Kepala Dinas Bina Marga Terdiam Ditanya Proyek Rp55 M yang Dipecah

Medan, (Analisa)

Anggota Komisi D DPRD Medan, Muslim Maksum, menanyakan proyek di Dinas Bina Marga yang dipecah-pecah dengan nilai proyek mencapai Rp.5,5 miliar lebih.

“Apakah Dinas Bina Marga sengaja menghindari tender sehingga memecah proyek yang tidak lebih dari Rp100 juta setiap paket. Tolong jelaskan,” kata Muslim saat rapat gabungan komisi-komisi dengan Dinas Bina Marga terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2010, Rabu (13/1).

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyebutkan, dari sekira 60 paket proyek pemeliharaan dan pengaspalan jalan di kota ini, tidak lebih dari Rp100 juta setiap paketnya. Bahkan, ada proyek dengan paket Rp99 juta. Namun jika ditotalkan seluruh proyek itu mencapai Rp5,5 miliar.

Apalagi, item proyek tidak dijelaskan secara mendetail. Baik panjang, dan lebar jalan yang akan dipelihara atau diperbaiki. Sehingga terkesan ada kesengajaan pemecahan proyek itu untuk mengindari tender dan proyek dikerjakan dengan penghunjukan langsung. Artinya, penghunjukan proyek terserah Kepala Dinas mana perusahaan yang disukai.

Atas pertanyaan itu, Kepala Dinas Bina Marga, Gindo Hasibuan tidak bisa menjawabnya. Dia hanya berjanji akan memberikan data susulan kepada anggota dewan. Kritisi lain juga disampaikan Ahmad Parlindungan. Dia menilai, anggaran yang disusun Dinas Bina Marga tidak mencerminkan epesiensi anggaran dan terkesan pemborosan. Seperti pengadaan alat-alat berat senilai Rp26 miliar.

“Apakah tidak bisa memanfaatkan alat berat yang sudah ada. Karena akan menimbulkan biaya baru lagi untuk perawatan alat berat yang akan dibeli. Kita minta Kepala Dinas Bina Marga mempunyai skala prioritas pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat,” kata Parlindungan. Namun, Gindo Hasibuan tetap bersikukuh bahwa pengadaan alat berat sangat penting demi mempercepat pengerjaan proyek-proyek di Dinas Bina Marga.

Skala Prirotas

Secara terpisah Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Medan, Ferdinan Ghodang SE menanggapi penyusunan R APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2010 mengatakan, hendaknya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas-dinas di Pemko Medan, memiliki skala prioritas anggaran.

“Setiap kepala dinas harus punya konsep yang jelas dalam menjalankan visi misinya. Sehingga anggaran yang dibutuhkan juga jelas,” kata Ferdinan ketika dikonfirmasi Analisa, Rabu malam.

Peta pembangunan kota ini, lanjut Ferdina, ada di tangan para kepala SKPD. Jika programnya jelas, maka pembangunan di segala sektor akan terarah. Misalnya Dinas Pendidikan yang mendapat porsi besar.

Dinas Pendidikan harus punya konsep untuk meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap. Tidak semua proyek diajukan sehingga dari segi kuantitasnya banyak, tetapi outputnya tidak mencapai sasaran secara maksimal.

Begitu juga Dinas Bina Marga. Hal yang sangat mendesak adalah pembangunan infrastruktur jalan dan drainase. Dua hal ini harus menjadi sasaran utama. Bukan malah menggunakan anggaran untuk yang lainnya, seperti membeli alat berat. “Pengadaan alat berat saya kira bisa ditunda, sehingga perbaikan infrastruktur akan berjalan secara maksimal,” kata Ferdinan.

Dia juga mengimbau kepada anggota DPRD sebagai perpanjangan rakyat, jangan segan-segan untuk menolak anggaran yang dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. “Tolak anggaran dinas yang tidak memiliki konsep yang jelas dan bermanfaat bagi rakyat. Karena APBD dikumpulkan dari uang rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ferdinan. (sug)