PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Tertentu seperti Explorasi migas

PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Tertentu seperti Explorasi migas,

Para toko pejuang mencari minyak

Jambi:MSI
Dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional dan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja, Pemerintah telah berupaya mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal. Pemberian stimulus fiskal tersebut berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah.
Untuk mengatur pemberian stimulus fiskal tersebut Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Usaha Tertentu, tanggal 3 Maret 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu

Jumlah Maksimal PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah ditetapkan paling banyak sebesar pagu anggaran Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan perubahannya.

Besar PPh Pasal 21 Karyawan yang Ditanggung Pemerintah
Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pernerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu bulan.

Kategori usaha tertentu yang PPh Pasal 21 Karyawannya Ditanggung Pemerintah
Kategori usaha tertentu sebagaimana dimaksud di atas adalah :
kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuhan, dan kehutanan;
kategori usaha perikanan; dan
kategori usaha industri pengolahan,
yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009.

Cara Pembayaran PPh Pasal 21 kepada Karyawan
Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah wajib dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja.
Palam hal pelaksanaan kewajiban pernotongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan pemberi kerja:
memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pekerja; atau
menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja,
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditunjang atau ditanggung tersebut tetap harus dlberikan kepada pekerja yang mendapat Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pernerintah.

Bukti Pemotongan
Pemberi kerja wajib memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2009.

Dalam hal ditemukan ketidakbenaran atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan dalam Surat Pernberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pernerintah tersebut ditagih kembali kepada pemberi kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Saat Mulai Berlaku
Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berlaku untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Februari 2009 sampai dengan Masa Pajak November 2009 dan dilaporkan paling lama tanggal 20 Desember 2009.