Saturday, July 28, 2012

KPK Periksa BP Migas Soal Penurunan Sejumlah Asset


Jakarta, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) selama enam bulan ke depan. Hal itu dilakukan terkait adanya kejanggalan dalam pengelolaan aset dalam kegiatan hulu penambangan minyak dan gas.
“KPK menemukan beberapa aset yang sudah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak termasuk dalam Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) ataupun pemerintah,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, kepada Wartawan usai bertemu Kepala BP Migas, R Priyono, Kamis (18/12) di Jakarta.
Haryono meminta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BPB Migas) untuk menindaklanjuti hal itu. Ia juga menyatakan telah terjadi penyusutan aset yang sangat signifikan dalam bidang migas dan gas, “penyusutan aset memang jadi persoalan sejak tahun 70-an,” ujar dia.
Ia mencontohkan, aset yang sebelumnya bernilai Rp. 225 triliun atau setara dengan 24 miliar US dolar telah mengalami penyusutan menjadi 3 miliar US Dolar, “BP Migas harus menginventaris kondisi, status semua asset itu. Kita akan lakukan upaya untuk menyelamatkan itu,” kata Haryono.
Menanggapi hal itu, Kepala BP Migas R. Priyono mengatakan, permasalahan asset BP Migas terjadi karena sebelumnya pengelolaan aset ditangani oleh Pertamina. Penyesuaian pengelolaan aset dilakukan sejak BP Migas mulai beroperasi sejak 2002.
“Yang harus dilakukan adalah menata aset kembali sebelum 2002 dan setelah BP Migas berdiri. Ini menyangkut uang sangat besar, makannya kalau kita biarkan secara manual akan tidak efisien dan tidak efektif,” kata Priyono.
Untuk mendukung suksesnya rencana tersebut, Haryono mengatakan system terintegrasi itu harus dibangun bersama 200 kontraktor swasta, Departemen Energi Sumber Daya Mineral, BP Migas, dan Departemen Keuangan.
“Apabila ini bisa dijalankan akan lebih mudah dan transparan sehingga amanat Pasal 33 UUD 1945 bisa dipenuhi,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Priyono meminta waktu dua tahun untuk menyelesaikan inventarisasi aset di lembaga yang ia pimpin.
Ia menambahkan inventarisasi aset itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi BP Migas pada 2009. “Ini harus ditindaklanjuti karena 30 persen pendapatan negara bersandar pada minyak dan gas,” tambahnya.

No comments:

Post a Comment