Implikasi UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap Industri Migas Nasional

KAMIS, 25 FEBRUARI 2010

JAKARTA. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan mulai diberlakukan awal bulan April 2010 nanti diperkirakan akan menimbulkan implikasi negatif terhadap produksi migas nasional.

Penerapan standar baku mutu lingkungan pada industri migas dikhawatirkan akan membuat target  produksi migas nasional tidak tercapai. “Kalau standar baku mutu betul-betul diterapkan per April 2010 seperti apa adanya, hampir separuh target produksi migas nasional tidak dapat diproduksikan karena banyak industri migas dalam waktu dekat tidak dapat memenuhi standar baku mutu temperatur air dari 45^o menjadi 40^o”, ujar Dirjen Migas, Evita H. Legowo usai memberi sambutan pada acara Bedah Buku Keselamatan Instalasi Migas, Rabu (24/2).

Untuk menerapkan baku mutu lingkungan terkait temperatur air seperti yang dipersyaratkan tersebut, diperlukan proses yang tidak sederhana dan membutuhkan investasi yang besar sehingga tidak dapat diterapkan dalam waktu cepat. PT. Chevron dan PT. Pertamina sebagai penyumbang produksi migas nasional terbesar yang paling merasakan dampak pemberlakuan standar baku mutu lingkungan tersebut.

Dirjen Migas sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup karena permasalahan ini harus diselesaikan segera agar tidak mengganggu produksi migas nasional yang berdampak pada penerimaan negara.

Dalam UU No.32 tahun 2009 yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Selanjutnya pada pasal 20 dinyatakan baku mutu lingkungan meliputi, baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambient, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BOS untuk siswa atau buat Sekolah

Partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan dan penyaluran dana BOS tidak memiliki kekuatan hukum, karena masyarakat hanya sebatas memantau dan tidak bisa masuk terlalu jauh, seperti mengaudit penggunaannya—sementara Komite Sekolah yang menjadi perwakilan masyarakat banyak dimanfaatkan sebagai stempel bagi kepala sekolah untuk meloloskan praktek penyalahgunaan penggunaan Dana BOS

Coba kita simak aturan pengawasan masyarakat terhadap BOS dalam Panduan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2011 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional pada Lampiran Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.

Masyarakat hanya dapat mengawasi dan memotret pelaksanaan program BOS di sekolah, tanpa dapat melakukan audit. Sehingga apabila masyarakat menemukan penyalahgunaan penggunaan dana BOS oleh sekolah, mereka harus mengadukan hal tersebut kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang seperti Posko Pengaduan BOS yang terbentuk di Disdik Provinsi/Kab/Kota atau Inspektorat Jenderal Kemdiknas, Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota.

Sedangkan eksternal yang diakui dalam panduan ini adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta kewenangan memeriksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal dalam putusan Majelis Komisioner KIP memutuskan bahwa SPJ dan dokumen pendukung berupa kuitansi pembayaran dan bukti keuangan lainnya adalah merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Putusan Majelis Komisioner KIP Kementerian Informasi dan Komunikasi yang memenangkan ICW dalam perkara sengketa informasi pengelolaan dana BOS dan BOP DKI Jakarta melawan Disdik. Putusan ini telah mempertimbangkan UU 14/2008 tentang KIP dan Peraturan KIP 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Badan Publik.

Belum lagi jika mengacu pada hasil penelitian Bank Dunia terhadap 3.600 orang tua pada 720 sekolah di Indonesia. Diketahui, dari sebagian besar responden yang berpendidikan SD hingga SMA, pengetahuan orang tua tentang BOS masih rendah.

Temuan Bank Dunia adalah hanya sebagian besar orang tua yang pernah mendengar tentang BOS (86,13%), orang tua mengetahui singkatan BOS (46,67%), mengetahui tujuan penggunaan dana BOS (44,78%), mengetahui jumlah dana BOS (2,49%), dan mengetahui penggunaan dana BOS (25,51%).

Muhammad Nuh juga mengakui temuan itu menjadi masukan untuk perbaikan dalam pengelolaan dan BOS. Sehingga ia tidak membantah bahwa pengetahuan tentang penggunaan dana BOS oleh orang tua masih tergolong rendah. “Sebagian besar orang tua memperolah informasi tentang BOS dari sekolah, kemudian dari media, dan dari saudara atau tetangga,” ujarnya.

“Kita ingin mengajak masyarakat untuk sama-sama memantau dan berpartisipasi agar dana BOS yang (jumlahnya) triliunan itu tepat sasaran,” kata Nuh lagi. Namun kata-kata ini belum diimbangi dengan aturan yang memberikan ruang terhadap publik untuk mengontrol penggunaan dan BOS tersebut.

“Kami juga mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi penggunaan dana BOS,” kata Nuh meyakinkan. Masyarakat yang dimaksud adalah Komite Sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat yang langsung ikut terlibat dalam menyetujui penggunaan dan BOS.

Padahal partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan dan penyaluran dana BOS tidak memiliki kekuatan hukum, karena masyarakat hanya sebatas memantau dan tidak bisa masuk terlalu jauh, seperti mengaudit penggunaannya sementara Komite Sekolah yang menjadi perwakilan masyarakat banyak dimanfaatkan sebagai stempel bagi kepala sekolah untuk meloloskan praktek penyalahgunaan penggunaan Dana BOS.

Mendiknas menyebutkan, partisipasi orang tua dalam program BOS dapat dilakukan melalui melihat papan pengumuman sekolah yang wajib ditempelkan oleh sekolah, turut serta dalam perencanaan sekolah melalui Komite Sekolah, memberikan sumbangan sukarela jika dana BOS tidak mencukupi, serta memberikan saran, masukan, pendapat, atau usulan kepada sekolah terkait pengelolaan BOS di sekolah.

Pada tahun 2011 ini, dana BOS yang selama ini dianggarkan di Kemdiknas, akan disalurkan langsung dari kas negara ke kas daerah. Setelah itu, langsung ke rekening sekolah dengan mengikuti mekanisme APBD.

Mekanisme baru ini tidak mempengaruhi prinsip dasar pengelolaan dana BOS di sekolah. Dana BOS tidak akan terlambat disalurkan ke sekolah setiap triwulannya. Penyaluran dana BOS dalam bentuk uang tunai, tidak dalam bentuk barang, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Dana BOS tidak digunakan untuk kepentingan di luar biaya operasional sekolah. Dan, petunjuk pelaksanaan/penggunaan tetap berpedoman pada panduan Kemdiknas.

Pengalihan penyaluran bukan berarti sebagai pengganti kewajiban daerah untuk penyediaan BOS daerah (BOSDA), tapi penyaluran dana BOS ke sekolah tidak perlu menunggu pengesahan APBD. Di samping menyediakan BOSDA, daerah harus menyediakan dana untuk manajemen tim BOS, termasuk monitoring dan evaluasi. Juga, kewenangan mengelola dana BOS tetap berada di sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau MBS.

Larang Jual Beli Buku

Pengelolaan Program BOS mulai dari pusat hingga sekolah telah dibentuk tim manajemen BOS pusat hingga ke daerah. Tim Manajemen BOS Pusat misalnya berfungsi melakukan pendataan jumlah siswa per sekolah berdasarkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, tim tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim manajemen BOS provinsi maupun Kab/Kota.

Sementara tim BOS Provinsi juga tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah, tidak boleh memaksakan untuk pembelian barang dan jasa atau mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran dengan mereferensi pembelian dan penggunaan dana BOS.

Untuk Tim Manajemen BOS Kab/Kota memiliki tanggung jawab untuk menetapkan data jumlah siswa tiap sekolah berdasarkan sumber langsung dari sekolah. Tim dilarang untuk memaksa pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS terhadap sekolah serta tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah. Dinas Pendidikan Kab/Kota dan tim juga tidak diperkenankan bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada sekolah yang menerima dana BOS seperti tercantum dalam Permendiknas 2/2008 Pasal 11 tentang Buku.

“Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan atau kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)”

Dana BOS 2011, Rp. 16,266 Triliun

Mendiknas Muhammad Nuh menyebutkan, pada 2008 lebih dari 40,2 juta siswa SD dan SMP atau yang sederajat menerima dan merasakan manfaat BOS. Sementara, lanjut Mendiknas, angka partisipasi murni (APM) siswa termiskin di SD mencapai 93,81 persen.

“Artinya tidak ada perbedaan untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dasar. Baik yang miskin maupun yang sangat kaya, yang super miskin, semua sudah mendapatkan layanan pendidikan,” katanya.

Demikian juga, lanjut Mendiknas, untuk APM siswa termiskin SMP telah mencapai 59 persen dengan jumlah kelulusan meningkat dari 50 persen pada 2006 menjadi 55 persen pada 2009. Mendiknas melanjutkan, alokasi danan BOS pada 2005 untuk SD sebanyak Rp 235.000 meningkat menjadi Rp 266.000 pada 2008.

Sementara pada 2009 biaya satuan BOS termasuk BOS Buku SD/SDLB kabupaten Rp 397.000, SD/SDLB Kota Rp 400.000, SMP/SMPLB/SMPT kabupaten Rp 570.000, dan SMP/SMPLB/SMPT kota Rp 575.000. Total populasi siswa sebanyak 30 juta siswa SD/MI dan 12,5 juta siswa SMP/MTs. Adapun pembiayaan dana BOS pada 2005 sebanyak Rp 5,1 triliun, pada 2006 Rp 12,3 triliun, pada 2007 Rp 12,4 triliun, pada 2008 Rp 12,2 triliun, dan pada 2009 Rp 19,4 triliun.

Sedangkan tahun 2011 ini dana BOS dialokasikan pada APBN sebesar Rp 16.266.039.176.000,00 untuk 36.751.515 siswa pendidikan dasar di seluruh Indonesia. Dengan rincian Rp 10,825 triliun untuk 27.225.299 siswa S/SDLBD dan Rp 5,441 triliun untuk 9.526.216 siswa SMP/SMPLB/SMPT. Ada juga dana cadangan BOS (buffer fund) yang dipergunakan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula karena adanya tahun ajaran baru 2011/2012 pada bulan Juni mendatang. Anggaran tersebut mencapai Rp 545.966 triliun.

Jumlah dana BOS ini sesuai dengan Permendiknas 247/pk.p7/2010 tentang alokasi dana BOS per siswa per tahun dan perjenjang pendidikan. Untuk siswa SD/SDLB di kota sebesar Rp 400 ribu, SD/SDLB di kabupaten Rp 397 ribu, SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575 ribu, dan SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten Rp 570 ribu. (red/001/tengku imam)

SKEMA BOS 2011

· Total Dana : Rp 16.266.039.176.000,00

· Dana Cadangan : Rp. 545.966.584.000,00

· SD di Kota/siswa/tahun : Rp 400.000,00

· SD di Kab/siswa/tahun : Rp 397.000,00

· SMP di Kab/siswa/tahun : Rp 575.000,00

· SMP di Kota/siswa/tahun : Rp 570.000,00

· Jumlah Siswa : 36.751.515 siswa

· Siswa SD/SDLB/MI : 27.225.299 siswa

· Siswa SMP/SMPLB/MTs : 9.526.216 siswa

Hari Air Sedunia Teknologi Baru Tambah Pasokan Air Tanah

Teknologi bioretensi diaplikasikan dalam bentuk sumur resapan sedalam 2,7 meter. 
Saat ini air bersih bagi sebagian orang masih menjadi barang mewah dan sulit untuk didapat. Bukan saja masyarakat di desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih, masyarakat kota besar seperti Jakarta pun mengalaminya.

Hal itu karena masyarakat tidak menyadari bahwa ketersediaan air bersih semakin menipis. Untuk mengatasinya, pemerintah DKI Jakarta memperkenal teknologi baru untuk menambah cadangan air tanah. Teknologi itu dinamakan Bioretensi.

Teknologi Bioretensi merupakan gabungan unsur tanaman, green water, dan blue water, yang diharapkan mampu menyerap 1,6 juta meter kubik per hari. Jumlah tersebut, cukup untuk memenuhi keperluan domestik sekitar 7,9 juta masyarakat perkotaan.

Teknologi bioretensi diaplikasikan dalam bentuk sumur resapan sedalam
2,7 meter. Cara pembuatan sumur cukup sederhana, yaitu dengan menggali tanah seluas minimal satu meter persegi dengan kedalaman 2,7 meter.

Bagian dasar sumur diisi dengan batu kali dan ijuk setinggi 1,7 meter untuk menahan pondasi. Kemudian di tiap-tiap sisi dinding sumur bagian atas dipasang buis (cetakan beton satu meter persegi dengan empat lubang).

Dalam lubang buis tersebut dimasukkan batu kali dan ijuk untuk menghindari masuknya sedimen tanah ke dalam sumur. Kemudian lubang sumur ditutup dengan cetakan beton dan ditutup lagi dengan tanah.

Sumur bioretensi bisa dibuat di halaman rumah, selokan, trotoar, taman, lahan parkir dan gang-gang sempit yang padat penduduk. Teknologi bioretensi ini merupakan upaya mengendalikan air limpahan sekaligus memanen air hujan pada saat musim kemarau.

Dengan rata-rata curah hujan di DKI Jakarta 2.000 milimeter per tahun, pemanfaatan teknologi bioretensi pada lahan tersebut mampu menyimpan
578,34 juta meter kubik air per tahun atau 1,6 juta meter kubik per hari. Daya tampung itu cukup untuk memenuhi keperluan domestik sekitar
7,9 juta masyarakat perkotaan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, mengatakan program ini diawali dengan penelitian yang dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB). IPB memperkenalkan teknologi bioretensi sebagai salah satu alternatif teknologi untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan mengendalikan air serta memanen air hujan pada saat musim kemarau.

"Kita lakukan upaya ini untuk mengembalikan air permukaan itu ke tanah.
Saya kira juga sangat efektif dengan metode yang diterapkan ini sebagai salah satu program penanganan banjir,” kata Fauzi Bowo, di Balaikota DKI, Jumat (20/3).

Menurut dosen Fakultas Kehutanan IPB, Nana M Arifjaya, sekitar 44,91 persen atau 28.902 hektar lahan di DKI Jakarta mampu meresap air dengan baik. "Bisa dikatakan, wilayah ini menjadi busa raksasa yang siap menyimpan air. Masalahnya, luasan lahan tersebut sudah tertutup bangunan maupun aspal,” kata Nana di Jakarta, Jumat (20/3).

Pembuatan sumur bioretensi dapat berhasil mengurangi banjir dan meningkatkan kualitas air tanah, jika seluruh masyarakat turut berpartisipasi dan mendukung penerapan di lingkungannya. Oleh karena itu, Fauzi Bowo mengimbau masyarakat Jakarta untuk bersama-sama membuat sumur bioretensi.

“Kami mengajak masyarakat untuk mendukung kegiatan ini. Pembuatan sumur bioretensi tidak hanya dikerjakan pemerintah saja tetapi harus melibatkan masyarakat,” kata Fauzi Bowo.

Hari Air Sedunia: Air Bersih Makin Langka

Selama ini limbah masyarakat dan penduduk menghasilkan bahan-bahan berbahaya yang menyelinap dalam daur kehidupan. Air bersih semakin langka karena pencemaran. Setiap tanggal 22 Maret diperingati Hari Air Sedunia.  Hari Air Sedunia merupakan peringatan yang ditujukan sebagai usaha-usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
Sekilas tampak cadangan air kita sangatlah tidak terhingga: mulai dari air di lautan, sungai, danau dan sumber-sumber air lainnya menutupi sebagian besar muka bumi ini. Tidak banyak yang tahu, bahwa sebenarnya yang hanya dapat diminum hanya 2,5% nya saja. Cadangan air yang  ada di planet ini sejak jutaan tahun lamanya, semakin lama semakin cepat habis atau sudah begitu tercemar, sehingga tidak layak lagi untuk digunakan. Ini tak lain diantaranya merupakan dampak dari industrialisasi dengan pembuangan limbah dan wilayah-wilayah tinggal yang padat.
Di Hari Air Internasional yang jatuh tanggal 22 Maret ini, kami mengangkat tema Krisis Air  Bersih dan Masalah Sanitasi, dalam acara Forum Pendapat. Tercatat, di dunia, lebih dari satu milyar orang  tidak memiliki akses air bersih untuk diminum, hampir 2,5 milyar orang tidak memiliki sistem sanitasi yang layak. Krisis Air dan Masalah Sanitasi, inillah tema kita dalam memperingati Hari Air Sedunia, bersama staf peneliti lembaga PBB untuk masalah lingkungan dan keselamatan manusia Neysa Setiadi, UNU-EHS.

4 Ribu Siswa SMA akan Semarakan Hari Air Sedunia

Hari Air Sedunia

Jakarta - 

Sebanyak 4.000 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di DKI Jakarta, akan dilibatkan dalam gerak jalan dan seminar Save Water Fun Walk untuk memperingati Hari Air Sedunia 2011. Pelibatan itu merupakan upaya memberikan edukasi dini terkait penggunaan air bersih secara hemat dan bijaksana kepada para generasi muda.

Acara yang digagas penggiat alam terbuka dan aktifitas lingkungan Vanaprastha itu bakal dibuka Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo di lapangan Monas pada 20 Maret 2011 mendatang.

"Air merupakan satu komoditas yang mempunyai arti dan nilai sangat penting bagi ibukota, karena itu perlu ada edukasi dini untuk menyelamatkan air bersih yang semakin langka. Saya dukung kegiatan ini karena melibatkan banyak anak muda sebagai generasi penerus kota Jakarta," kata Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Menurut Foke, sapaan akrabnya, Hari Air Sedunia merupakan peringatan yang ditujukan sebagai usaha-usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Foke pun berjanji akan membantu penyelenggaran kegiatan Hari Air Sedunia 2011 tersebut, karena isu air bersih mempunyai peranan penting bagi Kota Jakarta di masa sekarang dan masa depan.

Selain itu, dengan kegiatan ini diharapkan dapat menambah kepedulian siswa sekolah akan pentingnya nilai strategis air bersih bagi kelangsungan hidup dan perkembangan Kota Jakarta.

Sementara Pembina Vanaphastra, Adhyaksa Dault mengatakan, pihaknya akan melibatkan anak muda untuk mengkampanyekan penyelamatan air bersih. Dalam kegiatan tersebut, ribuan pelajar SMA akan diberikan pengetahuan dari Gubernur DKI tentang air bersih di Kota Jakarta.

"Tujuan mengadakan acara ini supaya menumbuhkan kepedulian dalam diri anak muda. Juga memunculkan kesadaran agar kita menggunakan air secara bijak dan hemat, karena air merupakan karunia Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita tidak boleh membuangnya dan menggunakan secara percuma," terang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Politisi asal PKS itu mengatakan, langkah konkrit dari kegiatan tersebut adalah memberdayakan anak muda untuk memanfaatkan air dengan baik, hemat dan bijaksana di sekolah masing-masing.

Sehingga, katanya, mereka bisa menularkan sikap positif tersebut kepada keluarga dan lingkungannya di rumah.

"Penyelamatan air kita mulai dari lingkungan sekolah dan keluarga terlebih dulu. Kami harapkan mereka bisa menularkannya kepada orang tua dan saudara mereka lainnya. Ini merupakan langkah yang efektif untuk menyelamatkan air," tegasnya.

SD Tapah Sari Tak Punya Gedung

Siswa Numpang Belajar di Madrasah

MUARABULIAN - Keinginan Pemkab untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari bertolak belakang dengan sarana pendidikan yang ada saat ini. Bahkan, di SD Tapah Sari, Kecamatan Mersam, siswa terpaksa menumpang di madrasah karena belum memiliki gedung sekolah sendiri.

Kabag Pendidikan Dasar Dinas PDK Kabupaten Batanghari, Syar’i Saman, mengatakan, Dinas Pendidikan sudah pernah mengajukan pembangunan gedung sekolah tersebut. Tapi, hingga sekarang belum juga terealisasi.

“Kadis sudah pernah mengajukan anggaran pembangunan gedung SD itu, tapi tidak pernah disetujui dalam pembahasan di tim anggaran,” ungkapnya, kemarin (18/2). Hal itu dikeluhkan orangtua siswa. Sebab, selain tak memiliki gedung sendiri, madrasah tempat siswa SD Tapah Sari menumpang selama ini juga tak memiliki fasilitas memadai. Bahkan, sekolah itu belum memiliki aliran listrik.

“Anak-anak kami belajar seperti waktu zama saya masih sekolah. Gurunya menulis di papan tulis, dan anak-anak mencatatnya. Sekolah ini memang jauh tertinggal dengan sekolah di kota, tapi bagi kami orang tua tak ada pilihan lain, hanya ini satu-satunya SD negeri di desa ini,” ujar Manto, salah seorang orang tua siswa.

Bupati Batanghari Abdul Fattah, saat melakukan kunjungan ke sana mengatakan, akan mengupayakan pembangunan gedung sekolah itu. Dengan demikian, diharapkan bisa memberikan pendidikan yang layak kepada siswa yang menuntut ilmu di sekolah tersebut.

“Pembangunan gedung sekolah ini harus menjadi prioritas. Pembangunannya harus dianggarkan dalam tahun ini juga, dan untuk tahun pertama minimal membangun tiga ruang kelas belajar,” terangnya.

Masih kata dia, persoalan pendidikan harus diprioritaskan. Termasuk penyediaan sarana gedung dan fasilitas pendidikan lainnya. “Tolong dicatat Pak Kadis PDK, utamakan pembangunan gedung SD ini, dan jangan sepelekan masalah seperti ini,” katanya.

SEBAIK ANDA TAHU TENTANG GUNUNG KRAKATAU

Krakatau adalah gunung berapi yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara pulau Jawa dan Sumatra. Gunung berapi ini pernah meletus pada tanggal 26 Agustus 1883. Letusannya sangat dahsyat dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Sampai tanggal 26 Desember 2004, tsunami ini adalah yang terdahsyat. Suara letusan Gunung Krakatau sampai terdengar di Alice Springs, Australia dan pulau Rodrigues dekat Afrika, 4.653 kilometer. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali dari bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia II.
Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama dua setengah hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York.
Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Toba dan Gunung Tambora di Indonesia, Gunung Tanpo di Selandia Baru dan Gunung Katmal di Alaska. Namun gunung-gunung tersebut meletus jauh di masa populasi manusia masih sangat sedikit. Sementara ketika Gunung Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat, sains dan teknologi telah berkembang, telegraf sudah ditemukan, dan kabel bawah laut sudah dipasang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saat itu teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang pesat.
Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Kemajuan tersebut, sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut.
Melihat kawasan Gunung Krakatau di Selat Sunda, para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat yang menyisakan sebuah kaldera (kawah besar) yang disebut Gunung Krakatau Purba, yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada 1883. Gunung ini disusun dari bebatuan andesitik.
Catatan mengenai letusan Krakatau Purba yang diambil dari sebuah teks Jawa Kuno yang berjudul Pustaka Raja Parwa yang diperkirakan berasal dari tahun 416 Masehi. Isinya antara lain menyatakan:

“Ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batuwara. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula…. Ketika air menenggelamkannya, pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan pulau Sumatera”

Pakar geologi B.G. Escher dan beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa kejadian alam yang diceritakan berasal dari Gunung Krakatau Purba, yang dalam teks tersebut disebut Gunung Batuwara. Menurut buku Pustaka Raja Parwa tersebut, tinggi Krakatau Purba ini mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut, dan lingkaran pantainya mencapai 11 kilometer.
Akibat ledakan yang hebat itu, tiga perempat tubuh Krakatau Purba hancur menyisakan kaldera (kawah besar) di Selat Sunda. Sisi-sisi atau tepi kawahnya dikenal sebagai Pulau Rakata, Pulau Panjang dan Pulau Sertung, dalam catatan lain disebut sebagai Pulau Rakata, Pulau Rakata Kecil dan Pulau Sertung. Letusan gunung ini disinyalir bertanggung- jawab atas terjadinya abad kegelapan di muka bumi. Penyakit sampar bubonic terjadi karena temperatur mendingin. Sampar ini secara signifikan mengurangi jumlah penduduk di muka bumi.
Letusan ini juga dianggap turut andil atas berakhirnya masa kejayaan Persia purba, transmutasi Kerajaan Romawi ke Kerajaan Byzantium, berakhirnya peradaban Arabia Selatan, punahnya kota besar Maya, Tikal dan jatuhnya peradaban Nazca di Amerika Selatan yang penuh teka-teki. Ledakan Krakatau Purba diperkirakan berlangsung selama 10 hari dengan perkiraan kecepatan muntahan massa mencapai 1 juta ton per detik. Ledakan tersebut telah membentuk perisai atmosfer setebal 20-150 meter, menurunkan temperatur sebesar 5-10 derajat selama 10-20 tahun.
Pulau Rakata, yang merupakan satu dari tiga pulau sisa Gunung Krakatau Purba kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal sebagai Gunung Rakata yang terbuat dari batuan basaltik. Kemudian, dua gunung api muncul dari tengah kawah, bernama Gunung Danan dan Gunung Perbuwatan yang kemudian menyatu dengan Gunung Rakata yang muncul terlebih dahulu. Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut Gunung Krakatau.
Gunung Krakatau pernah meletus pada tahun 1680 menghasilkan lava andesitik asam. Lalu pada tahun 1880, Gunung Perbuwatan aktif mengeluarkan lava meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Krakatau hingga 20 Mei 1883. Pada hari itu, setelah 200 tahun tertidur, terjadi ledakan kecil pada Gunung Krakatau. Itulah tanda-tanda awal bakal terjadinya letusan dahsyat di Selat Sunda. Ledakan kecil ini kemudian disusul dengan letusan-letusan kecil yang puncaknya terjadi pada 26-28 Agustus 1883.
Pada hari Senin, 27 Agustus 1883, tepat jam 10.20, meledaklah gunung itu. Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford Inggris yang juga penulis National Geoghrapic mengatakan bahwa ledakan itu adalah yang paling besar, suara paling keras dan peristiwa vulkanik yang paling meluluh-lantakkan dalam sejarah manusia moderen. Suara letusannya terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 peduduk bumi saat itu.
Menurut para peneliti di University of North Dakota, ledakan Krakatau bersama Tambora (1815) mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index (VEI) terbesar dalam sejarah modern. Sedangkan buku The Guiness Book of Records mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah.
Selain itu, ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 kilometer kubik. Semburan debu vulkanisnya mencavai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran pulau Jawa dan Sumatera bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia dan Selandia Baru.
Akibat letusan itu menghancurkan Gunung Danan, Gunung Perbuwatan serta sebagian Gunung Rakata dimana setengah kerucutnya hilang, membuat cekungan selebar 7 km dan sedalam 250 meter. Gelombang laut naik setinggi 40 meter menghancurkan desa-desa dan apa saja yang berada di pesisir pantai. Tsunami ini timbul bukan hanya karena letusan tetapi juga longsoran bawah laut.
Tercatat jumlah korban yang tewas mencapai 36.417 orang berasal dari 295 kampung kawasan pantai mulai dari Merak (Serang) hingga Cilamaya di Karawang, pantai barat Banten hingga Tanjung layar di Pulai Panaitan (Ujung Kulon serta Sumatera Bagian selatan. Di Ujungkulon, air bah masuk sampai 15 km ke arah barat. Keesokan harinya sampai beberapa hari kemudian, penduduk Jakarta dan Lampung pedalaman tidak lagi melihat matahari. Gelombang Tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah dan Semenanjung Arab yang jauhnya 7 ribu kilometer.
Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 40 tahun setelah meletusnya Gunung Kakatau, muncul gunung api yang dikenal sebagai Anak Krakatau dari kawasan kaldera purba tersebut yang masih aktif dan tetap bertambah tingginya. Kecepatan pertumbuhan tingginya selitar 20 inchi per bulan. Setiap tahun ia menjadi lebih tinggi sekitar 20 kaki dan lebih lebar 40 kaki. Catatan lain menyebutkan penambahan tiggi sekitar 4 cm per tahun dan jika dihitu, maka dalam waktu 25 tahun penambahan tinggi anak rakata mencapai 7.500 inchi atau 500 kaki lebih tinggi dari 25 tahun sebelumnya. Penyebab tingginya gunung itu disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru itu. Saat ini ketinggian Anak Krakatau mencapai sekitar 230 meter di atas permukaan laut, sementara Gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut.
Menurut Simon Winchester, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan Krakatau yang dulu sangat menakutkan, realita-realita geologi, seismik serta tektonik di Jawa dan Sumatera yang aneh akan memastikan bahwa apa yang dulu terjadi pada suatu ketika akan terjadi kembali. Tak ada yang tahu pasti kapan Anak Krakatau akan meletus. Beberapa ahli geologi memprediksi letusan in bakal terjadi antara 2015-2083. Namun pengaruh dari gempa di dasar Samudera Hindia pada 26 Desember 2004 juga tidak bisa diabaikan.
Menurut Profesor Ueda Nakayama salah seorang ahli gunung api berkebangsaan Jepang, Anak Krakatau masih relatif aman meski aktif dan sering ada letusan kecil, hanya ada saat-saat tertentu para turis dilarang mendekati kawasan ini karena bahaya lava pijar yang dimuntahkan gunung api ini. Para pakar lain menyatakan tidak ada teori yang masuk akal tentang Anak Krakatau yang akan kembali meletus. Kalaupun ada minimal 3 abad lagi atau sesudah 2325 M. Namun yang jelas, angka korban yang ditimbulkan lebih dahsyat dari letusan sebelumnya.

Krakatau Keluarkan Letusan Nelayan Cinangka Takut Melaut

Cilegon (KB) - Akibat letusan yang dikeluarkan oleh Gunung Anak Krakatau (GAK) ratusan nelayan yang berada di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tidak melaut, mereka khawatir material yang dikeluarkan akan menimpa tubuh.

“Saya sudah tiga hari ini tidak berani turun ke laut, khawatir akan terkena batu material yang berjatuhan dari Gunung Anak Krakatau,” kata nelayan Desa Pasauruan, Cinangka, Sarbini, Jumat.
Dia menjelaskan, bukan saja ia yang tidak berani melaut, namun juga ratusan nelayan yang lainnya tidak berani turun. “Kalaupun ada nelayan yang melaut, itu tidak jauh dari bibir pantai,” katanya menambahkan.
Senada diungkapkan oleh Kasmin, nelayan yang satu ini mengaku tidak melaut karena kekhawatiran yang sama.
Dalam perkiraan Kasmin, status waspada yang ditetapkan oleh Pusat Vulkanalogi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), mencari ikan di laut tidak dilarang. “Asalkan tidak mendekat di radius 4 kilo meter, saya rasa aman,” katanya menjelaskan.
Berbeda dengan nelayan di Anyer. Sejumlah nelayan disana masih melakukan aktifitasnya. “Kalau saya masih tetap melaut, hanya saja memang tidak terlalu mendekat di daerah GAK,” kata Doni.
Nelayan di Anyer, Kabupatem Serang katanya, tidak berani turun ke laut jika gelombang tinggi. “Sejauh ini sih nelayan yang biasan sandar di Paku, tidak turun ke laut jika gelombang diatas dua meter,”katanya.
Petugas Pos Pengamatan GAK di Desa Pasauruan, Kecamatan Cinangka, Sikin mengaku sudah sejak dua hari belakangan ini, aktifitas nelayan di sekitar GAK tidak terlihat.”Betul, saya melihat tidak ada nelayan di Cinangka yang berani melaut ke tengah,” katanya.Hal tersebut dikarenakan adanya aktifitas GAK yang kerap mengeluarkan letusan dan material seperti batu. “Saya menghimbau kepada nelayan untuk tidak mendekat ke GAK hingga radius empat kilo meter,” katanya.Diketahui, Pos Pemantau GAK di Cinangka pada tanggal 28 kemarin mencatat, telah terjadi letusan sebanyak 117 kali, hembusan 56, tremor atau gerakan 102, sinar api terlihat dua kali dengan ketinggian asap 1500 meter berwarna putih kelabu menggumpal, Vulkanik dangkal 61 dan Vulkanik dalam 12.

ALAT PEREKAM GUNUNG KRAKATAU DI BETON

CINANGKA-(KB) Ismometer atau alat perekam gempa di Gunang Anak Krakatau (GAK) diamankan dengan cara dibeton, hal ini dilakukan agar salah satu dari komponen Seismograf tersebut aman dari terkena muntahan material batu.
“Alat perekam gempa sekarang kondisinya sudah aman, karena kemarin, telah kami beton,” kata pengamat GAK, Sikin, di Pos Pemantau Desa Pabuaran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Jumat (29/10).
Menurut dia, beton terhadap alat perekam gempa tersebut sengaja dilakukan agar aman, menginggat aktifitas GAK meningkat ke level II dari aktif normal.
“Posisi Ismometer yang kami beton mengalami pergeseran dari sebelumnya,” katanya seraya menambahkan pergeseran hanya beberapa centimeter saja.
Betonisasi terhadap Ismometer di kawasan GAK itu masih menurut dia, dilakukan oleh Pusat Vulkanalogi dan Mitigasi Bencana Alam (PVMBG) di Bandung. “Betonisasi hanya dilakukan dalam satu hari, yang dilakukan bersama lima orang dari PVMBG dan tiga orang poter atau kuli,” katanya.
Dari Pos Pemantau Cinangka sendiri yang ikut melakukan betonisasi berjumlah dua orang. “Kalau yang dari sini, saya dengan Pak Anton,” katanya.
Sementara itu, pantauan aktifitas GAK saat ini masih terus mengeluarkan suara dentuman, yang membuat sejumlah warga ketakutan.
“Betul, suara letusannya saja sampai sekarang masih terdengar, selain itu asap juga terlihat berwarna kelabu menggumpal,” katanya.

Kini Sebagian Diperjual Belikan Lapangan Terbang Dibuat Lahan Perkebunan

Perkebunan Sawit dan Karet seluas 5 hektar yang dikelolah oleh Perusahaan PTP VI, ternyata dulunya adalah landasan uadara pesawat jenis SMAC untuk melakukan penerbangan ke Kota Jambi. Kini lapangan tersebut sudah dipenuhi dengan sawit
dan karet.

PADA tahun 1983 yang lalu, tepatnya di Dusun Embacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, pernah berdiri sebuah kawasan untuk landasan pesawat. Landasan yang diperuntukkan sebagai salah satu alat transportasi angkutan udara tersebut memiliki luas area sekitar 5 hektar lebih.

Pada mulanya, landasan tersebut merupakan hibah dari masyarakat yang berdomisili di Dusun Teluk Pandak, Kecamatan Tanah Sepenggal kepada Pemerintah. Kemudian dikelola oleh perusahaan PNPN VI dijadikan sebagai salah satu sarana alat transportasi bagi masyarakat umum pada.

Endang Sunandar, Rio Dusun Embacang Gedang mengatakan bahwa, lahan yang dijadikan sebagai lintasan pesawat yang dulunya pernah beroperasi merupakan tanah hibah dari penduduk Dusun Teluk Pandak.

Tahun 1983 yang lalu, kawasan ini telah diaktifkan sebagai salah satu sarana transportasi dengan menyediakan pesawat yang berjenis SMAC.

Pesawat jenis ini hanya bisa menampung 5 orang penumpang. Untuk menaiki peswat ini, pada tahun 1985 lalu, hanya dengan uang sebesar Rp 15 ribu bisa masuk pesawat itu dan bisa terbang ke Kota Jambi.

Ditambahkan Endang, Saat ini lapangan itu tidak berfungsi lagi. Lantaran jalan darat sudah bisa dinikmati. ”Sekarang lokasi itu tidak berfungsi seperti dulu lagi. Selain keadaan lokasi yang tak menentu, Masyarakat  juga lebih banyak menggunakan kendaraan darat. Waktu dulu, yang namanya jalan darat belum sebagus sekarang.

”Pada waktu itu Jembatan tembesi saja belum ada, ”urainya. Endang Sunandar, selaku Rio Dusun Embacang Gedang sebenarnya sangat menyayangkan keadaan lapangan tersebut karena telah dijadikan lahan perkebunan masyarakat.

”Sangat disayangkan, jika melihat kondisi lapangan itu saat ini. Kawasan yang dulunya jadi tempat mampir pesawat, sekarang telah dijadikan masyarakat lahan perkebunan. Ada yang ditanami karet, sawit, bahkan sampai-sampai telah mendirikan pondok tempat berteduh ditengah-tengah lahan itu.

Bahakan menurut Rio ini, selain dijadikan lahan perkebunan, kini tanah tersebut ada yang telah diperjual belikan. Kejadiannya ketika pada waktu dulu pernah ada kesepakatan antara Pemerintah Bungo dengan masyarakat setempat untuk mengolah lahan yang pada waktu itu masih kosong untuk untuk ditanami tanaman.

Namun, jika pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menarik lahan itu kembali, masyarakat harus rela melepaskan lahan tersebut kepada pemerintah Daerah.

Perikanan : Reinkarnasi Politik Konsesi dari Daratan ke Lautan

Indonesia merupakan negara Kepulauan, dimana wilayah lautnya lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Kekayaan alam yang terkandung di wilayah lautnya, termasuk entitas ekosistemnya, tak kalah kaya dibandingkan yang ada di daratannya.
Pemikiran inilah yang menjadi salah satu latarbelakang dibentuknya Departemen Kelautan, pada masa awal era Reformasi yang telah lalu. Diharapkan, dengan terbentuknya departemen ini akan mempercepat terjadinya perubahan paradigma kebijakan pemerintah, dari paradigma terestrial ke paradigma kelautan.
Sekarang, sudah selama satu dasawarsa umurnya. Sudah banyak seminar, makalah dan urun rembug pemikiran yang dituangkan. Namun, rupanya tak mudah membelokkan mainstream pemikiran. Tak kunjung jua terlihat adanya terobosan yang bernas dan cerdas dalam mengimplementasikan misi dan visi dibentuknya intitusi departemen ini.
Dorongan agar terjadi perubahan kebijakan dari paradigma terestrial ke paradigma kelautan ini, justru dimaknai dengan keinginan replacement arenanya kebijakan politik konsesi, dari daratan ke wilayah lautan.
Seperti kita ketahui bersama, dahulu pada masa awal Orde Baru, marak politik konsesi HPH. Kelihatannya apa yang direncanakan oleh pemerintahan orde sekarang ini tak berbeda jauh. Tak ubahnya, hanya sekedar memindahkan politik konsesi HPH dari wilayah daratan ke wilayah lautan
Mulai tahun 2010, pemerintah akan menerapkan kebijakan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisiran) dan KUPT (Kluster Usaha Perikanan Tangkap) yang membagi zona wilayah lautan menjadi 4 kawasan, yakni kawasan Pemanfaatan Umum, kawasan Konservasi, kawasan nasional Stategis Tertentu, kawasan Alur Pelayaran.
Pembagian perairan menjadi kapling-kapling ini menjadi landasan untuk pemberlakuan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Adapun Kluster Usaha Perikanan Tangkap (KUPT) mengacu pada Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 5/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa melalui Sertifikat HP-3, dapat diberikan hak eksklusif kepada pihak swasta (Asing ataupun Nasional) mulai dari sertifikat hak pengusahaan, perairan, dan pesisir, yang meliputi permukaan air, kolom air, hingga ke dasar perairan. Hak atas KUPT itu memberikan hak eksklusif kepada pihak swasta (Asing ataupun Nasional) untuk memanfaatkan sumber daya ikan di perairan hingga sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Sertifikat dan hak ini juga termasuk untuk sektor pariwisata bahari atau marine ecotourism.
Dalam arti kata, ketentuan Sertifikat HP3 dan Hak KUPT ini sama saja dengan memberikan hak eksklusif pengusahaan kepada pihak swasta (Asing ataupun Nasional) selama jangka waktu tertentu, periode pengusahaan 20 tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya. Dan, hak itu dapat dialihkan ke pihak lainnya.
Perencanaan strategis sebagai prasyarat terbitnya Sertifikat HP-3 dan Hak KUPT ini hanya ditentukan oleh dua pihak saja, yaitu pemilik modal (pihak Swasta Asing atau Swasta Nasional) dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pusat. Masyarakat setempat tidak mendapatkan hak untuk turut merencanakannya.
Sekalipun masyarakat setempat dilibatkan, tetap saja tak merubah dampaknya, pemberian hak eksklusif pengelolaan kepada pihak tertentu ini, berpotensi menimbulkan konsentrasi kepemilikan usaha yang akibat lanjutnya adalah praktik monopoli.
Dapat dikategorikan monopoli, sebab selama jangka waktu diberikannya hak itu kepada pihak swasta (Asing ataupun Nasional) praktis akan mengakibatkan masyarakat umum kehilangan akses apapun terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahkan termasuk kehilangan akses ke lokasi lapangan kerja mereka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Jangan coba-coba datang dengan cara menyelam ke wilayah tersebut, karena itu juga termasuk tindakan yang melanggar hukum atas nama ketentuan hak eksklusif yang terkandung didalam Sertifikat HP3 dan Hak KUPT ini.
Maka, sangat jelas jika kebijakan politik konsesi atas wilayah lautan ini, berpotensi memiskinkan masyarakat lokal, dan memberangus hak-hak nelayan tradisional, serta membuat masyarakat setempat di wilayah yang mereka tinggali bertahun-tahun lamanya hanya akan menonton dan gigit jari saja.
Sebagai catatan, saat ini di Indonesia, dari sekitar 99% pelaku usaha perikanan tangkap, merupakan nelayan kecil dengan kapasitas kapal dengan bobot mati di bawah 30 ton. Tahun 2008, total armada perikanan Indonesia 590.380 unit. Jumlah nelayan Indonesia 2,78 juta orang. Sementara itu, jumlah pembudidaya ikan sebanyak 2,61 juta orang.
Hal lainnya, tak tertutup juga, pada jangka waktu yang tak terlalu panjang, sudah akan memperlihatkan potensi terjadinya pengurasan sumber daya perikanan secara besar-besaran. Ini hal yang logis saja, apabila pihak swasta (Asing dan Nasional) yang memegang hak eksklusif pengelolaan kluster itu dikejar kuota yang harus dipenuhinya kontrak penjualan ikan dalam jumlah sangat besar.
Apakah sekarang sudah ada contohnya ?.
Salah satu misalnya, di kepulauan Togean, Provinsi Sulawesi Tengah, sebuah Perusahaan Asing dari Italia. Di daerah ini diterapkan larangan untuk kegiatan perikanan tradisional sejauh 7 kilometer.. Lalu, di Tomia, Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, daerah ini dikelola sebuah Perusahaan Asing dari Swiss. Di daerah ini diterapkan zona larang tangkap karena diperuntukkan sebagai area dive point. Ini sama saja dengan pengaplingan area laut, walau penduduk desa mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 5 juta per bulan yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur desa.
Apakah jumlah uang itu sebanding dengan nilai kerugian yang diderita oleh seluruh masyarakat desa yang kehilangan akses terhadap sumber daya di zona larangan tangkap itu ?.
Hal lain yang sangat perlu direnungkan lagi adalah dengan menilik kembali bagaimana sejarah awal mula HPH (Hak Pengusahaan Hutan) selanjutnya menelusuri bagaimana fakta yang telah berlangsung berpuluh tahunnya, kemudian bagaimana akibat yang ditimbulkannya hari ini.
Apakah kesejahteraan yang telah disumbangkan oleh politik konsesi ala HPH itu sebanding dengan nilai kerugian yang telah diakibatkannya ?. Sebandingkah benefit cost rasio-nya ?.
Jika pemerintahan rezim Orde Baruterbukti dengan politik konsesi HPH-nya telah memporak porandakan hutan di wilayah daratan. Maka pemerintahan rezim orde mendatang ini seharusnya berlaku bijaksana. Janganlah hanya menjadi reinkarnasi- nya saja, yang hakikat kebijakannya hanya merupakan modifikasi politik konsesi ala HPHyang dipindahkan dari wilayah daratanke wilayah lautan.

Memungut sisa panen, Zuliman dipidanakan PT Asiatic Persada

Pengadilan Muara Belian

Jambi - Seorang warga Sungai Bahar, Jambi ditahan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian karena mengambil brondolan sawit di tanah PT. Asiatic Persada di Sungai Bahar.

Zuliman bin Yahya, Rabu (3/11) didakwa oleh JPU dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Yunawati. Dia dituduh melakukan Pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 362 KUHP.

Zuliman ditangkap oleh sekuriti perusahaan pada tanggal 20 Agustus 2010 ketika memungut sisa panen dari buruh PT Asiatic Persada.

"Saya hanya mengambil berondolan sawit sisa panen saja yang sudah jatuh ke tanah" ujar Zuliman setelah persidangan, Rabu (3/11).

Zuliman berhasil memungut satu karung sawit sekitar 50 kilo yang jika dihargai adalah Rp40.000 dan rencananya akan dijual kepada orang lain.

"Harga per kilonya Rp800. Dan saya hanya mendapat 1 karung saja sekitar 50 kilo", paparnya.

Akibat perbuatannya Zuliman terancam hukuman 5 bulan penjara.

Pengambil kelapa sawit di tanah negara dituntut 1 tahun penjara

Pengadilan Muara Belian (Foto:Istimewa)

Jambi - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim meminta tiga orang terdakwa pencuri kelapa sawit selama 1 tahun penjara.

Dalam surat tuntutannya no. REG.PERK.PDM-87/MBULI/08/2010, Jaksa N.S.A. Aryartha, SH, menyatakan bahwa terdakwa I, Hamid bin Usman; Terdakwa II, Pardiansyah alias Ian bin Hilal;  dan terdakwa III Andi bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa akan menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) pada persidangan berikutnya yang digelar pada Kamis, 4 November 2010.

Menurut Andi Muttaqien, salah seorang Penasehat Hukum terdakwa, yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam keseluruhan persidangan ini adalah kesaksian Joko Soesilo (Humas PT. Asiatic Persada) yang mengatakan bahwa lahan tempat terdakwa mengambil sawit merupakan tanah negara, karena pemegang lahan seluas 3.781 Ha tersebut sebelumnya adalah PT. Jamer Tulen dengan atas hak izin lokasi. Namun sejak 2005, Bupati Batanghari menolak memperpanjang izin lokasi tersebut.

“Kita juga mengingatkan agar Majelis Hakim jangan lupa, bahwa dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2010 Humas Asiatic pernah mengatakan lahan tempat para terdakwa memanen adalah tanah negara karena izinnya tak lagi diperpanjang. Hal ini terungkap di persidangan dan akan kami masukkan dalam nota pembelaan," kata Andi, Senin (1/11).

Sebagai gambaran pada tanggal 23 Juli 2010, sebanyak 16 (enam belas) warga Bungku, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi ditangkap petugas PT. Asiatic Persada kemudian ditahan di Polres Batanghari.

Mereka dituduh melakukan pencurian di lahan milik PT. Asiatic Persada. Namun menurut warga pada lahan tersebut terdapat hak bagi masyarakat karena tanah yang sebelumnya dimiliki PT. Jamer Tulen dengan atas hak izin lokasi ini, sejak 2005 Bupati Batanghari tidak memperpanjang Izin Lokasi PT. Jamer Tulen.

Saat ini ke-16 warga Bungku tersebut didampingi oleh Public Interest Lawyer (PILNET) dalam proses persidangannya.

Hutan Bakau Pangkalan Susu Jadi Kebun Sawit

Ilustrasi hamparan perkebunan kelapa sawit

Langkat  - Pesisir Pangkalan Susu, Sumatera Utara yang sebelumnya kawasan hutan bakau atau mangrove, kini telah berubah peruntukkannya menjadi tambak dan perkebunan kelapa sawit.

"Ratusan hektare hutan bakau yang ada di pesisir Pangkalan Susu, khususnya di Kelurahan Beras Basah, kini telah berubah menjadi areal tambak dan kebun sawit. Ini sangat memprihatinkan," kata Heri Widiyanto, aktivis lingkungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lantera Institute Langkat, ketika ditemui di Stabat, Selasa.

Ia memperkirakan ratusan hektare hutan bakau telah "digasak" warga untuk dijadikan lahan sawit serta tambak ikan dan udang tersebut.

Kelurahan Beras Basah yang luasnya kurang lebih 700 hektare dialiri sungai serta paluh-paluh kecil yang sebelumnya lebat dengan pohon bakau, kini diperkirakan tinggal hanya 200 hektare, katanya.

"Bila aparat di Kecamatan Pangkalan Susu atau di Kabupaten Langkat tidak melindungi hutan mangrove tersebut sebagai kawasan penyangga dan jalur hijau, maka dikhawatirkan Kelurahan Beras Basah akan tenggelam akibat dikikis ombak," ungkapnya.

Sementara itu Camat Pangkalan Susu Sukhyar Muliamin ketika dihubungi menjelaskan bahwa memang ada hutan mangrove yang kondisinya sangat memprihatinkan di Kelurahan Beras Basah dan Pangkalan Siata.

Namun demikian, kata dia, langkah penyelamatan sudah dimulai dengan melakukan penanaman kembali hutan-hutan bakau yang gundul di beberapa tempat melalui langkah terpadu dan berkelanjutan.

Dijelaskannya, penghijauan hutan bakau di Pangkalan Susu tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri tanpa adanya komitmen dari semua pihak, katanya.

Di sekitar Pangkalan Susu ada tujuh pulau kecil yang juga akan menjadi perhatian untuk dikembangkan menjadi areal bakau di kemudian hari, yaitu Pulau Panjang, Rawa, Talang, Kera, Kerpu Beting, Mesjid dan Pulau Dongok.

"Kami sudah lakukan penertipan hutan bakau dengan mengajak masyarakat untuk kembali menanam, menjaga, merawat dan memelihara hutan yang ada. Jangan lagi ada penebangan," katanya.

La Nina Landa Wilayah NTT

Kupang  - La Nina moderat atau fenomena alam basah saat ini sedang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), sehingga menyebabkan hujan turun secara merata di wilayah kepulauan itu.

Hujan ini diperkirakan akan berlangsung hingga memasuki bulan Maret 2011, kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Klimatologi Klas II Lasiana Kupang, Ir Purwanto, di Kupang, Sabtu, terkait prakiraan cuaca di NTT.

"Sebagian wilayah Indonesia termasuk NTT hingga saat ini mengalami musibah banjir, tanah longsor dan puting beliung akibat penyimpangan (anomali) cuaca akibat interaksi atmosfer dan lautan sebagai faktor pengendali curah hujan," katanya.

Menurut dia, suhu permukaan laut di perairan Indonesia yang meningkat menyebabkan semakin intensifnya proses penguapan dan pembentukan awan yang berdampak pada peningkatan curah hujan.

"Curah hujan yang tinggi juga disebabkan oleh fenomena global yang disebut La Nina atau fenomena alam yang ditandai dengan kondisi suhu muka laut di perairan Samudra Pasifik ekuator berada di bawah nilai normalnya (dingin), sementara kondisi suhu muka laut di perairan Benua Maritim Indonesia berada di atas nilai normalnya (hangat)," katanya.

Ia mengatakan, kondisi suhu muka laut di Samudra Pasifik yang dingin menimbulkan tekanan udara tinggi, sementara kondisi hangat perairan Indonesia yang berada di sebelah barat pasifik menimbulkan tekanan udara rendah.

"Kondisi ini menyebabkan mengalirnya massa udara dari pasifik ke wilayah Indonesia. Aliran tersebut mendorong terjadinya konvergensi massa udara yang kaya uap air," katanya.

Akibatnya kata Purwanto, semakin banyak awan yang terkonsentrasi dan menyebabkan turunnya hujan yang lebih banyak (diperkirakan lebih dari 40 mm/bulan di atas rata-rata normalnya).

"Kecenderungan fenomena La Nina dalam musim penghujan 2010/2011 sebenarnya sudah diprediksi sejak awal musim kemarau. Hasil prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan sejumlah lembaga pemantau cuaca dunia seperti NOAA (USA), BOM (Australia), Jamstec (Jepang) menunjukkan adanya anomali suhu muka laut negatif," katanya.

La Nina katanya diprediksi akan terus dominan hingga Maret 2011 hingga selanjutnya menuju kondisi netral pada bulan April 2011.

Juli 2011, Sebagian Besar Wilayah Alami Kemarau

MUSIM KEMARAU (ANTARA/Noveradika)

Awal musim kemarau 2011 diprakirakan pada Maret yaitu di enam zona tapi sebagian besar terjadi pada Juli

Jakarta  - Sebagian besar wilayah Indonesia yaitu 61 dari 220 zona diprakirakan mengalami awal musim kemarau pada Juli 2011 setelah intensitas cuaca ekstrim berkurang pada Maret 2011 ditandai dengan beberapa zona mulai memasuki musim kemarau.

"Awal musim kemarau 2011 diprakirakan pada Maret yaitu di enam zona tapi sebagian besar terjadi pada Juli," kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Sri Woro B Harijono di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bulanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Society of Indonesian Enviromental Jurnalist (SIEJ) mengenai upaya pemerintah mengantisipasi cuaca ekstrim untuk menjamin ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca ekstrem yang sudah terjadi sejak akhir 2010 akan berlanjut hingga April mendatang yang ditandai dengan hujan lebat, angin kencang dan ombak yang tinggi.

Kondisi iklim tersebut dipengaruhi La nina moderate, suhu perairan dan dipole negatif sehingga terjadi pergerakan yang mendorong massa uap air dari Samudera Pasifik ke Indonesia.

Prakiraan curah hujan pada Februari 2011 juga masih sangat tinggi terutama di Pulau Jawa sedangkan sebagian besar intensitas curah hujan menengah. Sedangkan Maret 2011 curah hujan sangat tinggi juga terjadi di sebagian Pulau Kalimantan dan Papua serta pulau Jawa.

Prospek awal musim kemarau pada Maret di enam zona yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan April di Karawang bagian barat laut dan pantai utara Karawang serta Jogjakarta dan sebagian kecil wilayah Jawa Timur, sebagian besar Bali, NTB dan NTT.

Sedangkan prospek awal kemarau pada tiga bulan berikutnya yaitu di Pulau Sumatera, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Sulawesi serta Maluku.

KALEIDOSKOP Kementerian Pekerjaan Umum 2010

Kementerian Pekerjaan Umum 2010

Tahun 2010 tercatat sebagai tahun bencana dan duka bagi bangsa. Bencana alam seperti Wasior, Merapi dan Mentawai membuat pertiwi kembali bersedih. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun yang beberapa hari lagi akan kita tinggalkan boleh jadi merupakan tahun yang cukup membanggakan. Berbagai penghargaan telah diterima Kementerian Teknis yang dikenal memiliki motto: Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, berikut penghargaan selama 2010 yang berhasil diraih Kementerian PU.

Anugerah Media Humas (AMH) 2010 Sebagai Nominasi 4 dan 5 untuk kategori peserta kementerian lembaga Negara dalam Anugerah Media Humas (AMH) 2010. Nominasi ke - 4 untuk kategori media profil audio visual dan nominasi ke-5 untuk kategori media “laporan tahunan cetak“.

Komisi Informasi Pusat menetapkan Kementerian PU sebagai salah satu dari 9 badan publik yang proaktif dalam mempersiapan pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. BPP Gapensi, Menteri PU Djoko Kirmanto terpilih menjadi salah satu dari 4 tokoh nasional yang dinilai berjasa dalam mengembangkan sektor konstruksi di tanah air. Sebagai Penutup Buku tahun 2010 pada Perayaan Puncak Hari Ibu ke-28 di TMII, Menneg Pemberdayaan Perempuan menghadiahkan Anugrerah Parahita Ekapraya Kategori Madya kepada Menteri PU. Penghargaan ini diberikan Presiden SBY selaku Kementerian yang dinilai berhasil melaksanakan Strategi Pengarus Utamaan Gender.

Selama 2010 Puskompu mencatat, 4 kali Menteri PU bersama Presiden (2 kali) dan Wakil Presiden (2 kali) meresmikan/tinjauan lapangan pada proyek-proyek ke PU-an. Mengisi acara di TV 13 kali dan melakukan Rapat dengan DPR/DPD sebanyak 11 kali serta melakukan kunjungan kerja (Luar Jabotabek) sebanyak 32 kali. Selengkapnya kegiatan Menteri PU sebagai berikut :

4 Januari

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengunjungi Proyek Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Bersama menteri Pertanian, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sumedang Menteri PU mengikuti Acara Gerakan Konservasi DAS Cimanuk di lokasi pembangunan Waduk Jatigede. Saat itu, Djoko menyatakan, Lahan kritis DAS Cimanuk saat ini mencapai 110 ribu hektar atau 31 persen dari luas DAS. Atas kondisi tersebut Djoko menilai kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk di Jawa Barat berkondisi sangat kritis.

Melihat keprihatinan itu, Menteri PU mengibaratkan kondisi DAS Cimanuk seperti orang sakit yang sudah koma. Dengan selesainya Waduk Jatigede nanti, masalah diatas dapat diatasi sekaligus mengurangi besaran banjir yang terjadi di pantai utara Jawa serta menjadi sumber air irigasi rentang, termasuk sebagai sumber air baku bagi wilayah pantura Jawa. Gerakan Konservasi DAS Cimanuk ditandai dengan penanaman pohon Kemiri Sunan yang juga diikuti ratusan murid SD, SMP dan petani.

6 Januari

Menteri PU mendampingi Wakil Presiden Boediono meninjau infrastruktur pengendali banjir Jakarta dan Banjir Kanal Timur (BKT) dari udara. Pantauan berlangsung selama 30 menit dimulai pukul 09.00 WIB. Selain Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Fauzi Bowo, Kepala Balai Besar WIlayah Sungai Ciliwung Cisadane, Pitoyo Soebandrio dan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto juga turut serta. Usai tinjauan, Wapres langsung menggelar rapat dikantornya terkait perampungan proyek BKT. BKT dibangun untuk melindungi permukiman, kawasan industri, dan 13 kawasan pergudangan dari ancaman banjir. BKT bermanfaat sebagai prasarana konservasi air, pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta area ruang terbuka hijau diseputar bantaran sungai yang dilalui BKT.

11 Januari

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meresmikan monumen Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Peresmian itu sengaja dipilih bertepatan dengan penyelenggaraan Munas Khusus Gapensi yang digelar selama 3 hari di Surabaya. Dalam kesempatan itu, Menteri PU diberi penghargaan sebagai salah satu dari 4 tokoh nasional (Yusuf Kalla, Ginanjar Kartasasmita), yang berjasa dalam mengembangkan sektor konstruksi di tanah air.

18 Januari

Menteri PU Djoko Kirmanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan tujuh buah proyek infrastruktur bidang Pekerjaan Umum senilai Rp 167,2 miliar di Ngawi, Jatim. Ke-7 proyek itu adalah Jalan Lingkar Ngawi (10,73 km), jalan baru (6,3 km), peningkatan jalan lama ( 4,43 km), pembangunan lantai jembatan Klitik, 2 unit Rusunawa senilai Rp 11,5 miliar serta jaringan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM - IKK). Usai peresmian Menteri PU berjanji akan mewujudkan infrastruktur air minum untuk mengurangi separuh dari penduduk Indonesia agar memiliki akses yang aman terhadap air minum, sesuai target MDG’S.

21 Januari

Tampil dalam acara Selamat Pagi Nusantara di TVRI, Menteri PU berjanji dalam program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Kementeriannya akan memastikan pekerjaan proyek baru berikut pemeliharaan berjalan dengan baik.

Dalam target program 100 hari, Kementerian PU mempunyai enam proyek yaitu pembangunan dan rehabilitasi ruas utama, penyediaan air minum didaerah tertinggal, perbaikan dan peningkatan irigasi, serta rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Kementerian PU juga telah membentuk Tim Nasional Penyiapan Pembangunan Infrastruktur Penghubung Jawa – Sumatera sesuai dengan Keputusan Presiden. Tugas Tim nantinya mempersiapkan pembangunan termasuk penyusunan studi kelayakan. Ground Breaking JSS direncanakan 2014.

21 Januari

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan temu pers. Saat itu Djoko menjelaskan seputar penyelesaian program 100 hari yang beliau nilai sebagai modal awal untuk mencapai target program pembangunan tahun 2014. Menteri PU berharap, pada hari ke-100 program sudah mencapai 100 persen. Ditambahkan program diarahkan untuk mengatasi sumbatan (debottlenecking) khususnya pada aturan pengadaan tanah, peningkatan kapasitas jalan.

Ada 6 program ke PU an yang akan diselesaikan yaitu peningkatan kesehatan lingkungan, Penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan pemastian fungsi (embung, waduk, bendung dan bendungan, serta jaringan irigasi ) secara holistik dan terintegrasi. Membentuk tim penyiapan prasarana penghubung Jawa-Sumatera yang bertugas melakukan studi kelayakan, peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695, penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian banjir, banjir kanal timur (BKT, sosialisasi dan bantuan PNPM mandiri dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di Sumatera Barat dan Jawa Barat.

24 Januari

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, didampingi Wamen PU Hermanto Dardak, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Agoes Widjanarko serta Dirut PT Jasa Marga Frans S. Sunito melakukan tanam pohon di ruas jalan tol Jakarta – Cikampek KM 21. Kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan harmonis serta menjaga lahan di sekitar jalan tol agar tetap hijau. Menurut Djoko penanaman pohon diperlukan sebagai upaya melakukan adaptasi dan mitigasi dalam penanganan perubahan iklim. Cara ini dinilai mudah dilakukan, guna menyerap emisi gas kendaraan yang melintasi ruas tol.

25 Januari

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan kunjungan kerja ke Desa Parakanlima, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kunjungan beliau untuk meresmikan jembatan prototipe beruji kabel (cable stayed), senilai Rp 24 Miliar. Jembatan dibangun sebagai penghubung Desa Parakanlima, Kecamatan Cikembar dengan Desa Bantarjati, Kecamatan Jampang Tengah. Jembatan beruji kabel `Pusjatan Palibaja` ini dibangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedalaman.

Menteri PU memerintahkan agar dibeberapa daerah lain dibangunkan jembatan model ini. Kepada Puslitbang Jalan dan Jembatan Djoko menghimbau mengevaluasi dan memonitor perkembangan jembatan yang telah dibangun hingga dapat bertahan 50 tahun. Jembatan type ini dinilai sangat cocok bisa dikembangkan di daerah lain, mengingat harganya yang murah, cepat dan mudah dikerjakan.

26 Januari

Menteri PU mendampingi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan sepuluh infrastruktur bidang Pekerjaan Umum (PU) yang tersebar di 5 provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Tengah dan Jawa Barat), yang dipusatkan di Jalan Tol Kanci – Pejagan. Presiden juga melakukan teleconference kepada Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Sulawesi Selatan. Presiden berharap selesainya pembangunan tol Kanci-Pejagan, proses pembangunan ruas jalan Trans Jawa, Bali, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Papua, termasuk transportasi lintas laut di Indonesia bagian timur, tidak boleh macet.

Total nilai Proyek yang diresmikan Presiden Rp 3,87 triliun berasal dari APBN dan APBD serta investor swasta. Proyek yang diresmikan itu adalah pengendali banjir Kota Medan (Medan Flood Control) untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat banjir di sepanjang sungai Deli dan sungai Percut, Bendungan Benel di Kabupaten Jembrana, Bali (107,4 M). Flyover Amplas di Medan (124 M) berfungsi memperlancar lalu lintas ke Bandara Kuala Namu. Jembatan layang Urip Sumoharjo (80 M) yang berada di Kota Makassa serta 5 buah Jembatan Cilaki di Banten.

Selain itu, Ruas tol Kanci – Pejagan (2,4 T) yang dibangun PT. Semesta Marga Raya. Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) di lima Kecamatan di Jawa Barat (23,3 M). 4 buah SPAM IKK berkapasitas 165 liter per detik (23,4M). Rusunawa Cingised, UNPAD, 6 Twin Block (49,33 M) dan 9 TB Rusunawa di Kota Pekalongan, Cilacap, Surakarta, Jepara dan Kabupaten Semarang ( 88,45 M). Menteri PU berkesempatan menyerahkan PAMSIMAS di di 15 provinsi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perdesaan dan pinggiran perkotaan.

27 Januari

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan RDPU dengan Komisi V DPR-RI. Saat itu Menteri PU menjelaskan, dana stimulus fiskal tahun 2009 sebesar Rp6,6 triliun telah terserap 97,46 persen. Dana itu digunakan untuk pengembangan sistem jaringan infrastruktur agar fungsional. Proyek lain yang juga menggunakan dana stimulus meliputi’ penanganan bencana, perluasan jaringan distribusi dan pembangunan instalasi pengolahan air minum, percepatan penyelesaian infrastruktur yang sudah ada, membuat jalan inspeksi dan irigasi di sentra produksi tambak, rehabilitasi jaringan irigasi, perbaikan jalan dan jembatan dan pengembangan infrastruktur permukiman.

30 Januari

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meresmikan pemancangan tiang pertama (ground breaking) fly over Porong (600 meter) KM 35 di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat itu Djoko Kirmanto berharap dengan berfungsinya arteri ini para investor akan tertarik menanamkan investasi di Jatim. Proyek ini dijadwalkan rampung 2010.

8 Pebruari

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto melakukan rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPD. Saat itu Menteri PU mengaku, kebutuhan dana untuk periode 2010 – 2014 di instansinya sebesar Rp 689 triliun. Namun Pemerintah sesuai usulan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) hanya mampu mengalokasikan Rp 268,8 triliun. Peruntukkan dana tersebut yakni bidang Bina Marga Rp148,4 triliun (55,21%), Sumber Daya Air Rp 59,9 triliun (22,30%), Cipta Karya Rp50 triliun (18,6%) dan lainnya 3,89%. Sementara sisanya akan diupayakan dari kerjasama pemerintah. Terbatasnya dana membuat prosentase belanja infrastruktur PU dan permukiman selama lima tahun ke depan berkisar 1,8 – 2,2 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau tidak berbeda jauh dengan alokasi pada lima tahun lalu yakni 1,7 – 1,9 %.

9 Pebruari

Menteri PU melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Saat itu Djoko Kirmanto menegaskan, guna meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dirinya telah menerbitkan Instruksi Menteri (Inmen) PU No. 2 tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Departemen PU. Menurut Djoko, Kementerian PU bekerjasama dengan Departemen Keuangan dalam mencetak tenaga SDM bidang pelaporan keuangan. Sebanyak 1236 telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah dari Departemen Keuangan.

Djoko mengakui, sebanyak 26 Satuan Kerja Tugas Pembantuan (Satker TP) untuk Operasional dan Pemelihataan (OP) Irigasidan 159 Satkernya tidak membuat laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN).

10 Pebruari

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menerima kunjungan Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze di Kantornya. Kepada Bupati Menteri PU berjanji siap mendukung program Merauke sebagai lumbung pangan nasional atau food estate yang akan dicanangkan pada Jumat lusa. Dikatakan, dalam lima tahun kedepan Kementrian PU menargetkan jaringan irigasi seluas 37 ribu hektare untuk persawahan. Djoko berjanji pihaknya akan konsisten untuk meningkatkan kualitas jalan nasional. Saat ini ruas jalan Merauke – Sato (80 Km) sudah beraspal dan akan terus dlanjutkan pekerjaannya melalui program multiyears.

13 Pebruari

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto didampingi Plt. Dirjen Sumber Daya Air Mochammad Amron, Direktur Sungai, Danau dan Waduk Widagdo dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Pitoyo Subandrio. meninjau Sungai Ciliwung (Jembatan Casablanca) untuk melihat kondisi pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta. Dalam kesempatan ini Menteri PU berdialog dengan warga setempat. Menteri PU menyatakan belum dapat melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh, akibat padatnya permukiman.

Untuk penanganan Sungai Ciliwung, Kementerian PU merencanakan melakukan sodetan di dua lokasi yakni di Bidara Cina dan Kalibata. Aliran sungai akan dipotong untuk mengurangi lekukan alur sungai yang sering melimpas di kedua lokasi tersebut.

15 Pebruari

Menteri Pekerjaan Umum melakukan Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI. Djoko Kirmanto menjelaskan, Pemerintah akan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung terutama pada lokasi penyempitan akibat padatnya hunian. Lekukan Sungai di dua lokasi (Kalibata dan Bidara Cina) akan diluruskan. Djoko berharap warga bantaran sungai Ciliwung bersedia menempati rumah susun yang telah disiapkan pemerintah, tidak jauh dari lokasi tempat tinggalnya.

Djoko memaparkan 6 program utama Kementerian PU dalam upaya mengurangi banjir di Jabodetabek seperti pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), peningkatan Kapasitas dan Perkuatan Tebing Banjir Kanal Barat (BKB) yang berfungsi membagi/memotong aliran sungai Ciliwung, normalisasi sungai-sungai (diluar BKT dan BKB), Rehabilitasi situ-situ dan sumur resapan serta optimasi waduk, polder.dari total 182 situ yang terdapat di Jabodetabek.

21 Pebruari

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, meninjau persiapan acara peresmian Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 sebelum diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selesainya tol W1 menjadi pelengkap Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta yang sudah lebih dulu rampung. Selain tol W1, proyek lain yang juga turut diresmikan adalah Jembatan Layang Cengkareng, Jalan Lingkar Karawang, Jembatan Cut Meutia, Bekasi, Jembatan Batanghari II di Jambi dan Jembatan Cibodas di Tangerang

22 Pebruari

Menteri PU mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono, meresmikan 6 proyek infrastruktur pekerjaan umum di Pintu Tol Kayu Besar, JORR W1, Jakarta. Keenam infrastruktur tersebut adalah Jalan Tol Kebun Jeruk – Penjaringan / JORR W1 (Jakarta), Jembatan Layang Cengkareng (Jakarta), Jembatan Layang Cutmeutia (Bekasi, Jawa Barat), Jalan Lingkar Karawang (Karawang, Jawa Barat), Jembatan Cibodas (Tangerang, Banten), dan Jembatan Batanghari II (Jambi).

Dalam sambutannya Wapres Boediono menilai, infrastruktur jalan sangat penting bagi efisiensi sistem logistik nasional dan mendukung daya saing. Usai peresmian, Wapres Boediono melakukan pembayaran perdana tanda dimulainya pengoperasian jalan tol lingkar luar jakarta seksi W1.

23 Pebruari

Menteri PU menghadiri Rapat Anggota II yang digelar Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum. Pada kesempatan itu Djoko Kirmanto meminta para pengurus dan anggota DWP melakukan intropeksi diri dan melakukan evaluasi program kegiatan periode lalu. Djoko juga mengusulkan perlunya disusun program kegiatan yang dapat meningkatkan potensi dan kreativitas para anggota DWP. Ke depan, DWP PU harus well organize dan well manage. Langkah ini dijalankan untuk memperbaiki kekurangan.

3 Maret

Menteri PU hadiri acara peluncuran 7 buah buku yang diselenggarakan Masyarakat Penulis Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman (MPBPUP). Dalam ajang reuni para mantan pejabat itu Djoko Kirmanto memuji sekaligus memberikan apresiasi atas keberhasilan MPPUP meluncurkan buku-baku bidang ke PU an. Menurut Djoko, himpunan penulis seperi MPBPUP tidak ada di instansi lainnya.

Ke 7 buah buku yang dilauching tersebut masing-masing berjudul: Budaya Kerja PNS Pekerjaan Umum, Upaya mengatasi masalah banjir secara menyeluruh, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jalan lentur, pekerjaan tanah dasar dan drainase konstruksi jalan, Teknologi aspal dan penggunaanya dalam konstruksi perkerasan jalan, Maejemen Proyek Jalan, perencangan perkerasan jenis lentur dan jenis kaku.

11 Maret

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, meresmikan proyek di kantor bupati Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek-proyek yang diresmikan meliputi Bendung Sapon di Kabupaten Kulon Progo, Embung Tambakboyo dan Dam Pengendali Sedimen Kali Kuning di Kabupaten Sleman, serta Bendung Bawah Tanah Bribin. Turut diresmikan pula 4 buah jembatan (Jembatan Gawe di Kabupaten Bantul, Jembatan Jirak di Kabupaten Gunung Kidul, Jembatan Congot di Kabupaten Kulon Progo dan Jembatan Tambalan di Kabupaten Bantul). Usai peresmian Menteri PU meninjau lokasi bendung air bawah tanah Bribin dan melakukan pengaliran perdana kepada masyarakat.

Bendung Bribin untuk mengatasi kesulitan air baku bagi masyarakat Gunung Kidul yang selalu kekeringan bila musim kemarau tiba. Tersedianya bendung ini maka pasokan air baku selalu ada sepanjang tahun. Pembangunan proyek ini sejak 2004, melalui kerjasama dengan Jerman. Direncanakan Goa Bribin akan dikembangkan sebagai Laboratorium Karst dan sungai bawah tanah. Pembangunan menelan biaya sebesar Rp35 milyar yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi DIY dan APBD Kabupaten Gunungkidul, serta bantuan dari pihak Jerman senilai 1,4 juta Euro, untuk Technical Assistance dan Consulting Services , Mesin Bor berdiameter 2,49 m, Turbine, dan pompa 4 unit.

12 Maret

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto selaku Ketua Pelaksana Badan Harian Pengembangan Wilayah Suramadu, menerima anggota Dewan Pembangunan Madura (DPM) di kantornya. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan berbagai masukan (usulan) yang dituangkan ke dalam proposal (Jangka pendek/panjang) terkait dengan program pembangunan Pulau Madura ke depan untuk diteruskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kepada DPM Menteri PU meminta dukungannya terkait permasalahan pembebasan lahan pada kawasan Waduk Nipah. Waduk yang dibangun 2 tahun lalu dinilai Djoko hingga kini belum difungsikan lantaran belum selesainya pintu penutup waduk.

18 Maret

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer membuka selubung tanda dimulainya pencanangan 20 paket pekerjaan sipil untuk infrastruktur jalan dan jembatan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pencanangan ke 20 paket pekerjaan ini dipusatkan di ruas jalan Pontianak – Tayan tepatnya di desa Teluk Bakung, Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam sambutannya Djoko Kirmanto mengaku inisiatif proyek ini terwujud berkat dukungan The Australian Agency for International Development (Aus AID), yang telah menyediaan bantuan pembiayaan untuk program Eastern Indonesia Roads Invesment Project (EINRIP).

Jumlah bantuan yang diberikan pemerintah Australia sebesar AUS $300 juta atau sekitar Rp 2,5 triliun. EINRIP adalah bagian kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia. Kerjasama dilakukan untuk menjamin pekerjaan jalan dan jembatan yang telah direncanakan, didesain dan dikonstruksi dengan standar yang tinggi. Pelaksanaan program EINRIP dikelola oleh Ditjen Bina Marga. Program ini tersebar di 9 provinsi yaitu Bali, NTB, NTT Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

20 Maret

Menteri Pekerjaan Umum, menghadiri peringatan HAD ke- 18 yang dipusatkan di Keluarahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Timur. Djoko menilai tema peringatan “COMMUNICATING Water Quality Chalanges and Opportunities” sangat terkait dengan permasalahan sumber daya air (SDA) yang cenderung memprihatinkan. Melalui peringatan HAD ini Menteri PU berharap kesadaran dan kepedulian semua komponen terhadap masalah buruknya kualitas air ke depan dapat ditangani secara terpadu. Menteri PU selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional, berharap Sungai Ciliwung yang digarap BBWS Ciliwung-Cisadane (Cilicis) bisa dijadikan contoh wilayah lain yang ingin menangani daerah aliran sungai.

22 Maret

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto hadir dalam dialog Public Corner di Metro TV. Djoko mengakui, adanya permasalahan di bidang pengelolaan air saat ini. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan pengendalian dan pengelolaan terhadap sumber air guna mencegah menurunnya ketersediaan air dan kualitas air yang dinilai semakin buruk.

Menteri PU juga menghimbau sejumlah daerah melakukan gerakan pemungutan sampah di sekitar bantaran sungai serta mengolah limbah sampah tersebut menjadi kompos atau produk daur ulang, guna menekan percemaran air. Selain itu, agar tercipta pemerataan dalam pembagian air ke depan perlu diupayakan pembendungan terhadap sungai guna dialirkan ke wilayah yang dilanda kekeringan.

23 Maret

Menteri PU meninjau kondisi Waduk Jatiluhur, pasca pemberitaan di media massa terkait kemungkinan jebolnya bendungan. Djoko Kirmanto menegaskan, secara teknis kondisi bendungan ini masih kokoh seperti direncanakan. Diakui, pelimpasan air yang terjadi dinilai masih dalam ambang batas ketentuan yakni dibawah 7 meter dari bendungan dengan kisaran antara 400 – 500 m3 per detik. Jarak muka air dengan ketinggian bendungan masih 6 meter, sehingga relatif aman.

Menteri PU menghimbau agar publik tidak terpancing dengan isu yang ada. Usai dari Waduk Jatiluhur Djoko juga meninjau kondisi Waduk Cirata diteruskan inpeksi ke beberapa bangunan pintu air seperti bendung Walahar (Bangunan Belanda), Bendung Ubrug dan Bendung Curug.

25 Maret

Menteri PU Djoko Kirmanto bersama-sama Menkesra, Mensos, Menpera dan Wagub DKI meninjau lokasi permukiman kumuh disepanjang Stasiun Tanjung Priok-Senen-Kota menggunakan Kereta Api. Sebelumnya Menteri PU dan rombongan melakukan penanaman pohon di sekitar Stasiun Tanjung Priok. Menurut Menteri PU, pihaknya selalu siap membantu dalam program penataan kawasan sekitar rel sesuai master plan yang dibuat Kementerian Kesra. P

enataan permukiman kumuh sepanjang jalur rel kereta mulai dari Stasiun Priok-Senen-Kota ditargetkan rampung akhir 2012. Dan diperkirakan menelan dana Rp 1,2 triliun. Program ini melibatkan beberapa instansi pemerintah seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta dengan

31 Maret

Menteri PU membuka Konsultasi Regional (Konreg) ke PU an Wilayah Barat di Semarang. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ajang berbagai masukan terkait penyusunan program Bidang Pekerjaan Umum untuk 2011. Dalam sambutannya, Djoko Kirmanto menegaskan meskipun banyak program strtegis namun pertimbangan realitas harus dikedepankan. Pesan ini harus digarisbawahi oleh para satker dan dinas-dinas PU, mengingat keterbatasan dana yang tersedia. Djoko Kirmanto juga meminta untuk diwaspadai adanya usulan proyek rekayasa atau dibuat akal-akalan (setengah jadi) yang menyebabkan penunjukkan langsung.

Sebaliknya, Djoko menghimbau agar proyek multy Years contract (MYC) dan eskalasi dapat terus berlanjut. Menteri PU juga menekankan 2 hal untuk sukesnya pelaksanaan program 2010. Pertama, meningkatkan kerjasama. Kedua, laporan progress fisik dan keuangan di tahun mendatang harus masuk kategori wajar tanpa syarat.

2 April

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menghadiri syukuran BKT Tembus ke Laut yang digelar Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan PT Waskita Karya di halaman Rusun Marunda. Dalam sambutannya, Dalam kesempatan itu Menteri PU memberikan apresiasi khususnya bagi warga yang telah merelakan tanahnya untuk digunakan BKT.

13 April

Menteri PU melakukan Rapat kerja dengan Komisi V DPR RI membahas APBN-P 2010. Menteri PU saat itu mengusulkan dana sebesar Rp 6 triliun yang akan diambil dari dana Rp 18,5 Triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk kegiatan mendesak seperti mitigasi dampak perubahan iklim, sanitasi, drainase, persampahan, pengamanan pantai, penanganan DAS Bengawan Solo, proyek eskalasi kontrak tahun jamak serta kegiatan pengawasan.

16 April

Menteri PU Djoko Kirmanto menghadiri “Infrastructure Asia 2010” yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran. Pada saat itu Djoko menawarkan 27 proyek prioritas kepada pengusaha dari dalam dan luar yang hadir dalam forum tersebut. Djoko Kirmanto menyakinkan investor bahwa investasi di proyek infrastruktur yang dilakukan melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership) memiliki resiko lebih rendah.

Proyek-proyek prioritas Kementerian PU yang ditawarkan terdiri dari 18 proyek jalan tol, 3 proyek persampahan dan 6 proyek air bersih. 18 ruas tol yang ditawarkan ; (1) Medan-Binjai, (2) Medan-Kualanmu, (3) Palembang-Indralaya, (4) Teginereng-Babatan, (5) Kemayoran-Kp. Melayu, (6) Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper, (7) Ulujami- Tanah Abang, (8) Pasar Minggu- Casablanca, (9) Sunter-Pulo Gebang-Tambelang, (10) Duri Pulo – Kp. Melayu, (11) Tanjung Priok Akses Road, (12) Sukabumi-Ciranjang, (13) Ciranjang-Padalarang, (14) Pasir koja-Soreang, (15) Cileunyi-Sumedang, (16) Terusan Pateur-Ujung berung-Cileunyi-Gedebage, (17) Pandaan-Malang, (18) Serangan-Tanjung Benoa.

23 April

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melantik tujuh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Para pejabat yang dilantik untuk menempati jabatan barunya adalah Djoko Murjanto sebagai Dirjen Bina Marga, Mochammad Amron sebagai Dirjen Sumber Daya Air, Sumaryanto Widayatin sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Bambang Goeritno Soekamto sebagai Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Ismanto sebagai Staff Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan, Eddy Adyawarman Djajadiredja sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, dan Setia Budhy Algamar sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi. Pelantikan dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian PU dan beberapa anggota Komisi V DPR RI yang membawahi bidang infrastruktur PU.

6 Mei

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto meninjau pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1 dari Rorortan – Cilincing sepanjang 3,4 Km. Progres fisik saat ditinjau mencapai 91,62 persen dan ditargetkan selesai Juli 2010. Dalam kesempatan ini, Djoko Kirmanto meminta agar proyek yang mulai digarap Desember 2008 dengan nilai kontrak Rp 722,7 miliar dengan pelaksana PT.Hutama Karya bekerjasama dengan Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd dapat selesai tepat waktu. Pembangunan tol Pelabuhan Tanjung Priok dibagi menjadi 5 seksi yakni seksi East-1 yang saat ini tengah dikerjakan, seksi East-2 Cilincing – Jampea (4,2 Km), seksi West-1 Jampea – Kp. Bahari (2,8 Km), seksi West-2 Kp. Bahari – Harbour Toll Road (2,9 Km) dan seksi North South Jampea – Kebon Bawang (1,7 Km). Proyek ini diperkirakan bakal menyerap dana Rp 4,5 triliun yang bersumber dari APBN dan pinjaman luar negeri. Akses Tanjung Priok ini juga merupakan jalan tol pertama yang dibangun pemerintah untuk kemudian ditenderkan saat pembangunannya selesai.

18 Mei

Menteri PU melakukan rapat kerja dengan Komite IV DPR RI. Dalam kesempatan itu Komite meminta Kementerian PU untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah diprogramkan untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan infrastruktur dinilai sangat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengentasan daerah terisolasi, akses desa di daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan serta daerah pemekaran.

Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan Kementeriannya berupaya meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya melalui penyediaan jaringan jalan, peningkatan jaringan irigasi, pengembangan terpadu aliran sungai Bengawan Solo, pembangunan infrastruktur perdesaan, penanggulangan kemiskinan di perkotaan di 9.556 kelurahan/desa serta penyelesaian Perpres di 65 Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan 3 Rencara Tata Ruang Pulau.

21 Mei

Menteri PU berkenan menutup Diklat Sistem Akuntasi Instansi (SAI) yang dihadiri pejabat Eselon II, Kepala Balai, dan Kepala Satker. Pada kesempatan itu Menteri PU Djoko Kirmanto mengingatkan kepada seluruh pejabat yang hadir untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan (LK). Djoko juga mendesak untuk diambil langkah-langkah integrasi dan konsisten melaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Sejak tahun 2005-2008 BPK-RI menilai Laporan Keuangan Kementerian PU mendapat opini disclaimer atau belum dapat diterima, akibat adanya penata usahaan neraca Barang Milik Negara (BMN) yang belum tertib dan pengelolaan belanja modal/barang yang belum sesuai dengan sistem akuntansi.

24 Mei

Menteri PU membuka Diseminasi Regional Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota yang digelar Ditjen TARU. Djoko Kirmanto mengingatkan kepada pemda segera menyelesaikan RTRW pada tahun 2010. Masalah ini harus mendapatkan perhatian serius dari pelaku pelaksana yang mengurusi penataan ruang di daerah. Menurut ketentuan, semua peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus disusun atau disesuaikan paling lambat 2 tahun untuk Provinsi dan 3 tahun untuk kabupaten/kota. Kenyataan dilapangan menunjukkan dari 33 provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota baru 4 Provinsi, 8 Kabupaten dan 1 Kota yang baru merampungkan Perda RTRW-nya. Padahal, 78 ayat 4, UU No.26/2007 mengamanatkan aturan itu berlaku sejak UU ini diberlakukan. Dari 11 Propinsi, 116 Kabupaten dan 22 Kota di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan NTB, baru 2 Propinsi yang Perda RTRW-nya selesai yakni Sulsel dan NTB.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kotanya hingga kini belum ada yang rampung. Keluarnya Inpres No.1/2010 merupakan upaya pemerintah guna mencapai suatu target percepatan RTRW provinsi dan kabupaten/kota agar selesai tahun ini. Oleh karena ini Menteri PU berharap kegiatan ini (Diseminasi Regional) dijadikan momentum terhadap tekad dan semangat dalam rangka penyelesaian susunan RTRW Propinsi, Kabupaten/Kota, khususnya untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi dan NTB.

25 Mei

Menteri PU membuka Diskusi panel pemanfaatan potensi dan peningkatan kinerja jabatan fungisonal bidang PU. Selaku pembina Kementerian PU Djoko berjanji terus berupaya untuk menempatkan posisi, peran dan mencari gagasan dan terobosan dalam melakukan pembinaan. Sampai saat ini Kementerian PU telah memiliki tenaga fungsional tingkat ahli dengan jumlah yang cukup dan perlu dilakukan pembinaan dan pengembangannya, agar kompetensi serta potensi yang dimiliki para pejabat fungsional dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja organisasi.

Terdapat 5 jenis jabatan fungsional dilingkungan Kementerian PU terdiri dari teknik pengairan, teknik jalan dan jembatan, teknik tata bangunan dan perumahan, teknik penyehatan lingkunan serta penataan ruang. Menteri PU berharap jabatan ini dibina profesionalismenya dan diberdayakan sesuai dengan tuntutan tugas sesuai jabatan masing-masing. Menteri PU percaya bahwa jabatan fungsional yang sedang dalam pengembangan ini benar-benar merupakan rekruitmen yang didasarkan atas kebutuhan organisasi akan tenaga-tenaga potensial.

4 Juni 2010

Usai melakukan ibadah Sholat Jumat Menteri Pekerjaan Umum menyatakan kepada pers, Kementeriannya terus berupaya untuk melanjutkan program pembangunan jalan tol yang selama ini tersendat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap ruas-ruas jalan tol yang layak untuk dilanjutkan pembangunannya. Kalau kelayakan proyeknya masih baik investor akan dipanggil untuk mendapat kepastian apakah bisa melanjutkan pembangunannya atau tidak. Investor jalan tol diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan investor lain yang lebih besar modalnya, jika kesulitan dalam hal equity/modal. Proses itu dilakukan untuk menguji integritas mereka dalam melaksanakan kelanjutan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Lebih lanjut DJoko Kirmanto mengatakan dengan pemanggilan investor diharapkan dapat diketahui kendala dalam pelaksanaan PPJT yang mandeg. Jika investor dinilai tidak layak, bisa diterminasi. Namun jika investor tidak mampu, sedangkan kelayakan proyeknya masih bagus, kami sarankan untuk cari partner. Jika tidak bisa, mereka bisa kami terminasi. Jika pembebasan tanahnya sudah di atas 50%, mereka akan dibantu. Kunci dalam masalah pembebasan tanah menurut Menteri PU terletak pada cara melakukan komunikasi yang baik dengan warga pemilik tanah.

9 Juni 2010

Menteri PU saat rapat kerja dengan komisi VDPR RI menegaskan, hingga 2014 mendatang Kementerian Pekerjaan Umum akan mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui green construction (konstruksi hijau). Melalui upaya ini diharapkan pembangunan infrastruktur bidang konstruksi dapat lebih berwawasan terhadap lingkungan. Begitu pula terhadap adaptasi perubahan iklim dan basis penataan ruang. Menurut Djoko, kebijakan pola green construction mengikuti konsepsi kelestarian lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim (climate Change) atau pengurangan emisi gas rumah kaca.

10 Juni 2010

Menteri PU tampil bersama Staf Khusus Presiden Urusan Climate Change, Agus Purnaomo dalam Program Dialog di TVRI. Saat itu Menteri PU menyatakan, dampak dari perubahan iklim sudah dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan dan program sesuai dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun program ini harus di dukung oleh masyarakat.

Peran Kementerian dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yakni pembentukan Tim MAPI Kementerian PU, penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam bidang persampahan dan pengelolaan limbah serta mendukung pengelolaan lahan gambut. Agar tidak memperparah terjadinya perubahan iklim masyarakat perlu melakuakan 3 R (reduce, reuse an recycle) dan mengurangi produksi sampah rumah tangga.

11 Juni

Menteri PU Djoko Kirmanto melakukan inspeksi ke lokasi proyek tol Kertosono-Mojokerto di Kabupaten Jombang. Ruas Tol Kertosono – Mojokerto (40,5 km) diharapkan rampung akhir tahun 2011. Kepada Menteri PU pihak PT. Marga Hanurata Intrinsit (Investor) berjanji akan menyelesaikan ruas ini sesuai permintaan. Bupati Jombang, Suyanto mengusulkan agar nama Jombang dimasukkan ke dalam ruas tol Kertosono-Mojokerto (KM). Alasannya, 90% ruas tol KM berada di Jombang. Atas usulan Menteri berjanji akan masukkan nama Jombang di ruas ini.

18 Juni

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyaksikan penandatangan pemberian bantuan hibah yang diterima 29 Walikota dan Bupati bidang Program Air Minum dan Air Limbah. Menteri PU mengakui, akses pelayanan dibidang air minum dan sanitasi masih jauh dari target MDGs. Untuk mengejar ketertinggalan itu pemerintah akan mendukung program penyehatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui pemberian subsidi bank bagi PDAM yang bermasalah.

Pola bantuan program dinilai Menteri PU yang pertama diterapkan di Indonesia. Besarnya bantuan akan ditingkatkan pada tahun berikutnya. Bantuan hibah Australia diperuntukkan bagi program air minum dan air limbah di 29 kota di Indonesia. Hibah senilai AUD 25 juta (tahap pertama) akan digunakan untuk membangun 42.300 unit Sambungan Rumah (SR) air minum dan untuk kota-kota yang telah memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat.

22 Juni

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka Senior Officer's Meeting - Asia Pasific Ministerial Conference on Housing Urban Development (SOM - APMCHUD) ke-3, di Solo, Jawa Tengah. Konferensi APMCHUD ke-3 dihadiri oleh delegasi dari 28 negara se-Asia Pasifik. Dalam sambutannya Menteri Pekerjaan Umum mengatakan pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman di perkotaan yang lebih baik. Komitmen tersebut salah satunya dengan membentuk Sekretariat Nasional Habitat Indonesia tahun 2008. Kota Solo dipilih pemerintah sebagai kota pelaksana

23 Juni

Menteri PU Djoko Kirmanto dalam Diskusi bertema: Mengembangkan Jejaring Bisnis untuk Menguatkan Daya Saing Ekonomi Bangsa” yang digelar Ikatan Almunnus ITS menilai, ketersediaan Infrastuktur yang memadai terbukti mampu peningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup signifikan. Pembangunan infrastruktur juga mampu menciptakan lapangan kerja yang memiliki multiplier effect terhadap industri. Djoko berharap proyek-proyek yang sifratnya recovery ditangani swasta. Dikatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki UU Pembabasan Lahan Untuk Umum. Dampaknya, pembangunan 24 ruas tol menjadi tertunda.

25 Juni

-Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto usai sholat Jumat mengatakan kepada pers, pemerintah akan mempercepat pengerjaan jalan tol yang telah ditender antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Penyelesaian evaluasi terhadap 20 ruas tol lain akan dilakukan one by one berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang telah ditanda-tangani. Permen PU berlaku untuk ruas tol yang belum deal dengan BPJT dan akan dilakukan tender ulang untuk menghindari terjadinya penyelewengan oleh BUJT. BPJT masih memberikan kesempatan kepada investor tol untuk bekerja sama dengan pihak lain sebagai bentuk partnership mereka.

30 Juni

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto didampingi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana Hartanto melakukan ground breaking pengeboran pertama pembangunan terowongan pengelak, proyek pembangunan Waduk Jatibarang di Semarang Jawa Tengah. Proses pembangunan Waduk Jatibarang diharapkan selesai awal tahun 2014. Fungsi terowongan pengelak (441 meter) untuk mengelakkan aliran sungai di sekitar/yang melintasi lokasi bendungan selama masa pembangunan bendungan. Terowongan tersebut didesain untuk dapat mengatasi banjir selama 25 tahun dengan besaran 280m3/detik dan akhir Juni 2011 rampung.

1 Juli

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menandatangani revisi Peta Zonasi gempa yang terbaru. Peta Zonasi tersebut hasil revisi SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan dan Gedung, tahun 2002. Seiring dengan gerakan patahan bumi, zonasi ini bergeser dan berubah. Dalam kesempatan itu Menteri PU mengatakan, “peta gempa merupakan hasil dari inisiatif Pusat Litbang Permukiman Badan Litbang PU bekerjasama dengan instansi terkait. Pada tahun 2009 dibentuk Tim 11 yang terdiri dari instansi terkait kegempaan untuk menyusun peta zonasi yang baru. Tim ini terdiri dari tim yang berasal dari Pusat Litbang Permukiman, Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, ITB, Pusat Geologi, LIPI, dan BMK.

5 Juli

Menteri PU mengikuti Diskusi Panel bertajuk “Kriminalisasi Kontrak Kerja Konstruksi” yang digelar Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dalam rangka Rapimnas Gapensi 2010. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menilai, sektor jasa konstruksi terbukti telah memberikan kontribusi 8 – 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB 8) atau menempati peringkat 6 dari 9 sektor utama penyumbang PDB. Sektor konstruksi juga memberikan kontribusi 5,4 persen angkatan kerja.

Menteri PU mengaku lebih memilih Tema dengan kalimat Kepastian Hukum ketimbang kata Kriminalisasi. Menurut Djoko Kirman, pelanggaran hukum sering terjadi yang ditandai adalanya kegagalan bangunan dan diketahui setelah bangunan tidak berfungsi. Sengketa jasa konstruksi, terjadi karena kurangnya pemahaman pengguna jasa dan penyedia jasa atas aspek hukum kontrak kerja yang telah dibuat.

9 Juli

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengumumkan penyesuaian tarif dua ruas tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo dan ruas tol Jakarta – Cikampek. Penyesuaian tarif tersebut diberlakukan mulai Senin, 12 Juli 2010 pukul 00.00 WIB. Kenaikan tarif tol diberlakukan setiap 2 tahun sekali sebagai amanat undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan tol. Kenaikkan tarif sebagai bentuk kepastian hukum berinvestasi di Indonesia sehingga para investor tak takut berinvestasi.

Berdasarkan Kepmen PU No. 397/KPTS/M/2010, tarif jalan Tol Sedyatmo (akses Jakarta-Bandara) dan Tol Jakarta-Cikampek mengalami kenaikan rata-rata 10%. Tol Sedyatmo mengalami kenaikan sekitar 7-12%, sedangkan Tol Cikampek mengalami kenaikan sekitar 9-11% persen.

Menurut Menteri PU, PT Jasa Marga sebagai pengelola berhak memperoleh penyesuaian tarif tol pada 30 Juni 2010 untuk ruas Tol Sedyatmo. Sedangkan untuk ruas jalan tol Jakarta-Cikampek tarif penyesuaiannya ditetapkan terakhir pada 28 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Menteri PU nomor 322/KPTS/M/2008.

19 Juli

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto bersama Direktur UNESCO Jakarta Hubert Gijzen melakukan pembahasan penataan kawasan cagar budaya nasional. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut pertemuan antara Direktur Jenderal Penataan Ruang dengan Direktur UNESCO Paris, Juni yang lalu. Kawasan-kawasan dimaksud antara lain karaton Surakarta, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cagar Budaya Candi Borobudur, Cultural Landscape of Bali Province (CLBP) serta kota-kota yang memiliki pusaka historis lainnya.

Menteri PU menegaskan, pilot project dapat diarahkan untuk percepatan Peraturan Presiden tentang Penataan Ruang KSN Cagar Budaya Candi Borobudur. “Selanjutnya, kawasan lain seperti Karaton Surakarta dan CLBP diinstruksikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang untuk segera dapat menjadikan kawasan tersebut sebagai nominasi World Heritage,“ tegasnya.

23 Juli

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melantik 51 pejabat eselon IIa dan Kepala BPJT di lingkungan Kementerian PU. Pejabat Struktural Eselon IIa merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 47/2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara dan Perpres No. 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Dalam sambutannya, Menteri PU menjelaskan untuk mendukung dinamika organisasi sebagai wujud membentuk profesionalisme SDM Aparatur perlu dilakukan rotasi maupun promosi melalui penyegaran/refreshing. Seperti falsafah China berbunyi: “ if you want one year of prosperity, grow grain, if you want ten years of prosperity, grow trees, if you want one hundred years of prosperity, grow people ”.

24 Juli

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meninjau jalur lingkar Nagrek (Nagrek-Cikaledong) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Djoko berharap jalur ini harus fungsional pada H-10 , guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2010. Menurut Menteri PU, meski belum tuntas 100 %, jalur ini sudah siap untuk dilalui kendaraan kecil. Progres fisik proyek ini sudah mencapai 80 %. Sisanya akan dilanjutkan usai Lebaran (H+10). Dan menjelang Lebaran pekerjaan dikebut agar secara fungsional dapat membantu para pemudik sebagai jalur alternatif.

Sebelumnya, Djoko Kirmanto juga mengecek kesiapan jalur Lebaran di pantura Cirebon dan jalan tol Kanci-Pejagan serta progres pembangunan Waduk Jatigede. Djoko meminta dipasang CCTV sehingga pihaknya dapat memonitor secara real time perkembangan proyek Waduk Jatigede.

29 Juli

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menerima Delegasi Vietnam yang ingin melakukan diskusi mengenai Internal Audit, di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU menjelaskan hasil laporan keuangan audit dari BPK dimana tahun 2008 Kementerian PU mendapatkan opini diclaimer. Tapi setelah melakukan perbaikan akhirnya 2010 instansinya memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Sementara itu, Director of Audit Policy and Quality Control Vietnam Mr. Dinh Trong Hanh mengakui kunjungannya kali ini untuk berdiskusi dan belajar mengenai internal audit dengan Itjen PU dikarenakan Indonesia lebih dulu memiliki internal audit yang baik.

31 Juli

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto secara mendadak melakukan inspeksi ke ruas tol Jakarta – Merak, dan ruas – ruas jalan nasional disepanjang wilayah Anyer, Carita, Pandeglang, dan berakhir di Pelabuhan Merak guna menyaksikan pekerjaan pembangunan Fly Over yang pendanaanya dibantu Pemerintah Korea. Saat itu Menteri PU meminta kepada seluruh Kepala Satker, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghentikan pekerjaannya pada H -10 atau H+ 10 setelah Lebaran tahun ini agar tidak mengganggu kenyamanan arus mudik.

Menteri PU menegaskan, penanganan jalan akan terus berlangsung mengingat keterbatasan usia jalan dan kerusakan jalan yang perlu diperbaiki. Pemeliharaan juga dibutuhkan guna menjaga jalan tetap dapat berfungsi optimal.

1 Agustus

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto bersama Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo didampingi Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati membuka Launching peringatan Hari Tata Ruang 2010 di Jakarta bertema: Smart Green City Planning atau Perencanaan Cerdas Mewujudkan Kota Hijau. Menurut Menteri PU Launching adalah langkah awal sosiasliasai dan institusionalisasi perencanaan tata ruang. Puncak peringatan Hari Tata Ruang akan diselenggarakan 8 November 2010 di Bali. Menurut Menteri PU, pihaknya telah memberikan berbagai petunjuk, sosialisasi ke daerah. Indonesia ikut berkomitmen mengurangi emisi mininal 26% pada 2020. komitmen ini perlu dil dukung semua pihak termasuk pengembangan kota yang berkelanjutan.

9 Agustus

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2010 Kementerian PU meliputi 1.062 satuan kerja (satker) saat ini mencapai Rp 11,59 triliun atau 32,88% dari total pagu sebesar Rp 35,245 triliun. Progres fisik mencapai 41,40%. Dikatakan, sekitar 96 persen lebih anggaran Kementerian PU teralokasi pada 3 Direktorat Jenderal (Ditjen), yaitu : Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga (BM), dan Cipta Karya (CK).

Dari keseluruhan pagu Kementerian PU sebagian besar digunakan untuk kegiatan kontraktual sebesar Rp 25,71 triliun (diblokir sebesar Rp 0,64 triliun). Sisanya digunakan untuk administrasi umum dan kegiatan swakelola serta bantuan sosial sebesar Rp 9,53 triliun (diblokir sebesar Rp 0,90 triliun). Anggaran yang tersisa Rp 1,53 triliun. Kegiatan yang masih dalam proses pelelangan mencapai Rp 1,54 triliun terdiri atas 669 paket, dan kegiatan yang masih belum dilelang mencapai 1.108 paket dengan nilai Rp 1,61 triliun.

Khusus dana yang belum dilelang, sisa tender, dan dana blokir (1,85 T). Dana itu perlu segera diusulkan untuk kegiatan-kegiatan mendesak namun tetap memenuhi kriteria kebutuhan program yang tepat sasaran dan realistis.

16 AGUSTUS

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto selaku Pelindung Olah Raga Dayung Nasional mengecek persiapan pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur di Palembang, Sumatera Selatan. Pembangunan infrastrukur dimaksudkan dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan SEA Games XXVI yang akan diselenggarakan Bulan November 2011 mendatang. Dukungan dari Kementerian PU diantaranya air bersih dan jalan akses dari Bandara SMB II Palembang menuju Jakabaring, yakni poros Jalan Kolonel H Barlian.

Menurut Menteri PU, kondisi jalan antara Simpang Tiga Bandara – Polda saat ini masih dua lajur dengan lebar 2,5 meter. Nantinya, seluruh poros jalan dibuat tiga lajur dengan biaya Rp 40 miliar. Pelebaran poros ini dijadwalkan rampung.

17 Agustus

Dalam HUT RI Ke 65 Menteri PU menyatakan, pemerintah telah berkomitmen melaksanakan reformasi gelombang kedua tahun 2010 melalui tiga agenda utama. Agenda pertama yakni membangun perekonomian bagi kesejahteraan rakyat. Kedua, mengelola demokrasi sesuai dengan pranata hukum dengan dasar keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, melaksanakan keadilan melalui pertumbuhan ekonomi inklusif yang lebih adil dan merata dan mempersempit kesenjangan sosial.

Selain melaksanakan agenda tersebut, pemerintah juga akan melaksanakan Reformasi Birokrasi Gelombang II yang berfokus pada pengembangan internal manajemen instansi yang ditargetkan selesai tahun 2011. Menteri PU sangat berharap, 2010 setiap Satminkal dan Satker bisa menyusun Laporan keuangan tepat waktu dan benar agar kualitas laporan keuangan Kementerian PU mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

18 Agustus

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melantik 7 pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian (PU) yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 100/M/2010 dan berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2010. Pengukuhan jabatan berkait dengan adanya perubahan organisasi dan nama Departemen menjadi Kementerian. Saat itu Djoko memerintahkan pejabat yang terkait dengan arus lebaran 2010 untuk mengecek kembali jalur lebaran dan meminta H-10 tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Bila terdapat kegiatan perbaikan jalan, pada H-7 semua kegiatan harus dihentikan, seluruh komponen pekerjaan harus dibersihkan dari pinggir jalan.

Pejabat yang dilantik adalah Ir. Agoes Widjanarko, MIP sebagai Sekretaris Jenderal, DR. Ir. Moch Basoeki Hadimoelyjono, MSc sebagai Inspektur Jenderal, Ir. Budi Yuwono P, Dip, SE sebagai Dirjen Cipta Karya, Ir, Imam S Ernawi, MCM, MSc sebagai Dirjen Penataan Ruang, Ir. Bambang Goeritno, Msc, MPA sebagai Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Ir. Mohammad Hasan Dipl HE sebagai Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan ANtar Lembaga dan Ir. Purnarachman Hadipoerwono, CES sebagai Staf Ahli Menteri PU Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional.

20 Agustus

Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi mengecek langsung kesiapan pembangunan lingkar Nagreg Jawa Barat. Djoko Kirmanto menegaskan jalan lingkar Nagreg sepajang 5,3 Km ini pada H-10 lebaran nanti sudah bisa dilalui. Sebelumnya Djoko pesimis untuk dilalui Lebaran tahun ini. Progres fisik 80 – 90 %. Sehingga pada H-10 sampai H+10 hanya dilalui kendaraan kecil.

Jalan lingkar Nagreg dibangun untuk mengurai kemacetan akibat kemiringan jalan dan belokkan yang cukup tajam hingga mencapai 15 – 18%. Lokasi Ini merupakan pertemuan arus lalu lintas dari Bandung, Tasimalaya dan Garut.

26 AGUSTUS

Menteri PU melakukan inspeksi ke lokasi calon pintu Gerbang Tol (GT) pengganti GT Pondok Gede Timur diKm.29+200 yang terletak di Cikarang. GT Cikarang direncanakan akan operasional akhir Oktober 2010. Keseluruhan gerbang tol ini akan menggunakan sistem GTO (Gerbang Tol Otomatis) yang terdiri dari 11 gerbang untuk masuk dan 21 gerbang untuk keluar.

Selain merelokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur, PT Jasa Marga juga akan menerapkan sistem terbuka untuk ruas Cawang – Cikarang. Dengan diterapkannya system terbuka pada ruas Cawang – Cikarang kedaraan yang akan keluar ke kawasan industri tidak terganggu lagi. Sementara, ruas Cikarang – Cileunyi akan menjadi suatu kesatuan sistem, dengan membongkar Padalarang Barat.

31 AGUSTUS

Menteri PU Djoko Kirmanto, Wamen PU, Hermanto Dardark dan Sekjen PU, Agoes Widjanarko serta sejumlah pejabat Eselon I dan II menghadiri Peringatan Nuzulul Qur'an dan buka bersama dengan anak yatim yang digelar bersama antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat. Peringatan Nuzulul Qur'an berlangsung di Masjid AS SALAM di Kampus Kementerian PU Jakarta.

Dalam sambutannya Menteri PU mengingatkan kepada Jamah yang hadir untuk selalu peduli terhadap sesama manusia terlebih kepada anak-anak yatim yang kurang mampu. Menteri PU juga berharap makna dari momentum Nuzulul Qur’an jangan hanya seremonial belaka. Tetapi harus diamalkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Saling menolong dan berbagi terhadap orang yang membutuhkan merupakan tanda syukur kepada sang Khaliq pencipta alam semesta..

1 September

Menteri PU melakukan kerja dengan Komisi V DPR RI Saat itu Djoko Kirmanto menjelaskan, pagu sementara TA 2011 sebesar Rp 56,515 triliun untuk Kementerian PU akan dimanfaatkan untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp 3,582 triliun, pemenuhan kegiatan operasi dan pemeliharaan (Rp 14,305 triliun), kegiatan multiyears contract/MYC (Rp 10,733 triliun), kegiatan rounding up (Rp 2,297 triliun), serta pengembangan infrastruktur strategis nasional/baru (Rp 25,550 triliun). Jumlah anggaran tersebut merupakan yang terbesar di antara seluruh kementerian. Sementara itu, alokasi keseluruhan selama lima tahun (2010-2014) mencapai Rp 274,008 triliun.

2 September

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menerima Tim Ekspedisi Mudik Lebaran 2010 Elshinta, sekaligus meresmikan dimulainya program siaran radio ”Info Mudik Lebaran 2010 Elshinta. Acara tersebut disiarkan langsung pada gelombang 90 FM. Tim Ekspedisi Elshinta berdialog dengan Menteri PU usai melakukan ekspedisi arus mudik Lebaran 1431 H di Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Madura. Djoko mengaku, PU sangat terbantu oleh kehadiran Tim mudik Lebaran 2010 Elshinta.

Kementerian PU mendukung arus mudik/balik Idul Fitri 1431 H dengan membentuk 10 tim untuk melakukan tinjauan lapangan. Tim tersebut diterjunkan untuk memastikan kondisi jalan nasional, jalan alternatif maupun jalan tol yang menjadi jalur utama mudik Lebaran dalam keadaan baik. Dari lebih dari 38.000 km jalan nasional dan 757 km jalan tol, sekitar 12.000 km merupakan jalur utama yang akan melayani pemudik. Selain itu, 4.500 km jalan alternatif telah siap dimanfaatkan.

3 September

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melepas 44 Pegawai Negeri Sipil Kementerian PU mengikuti pendidikan master degree di tujuh negara yaitu Belanda, Jepang, Belgia, Inggris, Malaysia, India, Jerman. Pendidikan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Belanda, Jepang dengan Bappenas melalui Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

Beasiswa Master degree ( S2) disponsori oleh StuNed Scholarship, World Bank Scholarship, Asian Development Bank Scholarship, MEXT Scholarship, Pusat Pembinaan Keahlian Teknik Badan Pembinaan Konstruksi, VLR UOS Scholarsip, Colombo Plan, dan DAAD Scholarship. Djoko berpesan para siswa wajib lapor terkait dengan kemajuan hasil studinya per semester secara tertulis. Ke 44 siswa masing-masing akan menjalani pendidikan ke Belanda (20 orang), Jepang (9 ), Malaysia (3), Belgia (3), Inggris (1) dan Jerman 1 orang.

23 September

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto selaku Dewan Pelindung HATHI mengukuhkan Pengurus HATHI (Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia) Pusat dan HATHI Cabang, Sejak 29 tahun berdiri kKepengurusan HATHI 2010-2013 adalah yang ke-10 kalinya. Djoko meminta agar pengurus HATHI aktif dan konsisten di bidang sumber daya air. Air merupakan kunci ketahanan pangan, kesehatan dan daya saing wilayah atau kawasan. Selain itu, SDA menjadi salah satu solusi alternatif mengatasi krisis energi yang ramah lingkungan. Pasalnya, hingga kini belum ada zat lain yang dapat menggantikan fungsi air.

Menteri berharap HATHI dapat berperan dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menjadi anggota HATHI. Selain itu, ke depan juga perlu dipikirkan rencana strategis menjaring minat masyarakat menjadi anggota HATHI. (humassda)

24 September

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melantik 59 auditor internal, Inspektorat Jenderal (9 Auditor Senior dan 50 Auditor Junior). Dalam arahannya, Djoko Kirmanto mengatakan dengan terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan lebih memperkokoh keberadaan dan peran strategis dari Auditor. Serta, terus meningkatkan kualitas hasil auditnya. Menteri PU berpesan para auditor dalam melaksanakan tugas harus menjadi contoh.

Dalam hal penerapan prinsip-prinsip Good Governance, seperti memiliki integritas kompetensi, bersikap objektif, independensi serta selalu menjaga hubungan yang sehat dengan auditi. Dalam tahun penerimaan tahun 2010, Itjen butuh 55 orang untuk dijadikan auditor. Diusulkan, 25 orang spesialisasi ekonomi dan akuntan serta 30 orang dari segala jurusan.

24 September

Menteri Pekerjaan Umum meninjau lokasi ruas Jalan RE Martadinata yang ambles. Menteri menjelaskan, perbaikan akan ditangani dengan pile slab system. (plat beton di atas yang disangga dengan beberapa tiang pancang). Desain ini sama dengan desain jalan yang menuju ke bandara Soekarno-Hatta. Menurut Djoko, Pile slab system akan membuat ruas jalan yang baru lebih kuat daripada yang sebelumnya. Pemasangan tiang hingga tanah keras, sehingga aman dari gerusan.

1 Oktober

Menteri PU Djoko Kirmanto membuka forum bisnis promosi investasi infrastruktur di Shanghai. Forum Word Expo ini dilaksanakan dalam rangka menindak lanjuti Plan of Action Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI-RRT 2010-2015. Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini didukung oleh Kedutaan Besar RI untuk RRT. Menteri PU selaku Delegasi Indonesia menawarkan peluang usaha bagi kalangan swasta di RRT, Hongkong dan Taiwan untuk berinvestasi di Indonesia khususnya dibidang Jalan Tol, Air Minum dan Persampahan.

Menteri PU menjelaskan, perekonomian Indonesia tahun 2009 tumbuh cukup signifikan sebesar 4,5% dan ditargetkan 2014 mencapai 7%. Angka ini dinilai terbaik di dunia setelah China dan India saat negara-negara di dunia dilanda krisis keuangan global. Indonesia saat ini tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Dan RRT dianggap sangat penting untuk diajak kerjasama. Kementerian PU melihat besarnya potensi China dan bersedia berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia.

5 Oktober

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menghadiri perayaan HUT Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) ke – 37. Dalam sambutannya Djoko menyatakan pemerintah tetap akan mensyaratkan kepada perusahaan jasa konstruksi asing yang akan menggarap proyek di Indonesia agar melibatkan tenaga kerja dan tenaga ahli lokal. Kepada Menteri PU AKI mengusulkan agar setiap perusahaan konstruksi yang akan menggarap proyek di luar negeri agar mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari pemerintah. Langkah ini dimaksudkan untuk mengantisipasi agar tidak merusak citra Kontraktor Indonesia.

9 Oktober

Menteri PU meninjau pembangunan Waduk Situ Gintung. Djoko Kirmanto minta agar pekerjaan situ awal 2011 rampung. Direncanakan situ ini akan menampung air dari anak Sungai Pesanggrahan dan Sungai Situ Gintung. Langkah kongkrit penanganan banjir harus didukung dari kementerian lain dan peran masyarakat. Untuk perbaikan dan perkuatan tanggul permanen, Menteri PU meminta kepada balai untuk mendesain bangunan pelimpah (spillway) dan melakukan pengecekan terhadap situ-situ dan bangunan pengendali banjir di Jabodetabek. Upaya ini sebagai upaya pencegahan agar tidak kecolongan seperti halnya peristiwa jebolnya situ Gintung.

12 Oktober

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto Selasa membuka Jambore Sanitasi yang dipusatkan di Wisma Hijau Mekarsari, Cimanggis, Depok Jawa Barat. Jambore dimeriahkan oleh 128 pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dari 32 provinsi. Dalam sambutannya Djoko menilai, kondisi sanitasi yang tidak memadai akan menyebabkan pencemaran dan berakibat buruknya kualitas air yang berujung pada timbulnya berbagai penyakit seperti kolera, diare, disentri dan penyakit berbahaya lainnya. Djoko menegaskan, masalah sanitasi harus didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu setiap tahun jumlah anak yang menjadi Duta Sanitasi harus bertambah terus. Melalui para duta sanitasi Menteri PU berharap masyarakat akan sadar dengan program sanitasi.

12 Oktober

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat membuka seminar Nasional yang digelar Gapeksindo menilai, kapitalisasi sektor konstruksi dalam lima tahun mendatang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Angka ini didasarkan pada asumsi yang akan terus berkembang pesat, setelah 2009 mencatat Rp170 triliun. Dikatakan, kalau pada 2009 dengan anggaran Rp35 triliun dapat menyerap 1,2 juta tenaga konstruksi maka dia berharap kapitalisasi Rp170 triliun angkatan kerja yang bakal terserap mencapai 5,8 juta tenaga kerja konstruksi.

12 Oktober

Menteri PU hadir dalam dialog petang di Jak TV. Dalam menjawab pertanyaan, Djoko Kirmanto menjelaskan, pemerintah berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk menunjang perekonomian. Menurut Djoko semakin lengkap ketersediaan infrastruktur, semakin cepat pertumbuhan ekonomi. Saat ini kondisi makro ekonomi Indonesia bagus. Anggaran 2010 PU sebesar Rp 36,8 triliun difokuskan pada sektor utama jalan dan jembatan, sumber daya air dan cipta karya.

Menteri PU mengakui, capaian fisik bidang pekerjaan umum hingga Oktober sebesar 60% dan penyerapan dana sebesar 50%. Keterlambatan penyerapan dana disebabkan proses administrasi. Dengan anggaran yang dimiliki, Kementerian PU fokus pada penanganan bidang jalan. Seperti, Jalan Pantai Utara Jawa (Pantura), Lintas Timur Sumatera, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, dan 11 ruas utama Papua. kementerian lain dan daerah. Saat ini, program antar kementerian dinilai belum sinkron, efektif dan efisien. Padahal, pembangunan terpadu tersebut dapat menarik investasi di Indonesia.

16 Oktober

Menteri PU membuka Peluncuran Konstruksi Indonesia 2010. Saat itu Djoko Kirmanto menyatakan pihaknya akan terus mendorong secara terus menerus menjadikan KI sebagai momen menumbuhkembangkan apresiasi terhadap peran industri dan jasa konstruksi.yang terbukti mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Jasa konstruksi Indonesia dituntut siap menghadapi liberaisasi perdagangan jasa agar mampu menjadi tuan rumah di dalam negeri. Dibutuhkan kerja keras dari semua pihak, untuk dapat bangkit dari kesulitan yang dihadapi.

16 Oktober

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto didampingi Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Bambang Setiaji, meresmikan Pusat Studi Transportasi (Centre of Transportasi Study) UMS sebagai wadah riset, konsultasi dan pelatihan, untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang muncul terkait transportasi, di Sukoharjo (16/10).

Djoko menilai masalah transportasi tidak terlepas dari dukungan pembangunan infrastruktur sebagai foundation for sustainable growth yang berujung pada pro poor, pro growth, pro job dan pro environment. Artinya, jalan yang dibangun harus bisa menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan konsumen (pasar). Terkait dengan pembangunan infrastruktur Djoko mengakui negara hanya bisa mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari total APBN. Pembangunan infrastruktur ke depan harus harus sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) mulai dari lingkup kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

19 Oktober

Menteri PU membuka Kongres Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP). Saat itu Djoko meminta IAP untuk memberikan kontribusi optimal dalam meningkatakan kualitas Rencana Tata Ruang (RTR). Oleh karena Djoko menghimbau langkah dan terobosan inovatif pelaksanaan RTR dapat diakselerasi dan diwujudkan secara lebih efektif. Metode yang dijalankan harus inklusif sehingga sinergi dalam membangun kota yang lebih sensitive terhadap isu perubahan iklim.

Selain itu, IAP juga diharapkan lebih mendorong kesadaran dan peran masyarakat lokal, termasuk unsur swasta untuk bisa secara proaktif merealisasikan agenda “Kota hijau yang berkelanjutan”. Menteri PU menilai, urbanisasi selain sebagai wahana menggapai kehidupan yang lebih sejahtera juga berdampak pada urban crisis multidimensi.

20 Oktober

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan paparan di Rapat Kerja Gubernur Se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. Raker dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono,.dan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Dalam paparannya, Djoko Kirmanto menyatakan penyusunan RPIJM harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah. RPIJM untuk pembangunan infrastruktur mengatur keseluruhan sistem perencanaan, baik sistem nasional, sistem provinsi maupun sistem kabupaten/kota secara sinergis yang disusun dalam ruang provinsi (RPIJM provinsi), dan ruang kabupaten/kota (RPIJM kabupaten/kota).

25 Oktober

Menteri PU melakukan rapat kerja dengan komisi V DPR RI. Dalam kesempatan itu Komisi V menyetujui alokasi anggaran program 2011 yang diajukan mitra kerjanya.seperti Kementerian PU.senilai Rp 57,444,20.. Komisi V bersama Kementerian Pekerjaan Umum sepakat untuk segera melakukan pengkajian atas program pembangunan jalan paralel sepanjang perbatasan negara dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Menteri PU berjanji akan mengoptimalkan dana tambahan Rp 929 M untuk pembangunan kawasan strategis nasional. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan daerah perbatasan dan kawasan tertinggal. Pembangunan irigasi, Perbaikan drainase dan percepatan penyelesaian Perda RTRW.

30 Oktober

Menteri PU melakukan kegiatan Outbond dengan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Pekerjaan Umum (FORWAPU) di Bogor. Dalam kesempatan itu Djoko Kirmanto menceritakan hasil kunjungan kerjanya mendampingi Presiden meninjau lokasi bencana (Wasior, Mentawai dan G. Merapi). Menurut Djoko Pemerintah dalam dua pekan ke depan akan membangun hunian sementara (huntara) setelah resettlement rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) setempat selesai. Khsusus di Mentawai resettlement infrastruktur RTRW sudah disusun dan korban yang tinggal di sekitar pantai akan direlokasi ke tempat aman. Korban bencana juga akan dibuatkan hunian permanent yang setahun baru akan rampung seperti halnya korban gempa di Yogyakarta tahun 2006.

3 Nopember

Menteri PU mengikuti kunjungan Presiden SBY meninjau tempat-tempat pengungsian di DIY, Boyolali Klaten. Menurut Djoko Kirmanto dalam membantu para korban Kementeriannya telah memberikan bantuan berupa fasilatas 95 buah Hidran Umum, 20 unit mobil tanki untuk mensuplai air bersih, serta 1 unit mobil penjernih air serta ratusan closet yang dialokasikan ke 18 lokasi pengungsian. Sebelum bencana terjadi Kementerian PU juga sudah melakukan upaya antisipasi dengan membangun 4 buah sabodam, jalan evakuasi dan menderikan 3 buah selter.

5 Nopember

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto selaku pelindung Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) melepas 77 atlet dayung Indonesia dari 15 provinsi yang akan berlaga mengikuti ASEAN GAMES di Guangzhou, China pada 7 November 2010 mendatang. Dalam pengarahannya Djoko mengharapkan agar para atlet kembali sukses menjadi juara dunia seperti yang pernah diraih atlet Indonesia 1997 di Hongkong. Ditegaskan, dengan merebut medali emas Merah Putih akan berkibar dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan di suatu event International. “Ini suatu kebanggaan bagi atlet maupun bangsa Indonesia,” tegas Menteri PU.

18 Nopember

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan temu pers paska kunjungan ke lokasi bencana: Wasior dan Mentawai. Menteri PU menjelaskan, Wasior, Papua Barat saat ini masih dalam kondisi tanggap darurat hingga akhir November 2010. Pada akhir tanggap darurat tersebut, para pengungsi sudah harus berada di hunian sementara (huntara) yang saat ini penyelesaiannya telah mencapai progres 60%. Hunian sementara dibangun di Teluk Wondama. Satu huntara terdiri dari satu sampai lima barak yang masing-masing terdiri dari 12 kamar untuk 12 KK.

Dari rapat koordinasi disepakati relokasi penduduk di daerah Ambumi adalah desa di Kecamatan Wasior Selatan dan Raisei di Kabupaten Teluk Wondama. Walaupun telah dibangun Huntara di daerah yang lebih aman, sebagian masyarakat setempat masih memilih kembali ke tempat tinggal mereka yang lama. Di Mentawai, saat ini sedang dilakukan pembangunan Huntara yang ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2010. Kementerian PU juga telah mengirimkan tiga jembatan Beiley untuk mengganti tiga jembatan yang rusak.

24 Nopember

Menteri PU tampil di Kampus UI Depok menjadi nara sumber dalam Seminar Keberlanjutan Jakarta sebagai Kota Pusat Pemerintahan. Menteri menilai Jakarta sebagai kota yang memiliki multi fungsi sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk untuk bermigrasi. Menurut Menteri PU, dalam tiga dekade terakhir Jakarta telah mengalami degradasi kualitas lingkungan akibat urbanisasi yang pesat. Jakarta berkontribusi 16% pada Produk Dosmestik Bruto nasional.

Menteri PU mengajukan 3 skenario sebagai referensi untuk didiskusikan dalam Seminar. Pertama, revitalisasi Ibukota dengan kebijakan membenahi berbagai persoalan untuk dipadukan dengan RTRW DKI Jakarta dan RTRW Kab/Kota sekitarnya dalam satu kesatuan eco-region yang tercantun dalam RTR Jobodetabekjur.

Kedua, pusat pemerintahan dipisahkan dari ibukota negara. Ketiga, membangun ibukota Negara termasuk pusat pemerintahan baru di luar Jakarta. Skenario ini, sudah berhasil diterapkan Australia, Amerika Serikat dan Belanda dengan Kota Den Haag. Menteri PU menilai, dari ketiga skenario diatas perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh, seksama dan terencana mengingat dampaknya yang begitu besar bagi Indonesia.

26 Nopember

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menerima kunjungan anggota DPR RI dan DPD asal Papua di kantornya. Rombongan anggota dewan tersebut terdiri dari anggota DPR RI Komisi I paskalis Kossay, anggota DPR RI Komisi II Agustina Basik, anggota DPR RI Komisi IV Peggy P Pattipi dan DPD asal Papua Paulus Yohanes Sumini serta Sekretaris Kaukus Papua Mudiono. Para anggota dewan membentuk Panitia Khusus Papua (Pansus Papua) membahas wilayah papua secara menyeluruh. Mengingat anggaran pusat terbatas, PU bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membuat rencana pembangunan jalan di daerah Papua dan Papua Barat.

Sebelas ruas yang diprioritaskan terdiri dari rusa strategis yakni Nabire – Wagete – Enarotali (284,77 km), Timika – Mapurujaya – Pomako (44,77 km), Serui – Menawi – Saaubeba (51,11 km), Jayapura – Wamena – Mulia (733 km), Jayapura – Sami (364 km), Jayapura – Hamadi – Holtekamp (53 km) dan Merauke – Waropko (557 km). Serta empat ruas usulan tambahan yakni Ring Road Jayapura – Sentani (41 km), Depapre – Bongrang (23 km), Wamena – Habema – Kenyam (170 km) dan Timika – Potowaiburu – Enarotali (135 km).

28 Nopember

Menteri PU bersama Presiden SBY dan para Menteri KIB II melakukan tanam pohon dalam rangka pencanangan Gerakan Penanaman 1 Miliar Pohon Minggu pagi di lokasi Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Menurut Menteri PU, melalui reformasi Gerakan Konservasi Air yang dihimbau Presiden harus dijalankan, guna mengatasi kelangkaan air akibat kerusakan lingkungan. Gerakan tanam dan pelihara harus dimulai dari sekarang. Gerakkan ini harus jadi budaya masyarakat.

29 Nopember

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka Forum Jasa Konstruksi Nasional 2010. Dalam sambutannya Djoko meminta LPJKN untuk lebih fokus pada masalah pengembangan SDM. Pasalnya, hingga kini Djoko masih melihat LPJKN masih disibukkan dengan permasalahan sertifikasi para anggotanya. Akibatnya asosiasi belum dapat berperan secara optimal sebagai motor penggerak peningkatan kompetensi dan daya saing para anggotanya. Djoko menginginkan adanya peningkatkan peran masyarakat jasa konstruksi secara proposional sehingga ke depan memiliki daya saing di pasar lokal, nasional dan internasional. Djoko Kirmanto menilai, pemahaman terhadap UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi masih dipandang sempit.

30 Nopember

Menteri PU bersama seluruh pejabat dilingkungan Kementerian PU melakukan penanaman pohon disepanjang Banjir Kanal Timur (BKT). Menteri PU menegaskan, lokasi BKT sesuai instruksi Wapres Budiono harus dijadikan pilot project Green Infrastucture (proyek percontohan infrastruktur berwawasan lingkungan hijau) di tingkat nasional. Kawasan BKT perlu didesain menjadi kawasan hijau sesuai dengan rencana penataan ruang.

Selain menjadikan BKT sebagai green infrastructure, Djoko Kirmanto juga mengharapkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mendesain bangunan di sekitar BKT sehingga tercipta lingkungan yang benar-benar hijau dengan membentuk keharmonisan antara green infrastructure dan green environment. Kawasan BKT juga diharapkan sebagai kawasan wisata air sekaligus menjadii arena lomba dayung.

1 Desember

Menteri PU melakukan peluncuran program ”Indonesia Memantau”. Program ini bekerjasama dengan KPK yang bertujuan untuk mengawasi terjadinya mark up pada proyek pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kementerian PU. Program dibentuk atas instruksi Presiden SBY yang menginginkan penyakit mark up diberantas. Menteri PU dalam pengarahannya menegaskan, program dibuat untuk memberikan akses pemantauan atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama jalan, sehingga dapat diawasi oleh masyarakat secara on line. Infrastruktur yang akan dipantau terutama jalan nasional yang berada dalam zona ekonomi. Misalnya jalan lintas Timur Sumatera, Pantai Utara (Pantura) Jawa, lintas Selatan Kalimantan, lintas Barat Sulawesi dan beberapa ruas di Papua.

2 Desember

Menteri PU membuka Lounching n-panel system yang digelar Litbang Permukiman Bandung. Hasil karya cipta teknologi terapan dibidang konstruksi bangunan gedung bertingkat ini diciptakan oleh Puslitbang Permukiman. Teknologi n-panel System adalah sistem struktur pracetak berupa kesatuan panel-panel dinding berbentuk n disambungkan dengan sistem kombinasi sambungan basah (wet joint) dan sambungan kering (dry joint).

Dalam kesempatan itu, Djoko Kirmanto berharap agar teknologi ini segera diaplikasikan dan dimanfaatkan masyarakat, teknologi Rumah Instant Sederhana Sehat (RISHA System) yang telah diterapkan di Pakistan. Temuan ini cocok untuk bangunan bertingkat (Rusunawa) dengan lahan terbatas seperti lokasi rawan bencana. Produk ini telah 3 kali diuji laboratorium. Dan terbukti memenuhi syarat kestabilan struktur.

5 DESEMBER

Menteri PU Djoko Kirmanto hadiri Tasyakuran Selesainya Rekonstruksi Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara. Menteri PU menegaskan, proyek berdana Rp 9 miliar ini dapat diselesaikan 10 hari lebih cepat dari yang direncanakan dan mampu menahan kendaraan 10 ton MST. Rekonstruksi ruas jalan ini dimulai dengan perkuatan sisi selatan yang masih tersisa sepanjang 90 m dan lebar 7,5 m agar tidak runtuh. Perkuatan dilakukan dengan pemasangan 120 buah turap atau sheet pile beton. Sementara struktur dinding penahan buatan diperkuat dengan 13 buah tiang pancang. Untuk mengurangi pengaruh scouring dan tekanan tanah aktif, pada sisi laut/utara struktur dilindungi dengan tumpukan Geobag yang terbuat dari Geotextyle berisi pasir.

8 Desember

Menteri PU menghadiri Seminar Federation Internationale des Ingenieurs Conseils (FIDIC) dan pameran konstruksi. Djoko menyatakan, sektor konstruksi nasional menempati urutan ke-6 dari 9 sektor utama penyumbang PDB. Anggaran Rp 56,5 triliun pada TA 2011 akan menjadi tantangan bagi Kementerian PU bersama para pengguna dan penyedia jasa konstruksi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Menurut Djoko, Jasa Konstruksi Indonesia dituntut siap menghadapi Liberalisasi Perdagangan Jasa agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme dan kualitas konstruksi, diperlukan untuk meningkatkan daya saing para pelaku jasa dan industri konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional. Acara ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Ketua Umum LPJKN, Malkan Amin, dan Ketua Umum Inkindo Bachder Djohan.

9 Desember

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanato Kamis malam menghadiri Rapat Kerja dengan Panitia Khusus Perbatasan negara DPD-RI. Djoko meminta program pemerintah pusat dalam mengembangkan dan membangun kawasan perbatasan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Menurutnya, permasalahan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman di kawasan perbatasan meliputi peningkatan akses pelayanan air minum dan sanitasi serta cakupan/kualitas layanan air baku.

Menurut Djoko Kirmanto, untuk mengatasi permasalahan itu hal terpenting yang harus dilakukan yakni mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan (KP) sebagai dasar acuan lebih rinci bagi pembangunan infrastruktur. RTR ini perlu diselesaikan guna melengkapi acuan makro pembangunan KP sebagaimana diatur dalam RTRWN PP No.26/2008. Selain itu, dukungan prasarana di Pos-Pos Lintas Batas dan dana pemeliharaan infrastruktur ke PU an (SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang) perlu ditingkatkan tahun mendatang.

15 Desember

Menteri PU menjadi nara sumber dalam Lokakarya Nasional Penyelesaian Permasalahan Ibukota Negara di Gedung DPD – RI. Dalam orasinya Menteri PU menilai dibutuhkan kajian mendalam untuk memindahkan pusat pemerintahan seperti yang pernah terjadi dimasa penjajahan Belanda. Pasalnya, Kota Jakarta memiliki kenangan dan sejarah yang sulit dilupakan terlebih saat tengah merantau ke Luar Negeri. Namun jika harus memilih dari 3 pilihan tentang pemindahan Ibukota Negara (Tetap di Jakarta. Harus Pindah ke kota lain atau hanya Pusat pemerintahannya saja yang pindah) dirinya menegaskan akan memilih pilihan terakhir.

Menurut Djoko, Jakarta dulu hanya pelabuhan nelayan. Namun kini berubah (50 tahun) menjadi “multi-function capital” (pusat pemerintahan negara, pusat kegiatan perekonomian, pusat kegiatan pendidikan/kebudayaan) dan menjadi kota metropolitan modern terbesar ke-9 di dunia serta memberikan kontribusi 16% dalam pembentukan PDB nasional. Dikatakan, kemajuan Jakarta, menjadi faktor penarik kuat penduduk dari daerah untuk berimigrasi yang membawa dampak munculnya 4 aspek (lingkungan, aspek infrastruktur, aspek sosial dan aspek tata kelola).

14 Desember

Menteri PU hadir dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun DWP Kementerian PU ke-11 bertema “Melalui HUT ke-11 Dharma Wanita Persatuan Bersinergi dengan Mitra Kerja Menjadi Inspirasi Pembaharuan”.Menteri PU berharap DWP dapat berperan aktif dalam mewujudkan Millenium Development Goal’s (MDG’s) misalnya menginformasikan lokasi-lokasi yang membutuhkan program Sanimas dan Pamsimas ke Kementerian PU seperti kampung yang perlu diperbaiki, sekolah-sekolah yang belum memiliki sanitasi

Menurut Menteri PU, DWP sebagai penggerak dapat menambah daya ungkit perempuan untuk mewujudkan impian dirinya menjadi pembawa inspirasi dalam mencerdaskan bangsa menuju kesejahteraan dengan saling berbagi pengetahuan untuk mencetuskan, menggerakkan, membagi, dan memberikan inspirasi melalui gerakan-gerakan yang bersentuhan dengan masyarakat.

18 Desember

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto selaku Pembina Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) memberikan hadiah kepada 78 atlet, pelatih, wasit, dan official. Penyerahan dilakukan di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (18/12). Pemberian hadiah itu terkait prestasi atlet dayung nasional yang menyabet 3 medali emas (atlet putera) dan 3 medali perak (atlet puteri) di ajang Asian Games Guangzhou, China. Penyerahan penghargaan secara simbolis diberikan kepada Anwar Tara (wakil atlet putera), Cici Paramita (wakil atlet puteri), Zainal Abidin (pelatih), Edi suyono (wasit), dan Mardinal (official). Menteri PU menghimbau PODSI tidak segan meminta bantuan kepada seluruh jajaran Kementerian PU, baik di pusat maupun di daerah, untuk mensukseskan kegiatan PODSI.

19 Desember

Djoko Kirmanto membuka kejuaraan nasional (Kejurnas) Dayung di Pekanbaru, Riau. Kejurnas yang diikuti ratusan atlet dayung dari 25 propinsi ini sudah dimulai sejak 16 Desember dan akan berakhir tanggal 23 Desember 2010 di Danau Buatan Kota Pekanbaru. Dalam sambutannya, Menteri PU berharap para atlet dapat mendulang emas lebih banyak lagi di arena pekan olahraga negara-negara Asia Tenggara, SEA Games. Untuk mengarah itu, prestasi di ASIAN Games waktu lalu harus dijadikan motivasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 pada 2012 di Provinsi Riau.

22 Desember

Menteri PU Djoko Kirmanto menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya Tahun 2010 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan diserahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada acara “Puncak Peringatan Hari Ibu ke-28 Tahun 2010”. Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang tinggi atas segala upaya dalam peningkatan kualitas perempuan pada semua aspek kehidupan dan kesetaraan dengan laki-laki. Penghargaan ini diberikan kepada institusi yang dipandang berhasil dalam pelaksanaan strategi Pengarus Utamaan Gender.

23 Desember

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dan perdesaan melalui Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi. Menurut Menteri PU, kebijakan program transmigrasi dinilai telah berhasil menumbuhkan permukiman-permukiman baru yang berkembang menjadi Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Dukungan infrastruktur PU hingga kini berjalan baik. Khusus untuk Kawasan KTM, dukungan infrasturktur PU telah diupayakan sejak tahun 2007 hingga kini telah mencakup 32 lokasi. Pada 2011, PU telah mengalokasikan program pendukung KTM di Kawasan Way Tuba, Kampung dan KTM Cahaya Baru Kalimantan Selatan. Kementerian PU akan memastikan kajian usulan rencana pembangunan kawasan dan pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan transmigrasi, pendampingan dan pembinaan teknis serta pelatihan operasional dan pemeliharaan infrastruktur.

29 Desember

Menteri PU didampingi para pejabat Es.I,II melakukan temu pers akhir tahun bertema Evaluasi Kinerja 2010 dan Program Kerja 2011. Dalam kesempatan ini Djoko Kirmanto mengungkapkan banyak program yang sudah dilaksanakan dengan baik. Meski belum 100% terealisasi, namun dari alokasi anggaran APBN untuk 2010 sebesar Rp 37,8 Triliun Rp 33.4 T diantaranya terealisasi. Artinya anggaran yang terserap sekitar 94,98 persen. Pasalnya, dari dana yang tersisa (0,5 T) tidak dapat dimanfaatkan lantaran diblokir Ditjen Anggaran ditambah usulan dana realokasi yang nilai Rp 2,548 T, namun yang disetujui hanya Rp senilai Rp 0,476 Triliun.

Sementara untuk alokasi dana 2011 Kementerian PU mengusulkan 9 program kegiatan dengan kebutuhan dana sekitar Rp 57,960 Triliun. Dana sebesar ini diperuntukkan untuk menangani 5 program prioritas yaitu PNPM, OP, paket MYC dan eskalasi ditambah paket Rounding Up serta pengembangan infrastruktur baru atau Strategis Nasiona. Anggaran terbesar tetap diperuntukkan bagi sektor – sektor seperti Bina Marga (29,8 T), Citpta Karya (13,1 T), dan SDA (12,65 T).