Selasa 09/02/2010
MEDAN | - Program pendidikan gratis di Kota Medan ternyata mendapat ‘Rapot Merah’. Dilema ini sangat menyentuh terhadap masyarakat khususnya masyarakat lemah di pinggiran Kota Medan yang putus sekolah akibat mahalnya biaya pendidikan.
Demikian “petikan” statemen Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Medan, di Kantor Walikota Medan, Selasa (09/02).
PMII juga memberikan, ‘rapot merah’ untuk program pendidikan di Medan perlu perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mengambil sikap dalam menyelamatkan anak bangsa.
“Kinerja Pj Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dinilai tidak profesional. Kenapa semakin bertaburnya anak jalanan dan pengemis di Kota Medan, itu dikarenakan putus sekolah yang kurang perhatian dari Pemko Medan,” kata mereka.
Selain itu, mereka juga menyoroti peran DPRD Medan yang dianggap kurang berfungsi dalam mengawasi secara profesional Pemko Medan sesuai dengan amanah rakyat dalam melaksanakan pembangunan yang berujung kepada kesejahteraan Kota Medan.
Kemudian, PMII juga menyoroti tentang kinerja Dinas Bina Marga Kota Medan dalam melaksanakan program pengorekan drainase dan perbaikan jalan berlobang dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat karena tidak tepat sasaran, dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan terutama dalam pengorekan drainase yang amburadul.
Untuk itu, PC PMII Kota Medan meminta Pj Walikota Medan agar mematuhi surat edaran Mendagri No:135/439/SJ-tanggal 27 Pebruari 2007 tentang Pejabat Walikota tidak diperbolehkan mengundurkan diri selama menjabat sebagai Pejabat Bupati/Walikota sampai terpilihnya Bupati/Walikota definitif.
No comments:
Post a Comment