Monday, December 20, 2010

Kaum Nasionalis Pancasilais Menuntut: Kembalikan UUD’45 dan Pancasila Secara Murni dan Konsekwen

Kaum Nasionalis Pancasilais Menuntut: Kembalikan UUD’45 dan Pancasila Secara Murni dan Konsekwen


NASIONAL

Jakarta, Kaum Nasionalis Pancasilais, Kamis (11/3) lalu, menggelar acara silaturrahmi guna menyatukan segenap potensi nasionalis di Gedung Perpustakaan, Jakarta.
Hadir dalam acara tersebut, dari kalangan parpol, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur lain yang sejalan dan sehaluan dengan ideologi Pansacila, diantaranya AP Batubara (Anggota Dewan Pertimbangan Pusat/Deperpu PDIP), Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu (mantan KSAD), Letjen (Purn) Mar Suharto, Roy BB Janis (Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional PDP), Permadi (dari Hanura), Suryadi (mantan Ketua DPP PDI), dan yang lainnya.

Ketua Umum DPP Generasi Penerus Penyambung Lidah Rakyat (DPP Genep Dara), H Ali Basjah Djajawikarta, sekaligus penggagas acara, disela-sela kegiatan kepada mengatakan, silaturahmi digelar dengan maksud membuka wawasan kebangsaan yang tinggi dan solid guna memperkokoh ketahanan bangsa, sehingga bertumpu pada satu titik, yaitu kebersamaan menuju penemuan kembali kepribadian Indonesia yang dilandasi dengan semangat trisakti; Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945.

Bung Ali – sapaan akrab H Ali Basjah Djajawikarta mengatakan, kondisi sekarang ini, telah membawa dampak secara langsung terhadap; gaya hidup dan pola pikir masyarakat Indonesia, semangat kedaerahan yang berlebihan, lunturnya nilai-nilai kebangsaan, radikalisme, liberalisme, menjadi ancaman yang sangat serius bagi keutuhan NKRI, sementara system ketatanegaraan tidak memberikan alternatif yang tepat untuk menjawab akumulasi permasalahan bangsa dan negara yang sedang dihadapi.

Menurut tokoh pemuda sekaligus tokoh masyarakat yang cukup dekat dengan penyelenggara negeri ini menyebutkan, semangat individualisme telah memperluas keretakan persaudaraan nasional, sekaligus terjadi kemerosotan spirit nasionalis. “Ini sebagai konsekuensi logis daripada sebuah pilihan system yang memberi ruang seluas-luasnya bagi tumbuhnya free fight liberalism dalam pengelolaan negara yang berpotensi melahirkan krisis keutuhan dan krisis identitas,” ujarnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP AP Batubara, dalam kesempatan yang sama mengingatkan anggota legislatif di semua tingkatan, agar dalam membahas dan menyetujui undang-undang atau peraturan daerah (perda) menempatkan Pancasila sebagai landasan utamanya. "Saat ini, nilai-nilai Pancasila seolah diabaikan kalangan legislatif dalam menyusun undang-undang atau peraturan lainnya," kata AP Batubara.

AP Batubara mengemukakan, sejumlah undang-undang yang telah disetujui DPR dan telah diberlakukan oleh pemerintah, tidak memperhatian nilai-nilai Pancasila dan lebih memberi peluang kepada pihak asing dalam mengelola sumber daya alam. Salah satunya, UU tentang Penanaman Modal. "Betapa UU mengenai penanaman modal sangat berpihak kepada kepentingan asing," kata AP Batubara yang mengemukakan, pihaknya akan terus mengeritisi kebijakan pemerintah dan parlemen yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional.

Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan, Roy BB Janis dalam kesempatan itu, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkenan menyampaikan pidato kenegaraan mengenai Pancasila sebagai falsafah kehidupan Bangsa Indonesia. Pidato kenegaraan tersebut, diharapkan berlangsung tepat pada 1 Juni, merupakan hari lahirnya Pancasila.

Pidato kenegaraan presiden tentang Pancasila tersebut, lanjut Roy, pasti sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia karena semenjak reformasi terjadi belum ada seorang presiden pun yang berani berpidato tentang Pancasila. Mulai dari BJ Habibie, Gus Dur, Megawati bahkan SBY sendiri belum pernah secara khusus berpidato soal Pancasila.
"Sulit kita memahami fakta ini karena sepertinya para pemimpin bangsa ini mengalami semacam gangguan psikologis untuk membicarakan Pancasila kepada rakyatnya sendiri. Padahal Pancasila itu sesungguhnya adalah alat pemersatu suku bangsa yang sangat heterogen ini," kata Roy BB Janis.
Apalagi di tengah-tengah pergaulan internasional dan global ini, tambah dia, jika Pancasila tidak lagi diberi ruang yang memadai akan jadi apa bangsa dan negara ini ke depan karena telah kehilangan jatidirinya.

Dijelaskan Roy, lahirnya berbagai produk UU yang secara kasat-mata bertentangan dengan kultur dan budaya Indonesia itu merupakan salah satu akibat dari melemahnya penghayatan pengambil keputusan terhadap Pancasila. Alhasil, berapa banyak sumber daya milik negeri ini tapi dimanfaatkan oleh asing untuk kepentingannya sendiri, sementara rakyat tetap saja miskin.
Roy juga menegaskan bahwa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah pekerjaan mulia dan menjaga keutuhan bangsa ini ke depan. "Jadi siapa pun presiden negeri ini ke depan hendaknya jangan malu-malu menyebut Pancasila sebagai jatidiri bangsa dan kita berharap Presiden SBY harus memulai dari sekarang," pinta Roy BB Janis.

Sementara itu, Lejen (Purn) Mar Suharto mengatakan, salah satu kebijakan yang perlu dikoreksi adalah di bidang maritim. "Kita punya maritim yang begitu luas dan sangat potensial, tetapi kebijakan belum berlandaskan kepada pengelolaan maritim secara maksimal," katanya.
Menurut dia, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang delapan juta hektare, tetapi hanya memiliki enam pelabuhan besar. "Itu pun sebenarnya kondisi pelabuhannya tidak menggembirakan," katanya.
Dia mengatakan, Indonesia mengklaim negara maritim tetapi tidak memiliki institut kelautan. Begitu juga predikat sebagai negara agraris tidak diiringi dengan pendirikan institut pertanian. "Kita hanya punya IPB," katanya.

Ketika terpilih sebagai PM China, Zhu Rongji langsung mengumpulkan wali kota yang wilayahnya berhadapan dengan laut. Walikota itu diperintahkan agar merebut peluang dari maritim. Kini China memiliki banyak sekali pelabuhan modern. "Untuk satu pelabuhan, kapasitas sekali bongkar-muat barang bisa mencapai satu juta ton. Artinya, sekali angkut, bisa satu juta ton barang yang dimuat dari China dan satu juta ton bongkar barang," katanya.
Dia mengatakan, Indonesia bisa seperti China. "Kita hanya butuh keseriusan dan komitmen," katanya.

Roy BB Janis mengemukakan, pertemuan sejumlah tokoh nasionalis itu untuk meneguhkan semangat mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Jatidiri bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. kalau jatidiri bangsa dilepaskan dari Pancasila, maka yang kemudian mendominasi kehidupan ini adalah kepentingan asing," katanya.
Dia bersyukur bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyampaikan pernyataan bahwa hari lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945. "Itu patut kita syukuri. Namun kita berharap Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan pada 1 Juni nanti," kata Roy

No comments:

Post a Comment