DKP Akan Bantu Pelabuhan Belawan dan Sibolga Rp100 M

Medan, (Analisa)

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) akan memberikan bantuan Rp100 miliar untuk pelabuhan Belawan di pantai Timur dan Sibolga di pantai Barat Sumatera Utara. Bantuan itu untuk membangun fasilitas dan sarana pendukung dan diharapkan bisa meningkatkan daya saing kedua pelabuhan, khususnya di tingkat internasional.

“Tahun 2010, Pelabuhan Belawan dan Sibolga kita bantu Rp100 miliar. Sehingga dampak pembangunannya bisa menjadikan dua pelabuhan ini menangani pengiriman barang, dan bongkar muat, baik untuk tingkat regional, maupun manca negara,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rekernis) Pelabuhan Perikanan 2009 di Medan, Senin (30/11).

Menurut Fadel, pengembangan kapasitas di dua pelabuhan Sumut itu karena potensi perikanan yang besar belum dimanfaatkan optimal. Untuk perikanan tangkap, Sumut masih meng hasilkan 500 ribu ton per tahun, dan perikanan budidaya sebesar 100 ton per tahun.

“Saya akui hasil tersebut sebenarnya bisa lebih besar lagi. Karenanya, kita akan membangun Belawan dan Sibolga, sehingga program menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil ikan terbesar di dunia pada 2015 bisa dicapai,” ucapnya.

Peran Syahbandar

Di hadapan Gubsu Syamsul Arifin dan pejabat dinas perikanan dan kelautan setempat, Fadel menjelaskan, peran Syahbandar pelabuhan perikanan dalam memerangi/menanggulangi Illegal, unregulated, dan unreported (IUU) fishing ikut menentukan arah keberhasilan program 2015.

Karena Syahbandar dalam kapasitasnya menerbitkan Surat Ijin Berlayar (SIB), dan Catch Sertification (Sertifikasi Hasil Tangkapan/SHT) juga memberikan andil terhadap pemberantasan IUU Fishing tadi.

“Keberadaan Syahbandar, selain bertanggung jawab dalam keselamatan pelayaran, juga ikut melaksanakan ketentuan terkait pengelolaan perikanan terutama dari pemberantasan IUU Fishing. Sebab, dengan peranan tersebut, maka nelayan, dan pengusaha akan dimudahkan menjual hasil tangkapnya ke luar negeri,” jelasnya.

Dirjen Perikanan Tangkap DKP, Dedy Sutisna menambahkan, bantuan Syahbandar memerangi IUU Fishing jelas memudahkan nelayan dan pengusaha perikanan. Sebab, Uni Eropa (UE) telah mengeluarkan ketentuan baru yang disebut Council Regulation Nomor 1005/2008 tentang larangan impor untuk produk perikanan yang berasal dari kegiatan IUU Fishing.

“Peran Syahbandar memantau SHT itu merupakan bagian dari penulusuran (traceabilty) produk perikanan yang dipasarkan ke UE. Karena SHT berisikan informasi seputar asal muasal ikan, mulai dari nama kapal ikan, kapan dan dimana penangkapan, serta pendaratannya,” katanya.

Perompakan

Aksi-aksi perompakan yang marak terjadi di Perairan Selat Malaka meresahkan para nelayan untuk mencari nafkah. Tak jarang mereka harus mogok ke laut karena takut dibajak orang tak dikenal (OTK) bersenjata api.

Demikian keluhan tersebut disampaikan nelayan saat kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. H. Fadel Muhammmad saat melakukan kunjungan ke kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) Gabion, Senin (30/11) siang.

Pada kesempatan itu, Fadel Muhammad berjanji akan menindak lanjuti keluhan nelayan tersebut. Ia berharap kepada pihak kepolisian dan TNI-AL untuk mengamankan perairan dari aksi-aksi perompakan. Sehingga para nelayan dapat melaut kembali guna memebuhi kebutuhan keluarga mereka tanpa diliputi rasa takut dan kawatir akan tindak kejahatan di laut.

Selain itu, menurutnya, tata bangunan di kawasan PPSB Gabion kumuh sehingga perlu dilakukan penataan kembali agar lebih tersusun rapi sehingga memperindah kawasan pelabuhan perikanan tersebut, tandasnya. (ir/iqb/zl)