Pemprovsu Akan Tertibkan Perumahan Di Pinggir Sungai Deli

Pemprovsu Akan Tertibkan Perumahan Di Pinggir Sungai Deli

MEDAN (Msi): Pemerintah melalui Pemprov Sumut sudah membicarakan masalah penertiban perumahan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli yang membelah Kota Medan sekitarnya.
“Seluruh perumahan dan kegiatan yang ada di pinggiran sungai Deli tersebut akan ditertibkan. Soal ganti rugi nanti akan diatur Pemkot Medan,” kata Mhd. Yusuf Anshari, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) kepada wartawan usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke 8 Real Estat Indonesia (REI) Sumatera Utara di Hotel Novotel Soechi Medan Kamis [05/02] siang tadi.
Hadir pada Musda itu, Gubsu H Syamsul Arifin, SE, Ketua Umum DPP REI Ir Teguh Satria, MM, Ketua definitif DPD REI Sumut Rusmin Lauwin, Pemimpin Bank Indonesia (BI) Medan/Koordinator Wilayah BI Sumut-NAD Romeo Rissal, Pemimpin Cabang BTN Medan Hulmansyah dan para pengembang yang tergabung di REI Sumut dan pengembang dari Malaysia. Musda ke 8 ini antara lain memilih pengurus baru periode 2008-2011.
Menpera menjelaskan untuk membenahi perumahan di kawasan pinggir sungai seperti Sungai Deli, memang perlu kerja keras dan butuh waktu lama. Namun perlu terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan warga dan pemerintah setempat. Di Solo, Walkotnya sampai bertemu puluhan kali dengan warga untuk membersihkan kawasan jalur hijau di DAS.
Ia menyebut pemerintah pada tahun 2009 secara nasional mengalokasikan dana untuk perumahan Rp3,5 triliun yakni Rp1 triliun untuk operasional dan Rp2,5 triliun untuk subsidi perumahan rakyat. Sedangkan pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSH) di Sumut diharapkan tahun ini mencapai 10.000 unit.
Pada tahun 2008, REI Sumut hanya membangun 1.170 unit RSH di daerah ini. Jumlah ini menurut Menpera, masih sangat sedikit untuk provinsi sebesar Sumut. Padahal secara nasional REI sudah membangun 100.000 rumah tahun 2008 sekaligus merupakan ketiga kalinya. Cuma tahun-tahun mendatang diharapkan pembangunannya bisa mencapai 150.000 unit rumah. Pada HUT REI di Surabaya nanti, Presiden Ssusilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan pencapaian pembangunan 100.000 rumah tersebut sekaligus pelaksanaan Kongres Perumahan Nasional kedua, di mana yang pertama pada tahun 1950.
Menpera menilai pembangunan rumah di Sumut masih kalah dibanding daerah lain di Indonesia. Sementara kebutuhan rumah di Medan mencapai 155.000 unit, Deliserdang 59.000 unit, Nias 28.000 unit, Langkat 17.000 unit dan Asahan 16.000 unit.
Menurut Menpera, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah di Sumut perlu rapat koordinasi pembangunan perumahan yang dihadiri gubernur, bupati dan walikota. Urusan perumahan merupakan urusan wajib Pemda. Jadi perlu ada kelembagaan yang mengurusi perumahan, punya program perumahan dan alokasi APBD untuk membangun rumah. “Pemerintah akan mengusahakan anggaran terbatas untuk kerjasama dengan kabupaten/kota yang punya program pemerintah,” katanya.
Ada 10 daerah yang didorong pemerintah untuk pembangunan rumah susun yakni DKI, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Padang, Palembang dan Medan.
Gubsu H Syamsul Arifin, SE menambahkan Pemprovsu ingin sekali menata perumahan kumuh di pinggir sungai Deli. Tehnisnya nanti ada perwakilan dari masyarakat, Pemko Medan duduk sama-sama menata kembali perumahan itu untuk kepentingan rakyat banyak. “Konsepnya sedang dibuat, yang penting masyarakat dan pemerintah duduk bersama membahasnya,” kata Gubsu.
Penertiban ini menurut Gubsu, dilakukan karena perumahan di DAS Deli terlalu kumuh. Parahnya lagi kalau banjir maka barang-barang harus diangkat ke lantai II. Sudah puluhan tahun merdeka tapi nasib mereka sangat memprihatinkan dengan tidak adanya perumahan yang layak bagi mereka. Ketika ditanya setelah mereka ditertibkan, kenyataan nanti dibangun rumah mewah, Gubsu tak mau menjawab. “Ah, kau nanya itu pula,” katanya.
Kepada REI Sumut, Gubsu minta agar dapat membuat pembangunan perumahan dengan rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Namun jangan lupa menerapkan pembangunan rumah dengan pola 1:3:6. (int)