Kapolda Dan Kejati Jambi Segera Periksa Proyek Balai Sungai Sumatera VI APBN Tahun 2009

Kapolda Dan Kejati Jambi Segera Periksa Proyek Balai Sungai Sumatera VI APBN Tahun 2009. proyek Pintu Pengendali Banjir Sungai Bulian Kabupaten Batang

Hari dan Pengendali Banjir Sungai Batanghari, di Sengeti, Kabupaten Muara Jambi

proyek Pintu Pengendali Banjir Sungai Bulian Kabupaten Batang Hari dan Pengendali Banjir Sungai Batanghari, di Sengeti, Kabupaten Muara Jambi

Jambi : GENEPDARA Pelaksanaan proyek Pintu Pengendali Banjir Sungai Bulian Di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari terkesan asal jadi. Pasalnya proyek bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2009 berjumlah sekitar berjumlah sekitar Rp. 5.302.800.000 Miliar yang dikerjakan PT Sinar Cerah Sempurna dengan nomor kontrak : Nomor kontrak KU.08.08/PPSDA-JBI/B1/01/2009 tidak sesuai Standat Nasional Indonesia (SNI) yang mana proyek tersebut pintu pengendali banjir tuidak bias di pungsikan alias rusak .jika terjadi hujan masarakat di muara bulian sering kebanjiran masarakat menilai proyek tersebut diduga di korupsi alias mar,up

Menanggapi hal itu, Sekjen DPP LSM Pengamat Pejabat Pemerintah Indonesia yang Korupsi (Corruption Indonesia Functionary Observation Reign) CIFOR Ismail Alex ketika dihubungi GENRPDARA melalui telepon seluler kamis (28/10) di Rantau Perapat mengharapkan peran aktif Kajati jambi dan kapolda jambi “Dari tahun-tahun sebelumnya, kita sudah sering mendengar mutu pekerjaan proyek Balai Sungai Wilayah Sumatera VI yang tdak pernah di periksa oleh pihak kejaksaan atau pu pihak kepolisian . Wajar Kajatisu menurunkan tim keseluruh proyek Balai Sungai Wilayah Sumatera VI, jika ditemukan pekerjaan yang berbau KKN segera saja panggil dan periksa semua pihak terkait, dan jika terbukti didapati kerugian Negara tangkap dan penjarakan . Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Batanghari, di Sengeti, Kabupaten Muara Jambi" juga bermasalah alias bangunannya rubuh . CIFOR juga akan segera menurunkan tim investigasi untuk membantu Kajati”, harap ismail yang siap membantu tim Kajati dan kapolda jambi

Hal senada juga dikatakan ketua koordinator DPP Asosiasi Swara Wartawan Demokrasi (ASWD) Roy Andre, “Resolusi PBB 147/193 menghimbau semua Negara untuk memperhatikan hari air sedunia setiap tanggal 22 maret, di Indonesia dideklarasikan dan ditanda tangani oleh 11 mentri diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yakni: Menko Kesra Ad Interim, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri Kehutanan, Menteri Sosial, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Negara Linglkungan Hidup yang isinya antara lain : meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan sumber daya air untuk menanggulangi bencana, melakukan pencegahan perusakan lingkungan melalui konservasi, rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai ( DAS ) kritis. Pengelolaan kwantitas air serta pencemaran air, meningkatkan kordinasi di bidang IPTEK, serta mengingkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan masyarakat luas. Dalam menanggulangi bencana, pertukaran data dan informasi di bidang sumber daya air dan penaggulangan banjir.
Has tahun 2004 berjudul“ Water and Disaster “ ( air dan bencana ) tujuannya agar masyarakat diingatkan pentingnya concern terhadap air ( peringatan dini ) jika terjadi kekeringan dan banjir agar siap menghadapi banjir / bencana.
pelaksaannya dilakukan pemerintah sejalan dengan UU NO 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Jadi pelaksanaan proyek Pintu Pengendali Banjir Sungai Bulian Di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Dan Pengendali Banjir Sungai Batanghari, di Sengeti, Kabupaten Muara Jambi yang disinyalir asal jadi itu dinilai telah mengangkangi harapan 11 mentri.
Masih dikatakan Roy, puluhan wartawan mencoba mengkonfirmasikan hal pemeliharaan sungai Wampu sesuai acuan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum nomor 323/PRT/M/2005 tentang tata cara penanganan masukan dari masyarakat di lingkungan Pekerjaan Umum, namun kepala Balai Sungai Wilayah Sumatera VI terus saja menghindar dengan alasan sibuk melebihi dari presiden SBY. Untuk itu kita minta Mentri PU Joko Kirmanto segera mengganti kepala Balai Sungai Wilayah sumatera VI H.IVAN WIRATA ST.MM.MT, SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA SUMATERA VI PROVINSI JAMBI H. BAMBANG HIDAYAT MT.Dan Kejati Jambi dan Kapolda jambi Segera Periksa Proyek Balai sungai Sumatera VI. tegas Roy.

Ketika hal tersebut dikompirmasika ke Bambang Hidayat Satker SDA Sumatera VI tidak berada di tempat,