten (20 instansi) Lokasi 690.000
3. Bahan pendekatan dalam rangka P3S
(Pemantapan Persiapan Pemukiman Sosial) Lokasi 750.000
4. Pembuatan peta geografis lokasi pemukiman Lokasi 2.000.000
5. Analisis penyusunan, penggandaan laporan P3S dan Dokumentasi Kegiatan 500.000
6. Biaya operasional inventaris pemukiman Lokasi 125.000
7. Pembukaan dan penyiapan lahan, upah kerja Ha 550.000
8. Pembukaan/pembukaan jalan tembus/lingkungan Km 5.500.000
9. Pembuatan jembatan kayu M 800.000
10. Pembuatan rumah warga sangat sederhana 30 M2 Unit 2.400.000
11. Pembuatan rumah petugas 36 M2 Unit 4.385.000
12. Pembuatan balai serba guna 120 M2 Unit 9.500.000
13. Pembuatan rumah ibadah Unit 9.000.000
14. Pengadaan alat transportasi petugas (sepeda motor/honda wing) & pengurusan surat-surat Unit 5.000.000
15. Pengadaan bahan makan KKB KKB 60.000
16. Jaminan hidup petugas OB 60.000
17. Perlengkapan rumah warga binaan KK 60.000
18. Peralatan kerja warga binaan KK 60.000
19. Perlengkapan kerja petugas Paket 200.000
20. Perlengkapan rumah petugas Paket 500.000
21. Perlengkapan balai sosial Paket 1.500.000
22. Perlengkapan rumah ibadah Paket 1.000.000
23. Pengadaan pakaian warga Paket 90.000
24. Bantuan bibit tanaman pangan/palawija Batang 50.000
25. Bantuan bibit tanaman perkebunan (tanaman keras) Batang 29.500
26. Pengadaan pupuk dan obat hama Paket 30.000
27. Penempatan warga Kegiatan 1.650.000
28. Pembinaan PSK di lokasi Kegiatan 50.000
29. Bantuan ternak ayam/itik Paket 50.000 10 ekor
30. Bantuan ternak sapi secara kelompok (5 KK=1 sapi) Paket 1.000.000 1 ekor
31. Bantuan ternak kambing Paket 100.000 1 ekor
32. Kuda tunggang Paket 900.000
33. Penyuluhan sosial/bimbingan motivasi Kegiatan 250.000
34. Penyuluhan, bimbingan pelatihan ketrampilan Kegiatan 600.000 3 hari
35. Perbaikan sarana lingkungan Paket 2.750.000
36. Pengadaan listrik tenaga angin lengkap berikut pemasangannya di lokasi Unit 12.000.000
37. Pengadaan radio wireless untuk lokasi pemukiman Unit 600.000
38. Honor petugas lapangan/Bintal OB 75.000
39. Honor koordinator lapangan OB 150.000
40. Bantuan usaha kelompok Kelompok 2.000.000
41. Sertifikasi tanah Paket 125.000
42. Wireless untuk lokasi pemukiman Unit 600.000
43. Mesin tik untuk lokasi pemukiman Unit 500.000
44. Radio untuk petugas Unit 600.000
45. Rehabilitasi rumah Paket 1.500.000
46. Pembuatan rumah adat dan perlengkapan Paket 20.000.000
B. Bantuan Kesejahteraan Sosial
1. Bantuan Sarana KUBE
- Ternak kerbau Kelompok 6.600.000 5 ekor dan bahan kandang
- Ternak sapi Kelompok 6.000.000 5 ekor, bahan kandang dan obat-obatan
- Nelayan Kelompok 7.000.000 1 unit mesin & perahu dan jaringan/pukat
- Pembuatan minyak kelapa Kelompok 5.300.000
- Pembuatan kerupuk ikan Kelompok 3.900.000
- Pembuatan tahu Kelompok 3.700.000
- Pembuatan tempe Kelompok 3.500.000
- Pembuatan kue kering Kelompok 4.375.000
- Budi daya ikan patin Kelompok 4.875.000
2. Bantuan Pengembangan Usaha Kelompok 2.000.000
C. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Keluarga dan Anak Terlantar
1. Bantuan Paket Aneka Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Luar Panti Orang 150.000
2. Bantuan Paket Aneka Usaha Ekonomi Produktif
Anak terlantar Luar Panti Anak 150.000
3. Bantuan Paket Aneka Usaha Ekonomi Produktif
Keluarga Muda Mandiri (KMM) Kelompok 10.000.000
II. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
A. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
1. Paket Usaha Produktif (PACA) Orang 150.000
2. Kelompok Usaha Penca (KUP) Klp 500.000
3. Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (BPKUB) 1 paket 2.000.000
4. Loka Bina Karya (LBK) 1 org selama 3 bulan Orang 8.500.000
5. Kusta Luar Pemukiman KK 350.000
6. Praktek Belajar Kerja 1 Orang Selama 4 Bulan Org 550.000
B. Penyantunan Tuna Sosial
1. Bantuan Pengembangan KUB 1 Paket 1.850.000
2. Praktek belajar Kerja 1 Orang selama 4 Bulan Org 550.000
3. Pelayanan bimb. Sos Bekas Napi Luar Panti 1 Orang (TS) selama 4 Bulan Org 718.000
C. Penyantunan Anak Nakal dan Korban Narkotika
1. Bantuan Pengembangan KUB 1 Paket 2.000.000
2. Praktek belajar Kerja 1 Orang selama 4 Bulan Org 550.000
3. Pelayanan Bimb. Sosial ANKN Luar Panti 1 Orang selama 4 Bulan Org 718.000
III. PROGRAM PEMBINAAN PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT
A. Pembinaan Organisasi Sosial
1. Penataran Manajemen Orsos *) Angkatan 16.950.000 *)
2. Penataran Profesi pekerjaan Sosial *) Angkatan 21.170.000 *)
3. Forum Konsultasi Orsos Lemah dengan Bapak Angkat *) Angkatan 7.950.000 *)
4. Forum Komunikasi Orsos Lemah dengan Warga Mampu *) Angkatan 10.500.000 *)
5. Forum Konsultasi dan Komunikasi Antar Orsos/LSM *) Angkatan 9.900.000 *)
6. Pembinaan dan Pengembangan Orsos/LSM Desa *) Angkatan 9.900.000 *)
7. Pemantapan Peningkatan Manajemen Orsos *) Angkatan 10.000.000 *)
8. Pemantapan Kesepakatan Forum Komunikasi
Orsos Lemah dengan Warga Mampu *) Angkatan 7.950.000 *)
9. Pemantapan Kesepakatan Forum Komunikasi
Orsos Lemah dengan Bapak Angkat *) Angkatan 10.500.000 *)
B. Penyuluhan dan Bimbingan TKSM
1. Penyuluhan Sosial Desa 371.000
2. Penyuluhan Sosial Keliling Desa/Rute 500.000
3. Penyuluhan melalui TV Kali 5.000.000
4. Penyuluhan melalui RRI/Non RRI Kali 1.100.000
5. Penyuluhan Sosial Perbatasan Desa 13.200.000
6. Orientasi Pola PBS Tk. Propinsi Kegiatan 1.000.000
7. Seleksi PSM Orang 7.000
8. Perlengkapan Kerja PSM Orang 135.000
C. Pemberian Bantuan Sarana
1. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Orsos 10.000.000
2. Bantuan Organisasi Sosial Desa Orsos 1.500.000
3. Bantuan Rehabilitasi Panti Masyarakat Orsos 15.000.000
4. Bantuan Sarana Pelayanan Orsos Orsos 4.000.000
5. Pendampingan Orsos Orsos 750.000
6. Bantuan BKKKS Orsos 15.000.000
7. Bantuan KKKS Orsos 2.000.000
IV. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
1. Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Unit 1.400.000
2. Peralatan Penanggulangan Bencana
a. Handy Talky Unit 1.750.000
b. Peralatan Dapur Umum Unit 7.000.000
c. Tenda Unit 5.000.000
V. PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
1. Bantuan Bangunan Rumah KK 1.000.000
2. Stimulan Bahan dan Peralatan Perbaikan KEL 15.000.000
Keterangan :
*) Belum Termasuk Perjalanan Dinas

Dugaan Korupsi Pengadaan Menara Suar di Departemen perhubungan Review Dugaan Korupsi Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Menara Suar) Tahun

Jumat, 25 Juli 2008
Dugaan Korupsi Pengadaan Menara Suar di Departemen perhubungan

Review Dugaan Korupsi Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Menara Suar) Tahun 2005 di Departemen Perhubungan
I. Pendahuluan

Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayah kelautan sekaligus untuk menjaga kedaulatan Indonesia di pulau-pulau terluar.
Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana navigasi. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No 7 Tahun 2005 dijelaskan bahwa sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami dengan fungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar. Salah satu sarana bantu navigasi tersebut diantarannya adalah menara suar dan rambu suar.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2005 berupaya membangun sarana bantu navigasi pelayaran di 47 lokasi pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pendanaan dari proyek ini bersumber dari APBN dengan sistem multiyear.
Menurut kontrak kerja No. 01/K/SNP/PPK-SKDJPL/2005 tertanggal 19 desember 2005, Dirjen Perhubungan Laut menggandeng PT LEN Industri (Persero) untuk melakukan pekerjaan senilai Rp. 144.252.500.000,00 (Seratus empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
Lingkup pekerjaan PT LEN adalah membangun SBNP di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar indonesia yang dibagi menjadi beberapa Home Base yaitu ; Padang, Tanjung pinang, Cilacap, Samarinda, Bitung dan Makassar. Pembangunan SBNP tersebut diantaranya :
1. Menara Suar 40 m di 25 lokasi
2. Rambu Suar 30 m di 15 lokasi
3. Rabu Suar 15 m di 3 lokasi
4. Rambu Suar 15 m laut di 4 Lokasi
II. Indikasi Penyimpangan
Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) bertujuan untuk meningkatkan kecukupan dan kehandalan sarana navigasi serta penandaan batas wilayah perbatasan NKRI dengan negara tetangga.
Pada prakteknya pembangunan 47 SBNP ini diindikasikan banyak mengalami penyimpangan, hal in diperkuat oleh hasil pemeriksaan BPK. yang tercantum dalam laporan Nomor 27/S/III-XI.2/06/2007, diantaranya :
1. Biaya penyediaan tanah tidak bisa dipertanggungjawabkan
2. Kemahalan harga peralatan SBNP yaitu sistem lampu suar flashing 12 NM
3. Sebagian dari pembangunan SBNP tidak sesuai dengan rencana
4. Perhitungan struktur bawah pembangunan SBNP belum sesuai dengan kontrak
Berdasarkan laporan masyarakat sekaligus menindaklanjuti temuan BPK maka ICW berinisiatif untuk melakukan penelusuran dan ternyata ditemukan berbagai penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, diantaranya:
A. Penentuan Pulau tidak sesuai PerpresMenurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2005 pasal 1(b), dijelaskan bahwa Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 Km2. Menurut lampiran disebutkan bahwa jumlah pulau terluar sesuai Perpres ini mencapai 92 pulau. Namun jika membandingkan daftar pulau dimana lokasi 47 SBNP dibangun ternyata terdapat tujuh buah pulau yang tidak tercantum dalam Perpres. Pulau tersebut diantaranya :
1. Pulau Ujung Genteng
2. Pulau Tutuneden
3. Pulau Torodoro
4. Pulau Sungai Torasi
5. Pulau Tanjung Datu
6. Pulau Lakor
7. Pulau Tanpa Nama
B. Penentuan Home Base Mengakibatkan Inefisiensi
Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) yang berada di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar NKRI tentu membawa konskuensi pada jarak tempuh. Untuk itulah, demi pertimbangan efisiensi dan aksesibilitas kemudian ditentukan Home Base yang akan digunakan untuk mobilisasi dan demobilisasi.
Tabel 1 : Home Base Lokasi Pulau 47 SBNP Berdasarkan Kontrak Pekerjaan
No Home Base Nama Pulau
1. Home Base Padang Benggala, Wungga, Sibaru-baru, Batu Kecil
2. Home Base Tanjung Pinang Tokong Berlayar, Batu Mandi, Tanjung Datu, Kepala, Takong Nanas, Senua, Tokong Boro, Sebetul, Karimun Kecil, Pelampong
3. Home Base Cilacap Deli, Ujung Genteng, Barung, Sophialouisa, Manuk, Panehan
4. Home Base Samarinda Sebetik Timur, Sebetik Barat, Gosong Makassar, Dolangan
5. Home Base Bitung Manterawu, Makalehi, Marampit, Yiew, Brass, Intata, Kawio, Budd, Bepondi, Fanildo, Kakarutan
6. Home base Makassar Masela, Utara Karang, Sarikimas, Larat, Selaru, Laag, Tanjung Tutuneden, Tanjung Torodoro, Torasi, Kolepon, Kultubai Selatan, Lakor, Tanpa nama
Diduga penentuan lokasi home base justru tidak efisien karena pada praktiknya kegiatan mobilisasi dan demobilisasi yang umum dilakukan menggunakan Distrik Navigasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Tabel 2 : Daftar Klasifikasi Distrik Navigasi
Distrik Navigasi Kelas I Distrik Navigasi Kelas II Distrik Navigasi Kelas III
Distrik Navigasi Dumai Distrik Navigasi Belawan Sub Distrik Navigasi Sabang
Distrik Navigasi Tanjung Pinang Distrik Navigasi Teluk Bayur Sub Distrik Navigasi Sibolga
Distrik Navigasi Tanjung Priok Distrik Navigasi Palembang Sub Distrik Navigasi Cilacap
Distrik Navigasi Surabaya Distrik Navigasi Semarang Sub Distrik Navigasi Pontianak
Distrik Navigasi Samarinda Distrik Navigasi Benoa Sub Distrik Navigasi Kendari
Distrik Navigasi Manado / Bitung Distrik Navigasi Banjarmasin Sub Distrik Navigasi Merauke
Distrik Navigasi Makassar Distrik Navigasi Tarakan
Distrik Navigasi Ambon Distrik Navigasi Kupang
Distrik Navigasi Sorong Distrik Navigasi Jayapura
Sumber : http://www.indomarinav.net/masnav/profil.html
Jika lokasi pulau sesuai yang tercantum dalam kontrak (Tabel 1) dibandingkan dengan lokasi distrik navigasi (Tabel 2) dan (tabel 3), ternyata diketahui bahwa penetuan home base untuk beberapa pulau sangat tidak tepat. Misalnya saja pulau yang lokasinya berada di provinsi Papua ternyata home basenya berada di Makassar. Padahal di Provinsi Papua terdapat 3 distrik navigasi diantaranya distrik navigasi Sorong, Jayapura dan Merauke.
Begitu pula dengan lokasi pembangunan SBNP di pulau Barung dan Panehan yang lokasinya di provinsi Jawa Timur, ternyata menggunakan home base Cilacap tidak menggunakan home base/distrik navigasi Surabaya.
Tabel 3 : Lokasi Pulau 47 SBNP Berdasarkan Provinsi
No Provinsi Nama Pulau Sesuai Perpres 78 Tahun 2005
1. Kalimantan Timur P.Sebatik, P.Gosong Makasar,
2. Sulawesi Tengah P.Dolangan
3 Sulawei Utara P.Manterawu, P.Makalehi, P.Kawio, P.Marampit, P.Intata,
P.Kakarutan
4. Maluku P.Kultubai Selatan, P.Karang, P.Larat, P.Selaru, P.Masela,
5. Maluku Utara P.Jiew
6. Papua P.Budd, P.Fanildo, P.Bras, P.Bepondi, P.Kolepon, P.Laag
7. NTB P.Sophialouisa
8. Jawa Timur P.Barung, P.Panehan
9. Jawa Barat P.Manuk
10. Banten P.Deli
11. Lampung P.Batu Kecil
12. Kepulauan Riau P.Tokong Nanas, .P.Tokong Belayar, P.Tokongboro, P.Sebetul, P.Senua, P.Kepala ,P.Batu Mandi, P.Karimun Kecil, P.Pelampong
13. Sumatra Barat P.Sibarubaru
14. Sumatra Utara P. Wunga,
15. NAD P.Benggala
Hal lain yang patut dikritisi lagi yaitu, kegiatan mobilisasi dan demobilisasi seperti tercantum dalam kontrak dilakukan per pulau atau dari home base menuju satu pulau saja (Pulang-Pergi). Padahal menurut biasanya kegiatan mobilisasi dan demobilisasi biasanya dilakukan sekaligus dari home base/ distrik navigasi memutari pulau-pulau terdekat lainnya agar lebih efisien.
Akibat ketidakefisienan tersebut berdampak pada pemborosan biaya dan setidaknya negara dirugikan sebesar Rp. 33.934.112.205,00 ( Tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus dua belas ribu dua ratus lima rupiah). Rinciannya tertera dalam Tabel 4.
Tabel 4 : Indikasi Mark Up Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi
Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Biaya Mobilisasi Menurut Kontrak Standar Biaya Mobilisasi Dirjen Hubla Selisih
25 Menara Suar 40 M Rp. 26.329.941.144,00 Rp.2.000.000.000,00 Rp. 24.329.941.144,00
15 Rambu Suar 30 M Rp. 7.155.043.462,00 Rp. 600.000.000,00 Rp. 6.555.043.462,00
5 Rambu Suar 15 M Darat Rp. 585.694.576,00 Rp. 60.000.000,00 Rp. 525.694.576,00
2 Rambu Suar 15 M Laut Rp. 2.685.933.023,00 Rp. 162.500.000,00 Rp. 2.523.433.023,00
Indikasi Mark Up Rp. 33.934.112.205,00
C. Mark Up Harga PV Diesel Hybrid
PV diesel hybrid merupakan pengembangan dari pemanfaatan energi surya. Secara sederhana hybrid power system adalah suatu sistem pembangkit listrik yang menggunakan diesel generator, baterai, sumber energi terbarukan (renewable energy), unit pengkondisian daya berikut peralatan kontrol yang terintegrasi sehingga mampu menghasilkan daya listrik secara efisien pada berbagai kondisi pembebanan.
Menurut kontrak harga satuan peralatan catu daya mencapai Rp 1.049.165.000,00 (Satu miliar empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah). Sedangkan penggunaan catu daya PV hybrid diesel tersebut diterapkan di 25 menara suar 40 m Darat, sehingga nilai total peralatannya mencapai Rp. 26.229.125.000,00 (Dua puluh enam miliar dua ratus duapuluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
Namun berdasarkan penelusuran dan membandingkan dengan harga normal yang berlaku di pasar internasional maka harga PV Diesel-Hybrid system mencapai US$ 47.000 atau hanya sekitar Rp 423.000.000,00 / paket.
Seperti diketahui paket PV diesel-hybrid system sendiri digunakan di 25 Menara Suar 40 M, artinya total pekerjaan hanya mencapai Rp 10.575.000.000,00 (Sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk biaya instalasi umumnya hanya sekitar Rp. 15 juta tiap paket, dan sebenarnya dengan harga diatas sudah termasuk biaya instalasi.
Dengan demikian, jika harga PV diesel hybrid system termasuk biaya instalasi dibandingkan dengan harga yang tercantum dalam kontrak terdapat indikasi mark up harga sebesar Rp. 15.879.125.000,00 (Lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Rinciannya sebagai berikut :
Tabel 5 : Indikasi Mark Up Harga Peralatan PV Diesel Hybrid
Deskripsi Harga Sesuai Kontrak Harga Pasar Selisih
25 Buah Peralatan Catu Daya PV Hybrid Diesel untuk menara suar 40 m Rp. 26.229.125.000,00 Rp 10.575.000.000,00 Rp. 15.654.125.000,00
Biaya Instalasi 25 Buah Catu Daya Menara Suar 40 m Rp. 315.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Rp. 225.000.000,00
Indikasi Mark Up Rp. 15.879.125.000,00
D. Total Mark Up Pengerjaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan dan peralatan dalam kontrak dengan standar Dephub sekaligus membandingkan dengan harga pasar internasional dan dalam negeri, ternyata indikasi adanya penggelembungan biaya semakin terlihat jelas. Berdasarkan perhitungan, setidaknya jumlah total potensi penggelembungan (mark up) biaya mencapai Rp 74.684.081.856,66 (Tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam koma enam puluh enam rupiah). Rinciannya sebagai berikut
Tabel 7 : Indikasi Total Mark Up Biaya Pekerjaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
No. Pekerjaan SBNP Menurut Kontrak Standar Biaya dirjen Hubla
1. 25 Menara Suar 40 M Darat Rp 110.165.366.284,97 Rp 53.082.001.606,85
2. 15 Rambu Suar 30 M Darat Rp 24.986.524.350,92 Rp. 12.203.447.170,28
3. 5 Rambu Suar 15 M Laut Rp 7.551.849.479,80 Rp. 3.469.203.004,52
4. 2 Rambu Suar 15 M Darat Rp 1.519.033.949,52 Rp. 784.040.426,90
Total Rp 144.222.774.065,21 Rp. 69.538.692.208,55
Selisih atau Indikasi Mark Up Rp 74.684.081.856,66
III. Rekomendasi
1. Menuntut Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan atas dugaan korupsi dalam pekerjaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Tahun 2005 sekaligus memeriksa para pihak yang terlibat.
2. Menuntut Menteri Perhubungan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diseluruh jajarannya.
3. Menuntut Menneg BUMN untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap PT LEN terkait dugaan korupsi dalam proyek Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Tahun 2005.
Jakarta, 25 Juli 2008

Indonesia Corruption Watch

Intrusi air Laut ke Daerah Pemukiman Penduduk semangkin lama semangkin tinggi di Belawan,Ribuan Rumah Terendam ASWD : Minta Tngkap Perambah Hutang ma




BELAWAN BAHARI LINGKUNGAN VIII








Lingkunga 11-9




Beginilah kondisi pasang air laut yang merabah ribuan pemukiman penduduk di kawasan Belawan hingga menimbulkan keresahan serta menghambat aktivitas warga.



BELAWAN : Kecamatan Medan Belawan sekitarnya beberapa hari ini mengalami kebanjiran pasang air laut yang kian besar hingga merendam ribuan rumah milik warga pesisir namun banjir pasang kali ini terbilang besar merambah kesejumlah badan jalan lintas Medan Belawan, Kamis sore (1/4).


Kondisi pasang air laut ini tidak hanya meresahkan warga tukang becak serta nelayan namun kalangan pemburu dolar di Pelabuhan Belawan turut terkena imbasnya,pasalnya sejumlah kantor ekspedisi muatan kapal laut maupun kantor bongkar muat Pelabuhan digenagi air asing penyebab kerosin kenderaan bermotor tersebut.
Hal yang sama juga diresahkan sejumlah kalangan nelayan langgei yang ada disepanjang aliran sungai Deli, mereka resah saat air laut pasang kapal ikan mereka tak bisa melintasi jembatan Kuning perbatasan Medan Belawan sehingga keangan nelaan terpaksa mengantri sembari menunggu surutnya pasang.
"Tiap kali pasang,kapal kami tak bisa melintasi kolong jembatan dan terpaksa kami mengantri disini", ungkap Naim (45) seorang nelayan langgei mengeluhkan kondisi pasang besar landa kawasan Belawan.
Lain halnya keluhan Sarmila (40) Ibu rumah tangga ini mengaku tak bisa keluar rumah saat banjir pasang memasuki ruangan rumah, ia dan keluarganya terpaksa kerja keras menguras air pasang laut yang membawa berbagai sampah dan dikhawatirkan hewan laut seperti ular laut, kepiting serta ubur-ubur kerap masuk bila tak segera dikuras.
"Biasanya pasang besar ini perlu waktu 4 jam untuk kembali surut, tapi kalau hampir setiap harinya dalam seinggu kondisi pasang begini terus yaaaa, buat capek kita jugaa, keluh ibu anak empat yang tinggal dikawasan Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia tersebut.
Warga menuding banjir pasang kian besar belakangan ini akibat maraknya aksi perambahan hutan Magrove yang tak terjamah hukum serta semangkin gencarnya pembuatan tambak alam yang mengorbankan penebangan hutan bakau serta perambahan lahan konservasi di sekitar kawasan Percut Seituan, Belawan serta Langkat.
Warga berharap pelaku perambahan hutan bakau segera ditangkap agar kawasan Belawan tak tenggelam dilanda banjir pasang yang kini sudah mencapai ketinggian hampir 1 meter di setiappemukiman warga.
Disisi lain Koordinator DPP Asosiasi Swara Wartawan Demokrasi (ASWD) Roy Andre mengatakan kondisi seperti ini kerap terjadi di karenakankan (1). Kerusakan Mangrove yang Cukup Parah (2). Alih Fungsi Hutan Mangrove menjadi Kawasan Industri dan Pemukiman , Intrusi air Laut ke Daerah Pemukiman Penduduk semangkin lama semangkin tinggi jika tidak melakukan pencegahan 5 tahun sampai 20 tahun kedepan lebih parah lagi bisa mencapai 1 meter atau lebih,bukan Cuma itu saja akibat Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah Industri dan Rumah Tangga masarakat belawablah yang paling rentan terkena penyakit ,roy juga menambahkan Kerusakan hutan Mangrove (bakau-red)yang Cukup Parah dan Alih Fungsi Hutan Mangrove menjadi Kawasan Industri,tanamn sawit,tambak dan Pemukimanjuga terjadi di kabupaten Langkat,Deli serdang,Serdang bedagai,batubara.asahan,tanjung balai.Labuhan batu,tapanuli tenggah,sibolga,
Tapanuli Selatan. Mandailing Natal. Kabupaten Nias dan Nias Selatan,kita minta tangkap pengrusakan hutan mangrove.

Hari Air Sedunia 2010: Air Bersih Untuk Dunia Yang Sehat




DPD PRESS ROOM SUMATERA UTARA MENGUCAPKAN SELAMAT HARI AIR SEDUNIA 22 Maret 2010









DPD PRESS ROOM SUMATERA UTARA MENGUCAPKAN SELAMAT HARI AIR SEDUNIA 22 Maret 2010

Dewan Penasehat ISKANDAR MUDA,Wakil Bendahara Sumut JAWARIS TARIGAN dan Rusli Bidang Liputan ASWD medan

Hari Air Sedunia (World Water Day). World Water Day (WWD) yang diperingati tiap tanggal 22 Maret ditujukan sebagai usaha-usaha untuk menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

UN-Water di dalam mengangkat thema Clean Water for a Healthy World untuk WWD 2010 dan melakukan kampanye yang bertujuan untuk:
• Meningkatkan kesadaran tentang pelestarian ekosistem yang sehat dan kesejahteraan manusia yang mengarah pada upaya-upaya peningkatan kualitas air dalam pengelolaan air;
• Meningkatkan profil kualitas air dengan mendorong pemerintah, berbagai organisasi, masyarakat, dan individu di seluruh dunia untuk secara aktif dan proaktif terlibat dalam penanganan kualitas air misalnya pencegahan polusi, pembersihan dan pemulihan sumber daya air.
IRC International Water and Sanitation Centre, telah menyatakan bahwa setiap tahun, dunia menghasilkan 1.500 kilometer kubik air limbah. Padahal limbah dan air limbah biasanya tidak dapat digunakan kembali secara produktif untuk energi dan irigasi. Di negara-negara berkembang 80 % dari semua limbah yang dibuang tidak ditangani secara memadai, karena kurangnya peraturan, penegakan hukum dan sumber daya.

Lebih lanjut United Nation Environment Programme (UNEP) menggaris-bawahi bahwa setiap tahun, lebih banyak orang mati akibat menkonsumsi air yang tercemar dibandingkan mati akibat dari segala bentuk kekerasan, termasuk perang. Pencemaran sumber daya air di habitat alam berpengaruh langsung kepasa kita semua, diantaranya menghancurkan perikanan air tawar, sehingga mempengaruhi produksi pangan dan penyebaran penderita sakit dan wabah penyakit.

Bagaimana dengan kita di Indonesia ? Barangkali saat ini kita masih disibukkan dengan masalah kuantitas air (banjir), sehingga belum sempat banyak memberi perhatian pada kualitas air bersih. Meskipun faktanya, banjir yang hampir menjadi langganan setiap tahun, diantaranya juga disebabkan oleh polusi air sungai yang kotor karena sampah. Dampak dari kualitas air sungai yang buruk, kemudian menjadi air bah (banjir) yang menggenangi pemukiman telah dapat dipastikan, yaitu menyebarkan penyakit dan meningkatkan penderita sakit akibat banjir.

Kesadaran akan pentingnya air bersih bermula dari diri kita sendiri. Belajar dari bencana banjir berikut dampaknya hendaknya dapat mendorong kita untuk mengubah kebiasaan agar senantiasa melestarikan lingkungan hidup dan menjaga sumber daya air kita tetap bersih dan sehat. Air Bersih untuk Dunia yang Sehat !

SUSNO KEMBALI BUAT MABES POLRI KEBAKARAN JENGGOT Markus Ada di Dekat Ruang Kerja Kapolri

JAKARTA-Mabes Polri membantah keberadaan makelar kasus (markus) yang berada di dekat ruangan kerja Kapolri, Jendral Bambang Hendarso Danuri. Polri menantang Komjen Pol Susno Duadji untuk menyebut siapa markus yang dimaksud.

“Yang menyebutkan itu kan Pak Susno. Dia tidak sebut orangnya, suruh cari sendiri. Kita cari loh nggak ada. Yang mana yang dimaksud,” kata Kadivhumas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang saat jumpa pers di Mabes Polri, Jl Turnojoyo, Jaksel, kemarin (2/4).

Edward malah mempertanyakan sikap Susno yang selalu melempar tudingan ke publik. Sementara, Susno malah menolak saat dimintai keterangan terkait hal itu. “Jadi kita sudah panggil, Pak Susno tidak mau kalau diperiksa penyidik,” papar Edward.

Terkait Peraturan Kapolri (Perkap) no 7 tahun 2006 yang dianggap Susno tidak layak digunakan untuk memeriksanya, Edward kembali menanggapinya. Bahkan, Edward mengatakan, Susno sendiri pernah menggunakan Perkap tersebut untuk menindak pewira nakal.

“Sudah kita pakai bahkan untuk ratusan mungkin Pak Susno juga memakai itu waktu beliau Kapolda Jabar untuk menindak anggota-anggota Polda jabar disana. Kalau beliau bilang tidak belaku karena belum diundangkan kita tidak tahu apa alasannya,” tanya Edward.

Soal pertemuan penyidik Polri, Andi Kosasih, Gayus Tambunan, dan pengacara Gayus, Haposan Hutagalung, di dua hotel di Jakarta, Mabes Polri masih mendalaminya. Saat ini, belum ada nama-nama baru yang terlibat pertemuan itu.

Pemeriksaan yang dilakukan Polri hari ini, Jumat (2/4) masih menindaklanjuti tiga hal. Yaitu, kasus kode etik profesi oleh Propam, dugaan adanya makelar kasus, dan tindak lanjut berkas perkara dalam penanganan Gayus periode pertama.

“Pemeriksaan hari ini agendanya masih tetap untuk menindaklanjuti ketiga hal tadi dan penetapan terperiksa untuk Edmon Ilyas ini terkait dengan pemeriksaan pada kode etik profesi. Sedangkan pada tim yang menindaklanjuti adanya dugaan markus dalam hal ini setelah Gayus berhasil kita bawa ke Indonesia belum ditemukan adanya petunjuk ke arah nama-nama tertentu,” kata Edward.

Menurut Edward, Polri masih terus mendalami mengenai pemeriksaan kasus Gayus terdahulu dan juga kasus penegakan dan penahanan terkait pertemuan di dua hotel untuk merancang keterangan terkait kepemilikan uang di rekening Gayus sebesar Rp 28 miliar.

“Ini yang dilakukan, sudah ada dua penyidik yang ikut di sana dilakukan penahanan, kemudian ada oknum pengacara yang tadinya lawyer dari Gayus juga sudah dilakukan penahanan, Andi Kosasih juga sudah ditahan, dan terhadap Gayus juga sudah dilakukan penahanan,” kata dia.

Dua penyidik yang sudah dijadikan tersangka dan ditahan Polri adalah Kompol A dan AKP S. Kompol A adalah inisial untuk Kompol Arafat. Sedangkan AKP S adalah inisial untuk AKP Sri. Kompol Arafat diduga mendapat imbalan motor Harley Davidson seharga ratusan juta rupiah dari Gayus atas rekayasa yang mereka buat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pertemuan di dua hotel mereka lakukan pada akhir 2009 setelah berkas Gayus dinyatakan lengkap (P21). Mereka menyusun skenario bahwa seolah-olah uang miliaran rupiah di rekening Gayus adalah milik Andi. Pertemuan ini digelar di hotel S dan hotel KCK.

Nah, terkait isu ada setoran dari anak buah terhadap para pejabat yang menjadi atasannya di Mabes Polri sudah merebak. Namun, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) membantah isu itu.

“Saya rasa, tidak ada itu yang namanya budaya setoran. Tidak ada sama sekali, tidak ada,” kata BHD seusai salat Jumat. Saat itu, Kapolri ditanya mengenai bagaimana cara mengatasi budaya setoran di tubuh Polri. Pertanyaan ini diajukan terkait kasus penyelidikan terhadap pegawai pajak Gayus Tambunan, yang akhirnya hanya dituntut dan dihukum ringan di pengadilan. Budaya setoran ini diduga membebani para bawahan.

“Saya rasa, tidak ada itu yang namanya budaya setoran. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Tidak terbebani. Tidak ada, tidak terbebani, oleh siapa? Tidak ada yah, tidak ada itu,” kata Kapolri serius.

Kapolri meminta bila ada praktek seperti itu sebaiknya dilaporkan ke Mabes Polri. “Siapa sekarang yang membebani? Laporkan! Siapa atasan yang membebani? Laporkan! Justru sekarang kita yang memberikan kesejahteraan kepada anggota. Jangan anggota dibebani, terbalik itu. Terima kasih ya,” jelas Kapolri.(k)

KAFE-KAFE MARELAN DAN HAMPARAN PERAK AKAN DISWEEPING, BUNTUT KASUS A GUAN




Massa FPI yang melakukan bantahan ke Polres KP3 Belawan.


BELAWAN-Puluhan massa Front Pembela Islam (FPI) kemarin (2/4) sore menggeruduk Mapolres KP3 Belawan. Sambil berkali-kali meneriakkan ‘Allahu Akbar’, mereka membantah tuduhan perampokan terhadap seorang kader FPI, Faisal Hidayat (39), yang hingga kemarin meringkuk di bui Mapolres KP3 Belawan.

Faisal Hidayat adalah tersangka kasus penganiayaan terhadap pengusaha panglong, A Guan alias Sukiman. Penganiayaan terjadi di kawasan Dusun III, Desa Klumpang, Kec. Hamparan Perak, Deli Serdang, pada Selasa malam 23 Maret 2010. Pada Wakapolres KP3 Belawan Kompol Insan Sik dan Kasat Reskrim AKP Doni Alexander Sik, Ketua FPI Sumut, Sulistio, menjelaskan kronologi kejadian yang menjerat seorang kadernya itu.

Versi FPI, Selasa malam itu awalnya Faisal mau membeli semen di panglong milik A Guan. Tetapi aksi pelecehan seks malah dialami Faisal. A Guan dilaporkan memegang kemaluan Faisal.

Karena dilecehkan, Faisal pun emosi. Ia langsung mengambil pahat yang ada di meja panglong itu lalu menikam A Guan. “Kita hanya membantah adanya tuduhan tentang perampokan (pada peristiwa itu). Kita juga akan melaporkan masalah pelecahan tersebut,” kata Sulistio.

Sementara sesuai fakta yang diterima pihaknya, Wakapolres KP3 Belawan Kompol Insan Sik mengaku menjerat Faisal dengan pasal 351 KUHPidana soal penganiayaan.

“Masuk dalam (kategori) penganiayaan berat,” kata Kompol Insan.

Tapi kategori penganiayaan berat versi polisi dilawan Sulistio. “Ini penganiayaan ringan dan kita akan minta agar penahanan Faisal ditangguhkan,” kata Sulistio.

Soal upaya penangguhan penahanan, Kompol Insan mengaku sah – sah saja asal ada pengajuan dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Tapi, “Sampai saat ini belum ada permohonan penangguhannya,” jelas Kompol Insan.

Saat Faisal menikam A Guan, memang terdengar jeritan mengucap, “Rampok…rampok…” Faisal ditangkap massa saat berusaha kabur usai menikam toke panglong itu. Akibat kasus menjerat anggota FPI ini, kemarin beredar seruan pendek kepada massa FPI se-Kota Medan dan Deli Serdang agar segera merapatkan barisan guna menyeweeping kafe-kafe mesum dan lokasi-lokasi perjudian di kawasan Marelan dan Hamparan Perak menemukan seruan yang disebar lewat SMS itu. )