Media Swara Indonesia.com

Bupati Dinilai Lamban Evaluasi Kinerja SKPD MUARABULIAN-Bupati Batanghari Abdul Fattah dinilai lamban dalam melakukan evaluasi kinerja para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari. Baik penjabat eselon II, eselon III dan eselon IV. Hal ini ditegaskan Ketua KNPI Batanghari Zamhariro kepada koran ini kemarin. Menurut Aril (sapaan akrab sehari-hari) untuk kabinet Batanghari BERLIAN Jilid I ini sangat lamban dalam menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Namun yang kelihatan menonjol hanyalah dari sektor pembangunan infrastruktur dari yang leading sektornya adalah Dinas PU. Sedangkan istansi lainnya belum terlihat serius untuk membangun Batanghari ini. "Kita melihat pembangunan Batanghari saat ini belum seimbang, atau sejalan dengan visi-misi Batanghari BERLIAN. Jika hanya satu atau dua istansi yang aktif sangatlah tidak bisa mendorong kemajuan di Batanghari," ungkap Aril. Dirinya sangat menyayangkan dalam hal ini Bupati belum bersifat tegas, padahal sebelumnya Bupati akan melakukan evaluasi paling lambat 6 bulan setelah pejabat dilantik. Namun kenyataannya saat ini sudah hampir dua tahun jabatan, Bupati hanya melakukan evaluasi kepada segelintir pejabat. "Bupati jangan segan-segan untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang bersangkutan, kalau memang prestasinya bagus tidak menutup kemungkinan untuk dipromosi, namun jika kinerja buruk kenapa harus dipertahankan," tegas Aril lagi. Masih dikatakan Aril, diakhir tahun nantinya setiap SKPD diwajibkan membuat laporan akhir tahun langsung kepada Bupati. Apa yang sudah dilakukannya selama satu tahun anggaran ini. "Kalau cuma melapor kalau capaian proyek sudah 70 persen atau 100 persen, hal itu bukanlah inisiatif dari SKPD tersebut," ungkap Aril lagi. Sementara itu ketua LSM TOPAN Batanghari Imbroni, juga menilai kinerja SKPD pada Kabinet Batanghari BERLIAN saat ini hanya laporan asal Bapak senang (ABS). Namun kenyataannya dilapangan jauh berbeda dengan apa yang dilaporkan. Diakuinya untuk Dinas kesehatan sendiri, seperti masalah tabung oksigen di Puskesmas sering kosong, padahal itu sangat dibutuhkan menyangkut hidup seseorang. Kemudian Dinas Perindagkop, hingga saat ini pengembalian dana pinjaman bergulir juga belum bisa diselesaikan. Jadi dimana rasa tanggungnya jawab Kepala SKPD terhadap kemajuan pembangunan di Batanghari. Selain pejabat eselon II, dirinya berharap kepada Bupati untuk mengevaluasi juga kinerja Pejabat eselon II dan III dilingkungan sekretariat daerah. “Sebenarnya saya melihat bahwa para SKPD tersebut tidak bisa menterjemahkan dari apa yang menjadi Program Pemerintahan Kabupaten Batanghari kedepan," tegas Imbroni. Bupati dalam beberapa kesempatan sudah sering menyebutkan,bahwa pejabat dianggapnya tidak mampu akan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya begitu juga pejabat berprestasi akan dipromosikan yang disebutnya reward and fanish. "Kalau memang tidak sanggup akan kita ganti, begitu juga kalau memang berprestasi tidak menutup kemungkinan akan dipromosikan,' ungkap Bupati dalam beberapa kesempatan. (Reporter:Junaidi)