Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota di sumatera

Berdasarkan hasil identifikasi isu pengelolaan wilayah pesisir dan hasil konsultasi publik yang telah dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Propinsi, maka diperoleh 11 (sebelas) isu yang menjadi prioritas di kawasan pesisir timur Sumatera Utara dan 10 (sepuluh) isu prioritas untuk kawasan pesisir barat Sumatera Utara.

2.3.1 Isu Pengelolaan Pesisir Timur Sumatera Utara

Kabupaten Langkat

(1). Kerusakan Mangrove di Kawasan Pesisir

(2). Penurunan Produksi Perikanan Tangkap

(3). Penurunan Produksi Perikanan Budidaya

(4). Adanya Gangguan dengan Beroperasinya Pukat Langge

(5). Keamanan di Kawasan Pesisir dan Laut

(6). Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut

(7). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

(8). Kurangya Fungsi Kelembagaan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

(9). Belum Ada Tata Ruang Wilayah Pesisir

Kota Medan

(1). Kerusakan Mangrove yang Cukup Parah

(2). Alih Fungsi Hutan Mangrove menjadi Kawasan Industri dan Pemukiman

(3). Intrusi air Laut ke Daerah Pemukiman Penduduk

(4). Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah Industri dan Rumah Tangga

(5). Konflik Antara Nelayan Tradisional dengan Nelayan Trawl

(6). Keamanan yang Cukup Rawan bagi Kapal-kapal Penangkap Ikan dan Usaha Pertambakan

(7). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

(8). Kurangya Fungsi Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut

(9). Penurunan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

(10). Belum Ada Tata Ruang Kawasan Pesisir

(11). Berdirinya Tangkahan Liar Milik Masyarakat

Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai

(1). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

(2). Rendahnya Penataan dan Penegakan Hukum

(3). Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir

(4). Pencemaran Wilayah Pesisir

(5). Kerusakan Hutan Mangrove

(6). Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimal

(7). Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya

(8). Ancaman Intrusi Air Laut

(9). Rendahnya Tingkat Kehidupan Masyarakat Pesisir/Nelayan

Kabupaten Asahan

(1). Kerusakan Hutan Mangrove

(2). Kerusakan Terumbu Karang dan Padang Lamun

(3). Pencemaran Wilayah Pesisir oleh Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga

(4). Ancaman Intrusi Air Laut ke Daerah Pertanian dan Pemukiman

(5). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

(6). Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

(7). Rendahnya Ketaatan dan Penegakan Hukum

(8). Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir

(9). Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya

(10). Belum Optimalnya Pengembangan Potensi dan Objek Wisata Bahari

Kota Tanjung Balai

(1). Sedimentasi yang Cukup Tinggi di Dekat Muara Sungai

(2). Pencemaran oleh Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga

(3). Ancaman Intrusi Air Laut

(4). Konflik Nelayan Tradisional dan Nelayan Trawl

(5). Rendahnya Ketaatan dan Penegakan Hukum

(6). Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir

(7). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

(8). Terjadinya Penyimpangan dari Pemberian Ijin Kapal Perikanan

Kabupaten Labuhan Batu

(1). Kerusakan Hutan Mangrove

(2). Kelangkaan Jenis Ikan Terubuk yang Terancam Punah

(3). Konflik antar Nelayan Tradisional dgn Nelayan Pukat Langge & Nelayan Trawl

(4). Sedimentasi yang Sangat Tinggi

(5). Penuruanan Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional/Budidaya

(6). Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

(7). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

(8). Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir

(9). Rendahnya Ketaatan dan Penegakan Hukum

2.3.2 Isu-isu Pengelolaan Pesisir Barat Sumatera Utara

Kabupaten Tapanuli Tengah

(1). Kerusakan Mangrove

(2). Kerusakan Terumbu Karang

(3). Penangkapan Ikan-ikan Karang dengan Alat Tangkap yang Merusak ( Illegal Fishing )

(4). Konflik Nelayan Tradisional dengan Nelayan Modern

(5). Pencurian Ikan oleh Kapal Nelayan Asing

(6). Rendahnya Penaatan dan Penegakan Hukum

(7). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

(8). Berlum Berkembangnya Industri Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan

(9). Belum Berkembangnya Usaha Perikanan Budidaya

(10). Belum Berkembangnya Wisata Bahari/Pantai

Kota Sibolga

(1). Kerusakan Hutan Mangrove

(2). Belum Optimalnya Pengelolaan Budidaya Laut

(3). Pencemaran oleh Limbah Industri dan Rumah Tangga

(4). Pencurian Ikan oleh Kapal Nelayan Asing

(5). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

(6). Berkembangnya Tangkahan Milik Masyarakat di Luar Wilayah Pelabuhan Perikanan Sibolga

Kabupaten Tapanuli Selatan

(1). Belum Berkembangnya Usaha Perikanan Tangkap

(2). Kerusakan Hutan Mangrove

(3). Belum Berkembangya Tempat Pendaratan Ikan yang Memadai

(4). Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Laut

(5). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

(6). Terbatasnya Prasarana Umum dan Prasarana Perikanan

Kabupaten Mandailing Natal

(1). Belum Berkembangnya Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya

(2). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

(3). Belum Berkembangnya Tempat Pendaratan/Pelelangan Ikan

(4). Belum Berkembangnya Industri Pasca Panen Hasil Perikanan

(5). Rusaknya Hutan Bakau

(6). Pencurian Ikan oleh Kapal Nelayan Asing

(7). Ancaman Abrasi Pantai oleh Gelombang Samudera Hindia

Kabupaten Nias dan Nias Selatan

(1). Kerusakan Terumbu Karang oleh Penggunaan Alat Tangkap yang Tidak Ramah Lingkungan

(2). Ikan-ikan Hias Terumbu Karang Terancam Punah karena Illegal Fishing

(3). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

(4). Kerusakan Hutan Mangrove

(5). Ancaman Abrasi Pantai dan Intrusi Air Laut

(6). Belum Berkembangnya Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

(7). Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara

(8). Pencurian Ikan oleh Kapal Nelayan Asing

(9). Investor Enggan Masuk ke Kabupaten Nias

(10). Rendahnya Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

(11). Belum Berkembangnya Wisata Bahari/Pantai

(12). Terbatasnya Prasarana Umum dan Prasarana Perikanan

Isu-isu prioritas dari setiap Kabupaten/Kota pesisir tersebut merupakan dasar dalam mementukan 10 (sepuluh) isu prioritas Propinsi Sumatera Utara. Penentuan isu prioritas propinsi menggunakan metoda ranking frekuensi (sering muncul) sebagai berikut:

• Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

• Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir

• Rendahnya Penaatan dan Penegakan Hukum

• Degradasi Habitat Wilayah Pesisir (Mangrove, Terumbu Karang dan Pantai Berpasir)

• Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga

• Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya

• Ancaman Abrasi Pantai dan Intrusi Air Laut

• Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimal

• Sedimentasi yang Cukup Tinggi di Wilayah Pesisir Timur Sumatera Utara

• Terbatasnya Prasarana Umum dan Prasarana Perikanan di Pesisir Barat Sumatera Utara